Archive for the ‘LSM’ Category

http://www.thejakartaglobe.com/myjakarta/my-jakarta-sari-ex-activist/469775

My Jakarta: Sari, Ex-Activist
Maria Yuniar | October 06, 2011

Sari used to be an activist who would volunteer her time to campaign on environmental issues. For a while, she was actively involved in an international nongovernmental organization that was seeking to put the spotlight on issues that were important to her.

But she eventually became disillusioned with NGOs, fearing that too much of their money was being spent on staff,
and the issues on which they campaigned could be too easily determined by the whims of donors.

Sari — who has chosen not to give her real name — tells My Jakarta how greenwashing is changing the shape of activism in Indonesia.

Why did you first volunteer with a nongovernmental organization?

It was in 2008, during college. Back then, to finish an assignment, my lecturer urged me to gather information from an organization working on the issue I was writing about — the environment. I decided my report would be on the topic ‘what have environmental organizations done for the earth.’ That led me to become a volunteer for an international NGO that campaigned on the environment.

What did you do as an activist?

I was involved in projects on climate change. As volunteers, we tried to raise public awareness about the issue. We informed people about how the climate was changing and the impact that was having. It was exciting, and I didn’t feel like leaving the NGO even after I completed my report. But then, something ended my desire to volunteer for the organization.

What stopped you?

After being involved for a while, something started to bug me. I realized that there were many conflicts of interest in the NGO I was involved in. This happened in other NGOs as well. I sensed that the NGO was no longer working the way it was supposed to work. The longer I was involved with the NGO, the more it felt like a corporation.

Day by day, it became more profit-oriented and relaxed its idealism. It became less critical, and didn’t put effort into an issue unless it was attractive to potential donors. By the time I realized this, I’d graduated from university, so I decided to find a permanent job instead. My heart just couldn’t stay committed to volunteer activities anymore.

Can you provide any examples of wrongdoing?

When there were concerns about the palm oil industry in Indonesia, many environmental NGOs made it their No. 1 focus, because people would pay attention to it and the NGO could raise a lot of money from it. The same goes with climate change. The issue continues, but the NGOs stopped campaigning on it when the public stopped talking about it.

But isn’t that understandable, given NGOs need money for their campaigns?

That’s true, they do. There are NGOs that declare that they pay their workers from donations. But I know that sometimes more donor money is spent on human resources than actual campaigning, when it should be the other way around. The NGO I used to be a part of claimed that it didn’t have any relationships with corporations. But in reality, it maintained connections with companies that would give it donations when the NGO pursued certain issues. In my opinion, those weren’t independent donations but more like greenwash from the companies.

What’s greenwash?

It is when a party that is the cause of a particular problem gives a donation to an organization that tries to fix the problem. For example, a cigarette company that has destroyed the marine ecosystem, they’d give a certain percentage of their profit to help revive that ecosystem.

Can anything be done to help NGOs stay true to their objectives?

NGOs should only hire people aged between 17 and the early 20s, because people at that age are still pure and eager to express themselves without any conflict of interest. They’re still idealistic and naive.

What message do you have for those concerned about a social or environmental issue?

Anyone who wants to make a change can always start with him or herself, because you won’t be politicized and what you do is actually more concrete than shouting on the roads. I don’t mean to offend anyone who wants to get involved in volunteering with NGOs, but it’s hard to find a ‘clean’ NGO. I think if people seek to get involved in working on a social issue, it will teach you some priceless lessons in life.

Sari was talking to Maria Yuniar.

Advertisements

Hasil COP 17 – Durban, Adakah Untungnya Bagi Indonesia?Konferensi Para Pihak (COP) yang ke-17 yang baru saja berakhir di Durban, Afrika Selatan diwarnai perdebatan yang belum juga ketemu sejak Konvensi Perubahan Iklim pada 1992. Perdebatan itu adalah pemisahan antara negara maju dan negara berkembang, yang masuk dalam pembagian beban pengurangan emisi bagi negara maju di neraca yang satu tapi sekaligus membantu negara berkembang menghadapi perubahan iklim di neraca yang lain. Alot, bak daging setengah matang!

Negara dengan penuduk banyak, seperti Cina, India, Kanada, Amerika berusaha keras agar tidak muncul protokol baru yang diusulkan oleh Uni Eropa dan negara-negara kecil kepulauan.

Menurut India dan Cina, belum saatnya mereka diberi beban pengurangan emisi seperti negara-negara maju pendahulunya di Barat. Sementara Amerika Serikat yang ditemani sekutu setia-nya Kanada menghendaki tidak ada komitmen pengurangan emisi global yang hanya memaksa negara mereka sebagai negara maju untuk patuh. Dua negara minta satu saja, pengurangan emisi domestik masing-masing negara untuk menemukan cara yang murah dan mudah dalam pengurangan emisi domestik. Enak betul !

Bahkan dalam siaran pers yang disampaikan WALHI, CSF, AMAN, HuMA, KRuHA, Greenpeace, diketahui Amerika dan Kanada meminta semua negara bertanggung jawab untuk mengurangi emisi, tanpa kecuali. Bukan tanggung jawab mereka saja!

Perlu diketahui Amerika adalah negara yang berada di posisi kedua terbanyak melepaskan emisi setelah Cina dengan jumlah 5.425 juta ton pertahun. Posisi runnerup itu bahkan sudah sejak 3 tahun belakangan. Kalau disatukan sekitar 129 negara berkembang, posisi itu masih jauh yaitu urutan 89-217.

Jadi hasil COP 17 di Durban, meski menghasilkan kesepakatan Durban Platform for Enhanced Action, isinya masih menggantung, dan sarat keengganan namun tetap diterima secara politik.

 

Bagi Indonesia sendiri apa manfaatnya?

Entah apa manfaat yang diterima Indonesia karena ada dua hal besar yang disoroti. Apakah itu keuntungan atau bukan perlu diteliti. Dua hal yang disoroti adalah yang pertama, diterimanya usulan untuk membuat kesepakatan baru yang mengikat pada 2015 dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada 2020. Kesepakatan baru ini akan termasuk isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) yang bikin ramai publik di tanah air. Namun pastilah bakal menyita perhatian dan energi karena belum konkrit rumusannya. Kedua, prinsip beban tanggung jawab dalam kesepakatan baru nantinya akan mengacu pada tingkat pelepasan emisi dan meninggalkan pola lama yang membagi secara mudah antara negara maju-negara berkembang.  Artinya, negara berkembang juga wajib mengurangi emisi dengan beban yang sama dengan negara maju. Tidak tahu apakah ini juga disebut keuntungan bagi Indonesia.

Bisa disebut, hasil Durban justru bertentangan dengan Kesepakatan Cancun khususnya tentang REDD yang bisa berdampak membahayakan iklim, hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Kenapa bisa membahayakan ?  Karena hal-hal yang penting mengenai safeguards dan struktur pelaporannya untuk masyarakat adat dan keragaman hayati menjadi dilemahkan. REDD yang dirancang untuk melindungi justru sebaliknya.

Apa yang menjadi tujuan Persetujuan Cancun untuk memperlambat, menahan dan membalikan deforestasi dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara sosial, berlawanan dengan keputusan yang diadopsi di Durban, yang justru berpotensi REDD berasosiasi dengan meningkatnya resiko sosial dan lingkungan. Perlindungan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal serta hutan terpinggirkan dengan membuka lebar pintu REDD untuk perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari perusakan hutan. Akhirnya, sekali lagi putaran perundingan sepanjang tahun 2011 menjadi percuma.

 

Dalam kaca mata kepentingan nasional, keputusan Durban bisa dibaca dalam beberapa konsekuensi agenda nasional. Pertama, hingga 2015 nanti perangkat hukum nasional hingga program-program kerja pemerintah disiapkan agar sejalan dengan keputusan Durban yang telah disepakati lebih dari 190 negara. Persiapan itu harus dilakukan karena beban pengurangan emisi tidak lagi semata-mata ada di negara maju tapi juga ada di pundak kita negara berkembang.

Kedua, jika dari skala pelepasan emisi, Indonesia akan diperhitungkan sebagai negara yang harus mengurangi emisi sama seperti China dan India maka kewajiban tersebut bisa menjadi pintu masuk upaya pemulihan hutan Indonesia secara komprehensif. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan sumber daya yang memadai untuk memulihkan kerusakan hutan sebagai bagian dari tanggung jawab global. Kecenderungan ke arah sana nampaknya sangat mungkin karena pelepasan emisi Indonesia sangat tinggi dalam dua dekade terakhir, terutama dari laju kerusakan hutan dan pembukaan lahan gambut (Houghton, 2003).

Ketiga, perubahan pada paradigma dan cara kerja pembangunan saat ini mutlak diperlukan karena eksploitasi hutan dan gambut pertama-tama berawal dari pikiran dan gaya hidup yang meniru kemajuan barat sepenuhnya. Pergeseran sikap dan mental dari tradisional ke modern telah mengubah keseluruhan pola kerja terhadap alam termasuk merumuskan kemajuan sedemikian rupa sebagai upaya\ menumpuk kekayaan tanpa batas. Konsekuensi terakhir ini dari skala dan kedalamannya paling sulit dikerjakan, karena prinsip hidup saat ini telah terjajah kapatalisme. Konsumerisme telah menganiya orang hingga ke urusan mata batin. Ketiga hal di atas hampir pasti turut mempengaruhi posisi Indonesia sejak awal perundingan hutan dan perubahan iklim di Bali tahun 2007. Indonesia antara lain mendorong agar negara maju dan pasar menyediakan dana yang memadai untuk memulihkan kerusakan hutan di Indonesia. Posisi ini telah banyak dikritik sebagai posisi  “ali baba”, tak mau rugi dan tak mau lelah. Alhasil, dalam tiga tahun terakhir hampir semua pelaku Internasional yang mendorong REDD+ dalam perundingan global memboyong proyeknya ke Indonesia. Lebih dari 40 pilot project berkembang biak di lapangan saat ini. Posisi itu sangat kontras dengan beberapa negara seperti, Bolivia dan Brazil yang solid dengan kepentingan nasionalnya termasuk membatasi dan bahkan mendorong hapusnya pasar dari skema pendanaan. Memang segera terlihat, posisi Indonesia jelas kedodoran di Durban. Urusan hutan dalam negeri tidak lagi tergantung pada posisi “ali baba”, tetapi merupakan kewajiban nasional. Konsekuensinya, ke depan anggaran negara lah yang pertama-tama harus disediakan untuk mengurangi emisi domestik.

Jika pemerintah bersikukuh menerima semua sumber pendanaan terutama pasar, akan tak terelakan upaya pengurangan emisi domestik akan berebutan dengan offset negara lain. Keputusan Durban, bahkan sejak Bali sangat pro-offset. Karena itu, banyak negara maju telah melirik hutan Indonesia sebagai potensi offset. Melalui upaya di Indonesia, para pemburu sertifikat offset meringankan pekerjaan mereka untuk memenuhi kewajiban internasional pengurangan emisi melalui green technology atas industri mereka yang boros bahan bakar fosil. Belum lagi, jika menengok investasi pasar swasta di hutan yang sama. Kapling klaim akan muncul dan potensial menjadi konflik baru. Banyak jaringan masyarakat sipil yang kuatir pada ujung perundingan ini, tidak hanya pada soal ketidakadilan dalam skema offset dan pasar tapi juga potensi terjadinya perebutan ruang antara pemain karbon dengan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan.

Penyelamatan hutan merupakan isu penting. Tapi dalam konteks global, upaya itu saat ini sarat dengan kontestasi politik. Prioritas kepentingan nasional harus menjadi agenda utama.

NAMUN kepentingan nasional terkait kehutanan inipun masih menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya kepentingan utama di tingkat nasional terkait kehutanan? Benarkah Pemerintah Indonesia bermaksud menyelamatkan hutan-hutan Indonesia? Suatu pukulan fakta yang memalukan, bahwa Pavilliun Indonesia yang mewah di Durban, didirikan atas dukungan pendanaan dari Asia Pulp & Paper (APP)/Sinar Mas dan APRIL’s Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta Pertamina! Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah RI menerima 3,3 juta USD dari ketiga perusahaan ini untuk pengadaan Pavilliun Indonesia tersebut. Bahkan APP/Sinar Mas dan RAPP masing-masing mendapatkan side event khusus, dimana keduanya dapat mempromosikan perusahaannya. Booth (stand pameran) Pemerintah Indonesia juga memberikan ruang luas bagi publikasi-publikasi dan promosi perusahaan ini. Sungguh tidak masuk akal, ditengah-tengah kebijakan Moratorium yang dilakukan Pemerintah Indonesia, tindakan yang dilakukan justru mempromosikan perusahaan-perusahaan penghancur hutan, di ranah Internasional!

Melihat kembali ke dalam situasi di dalam negeri, di mana sebagian besar hutan hutan Indonesia dihabisi oleh perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, sikap pemerintah Indonesia yang menggunakan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang turut menghancurkan hutan dan peatland di Indonesia ini, bahkan mempromosikannya, sungguh memalukan. Belum terhitung meningkatnya eskalasi konflik akhir-akhir ini di kawasan perkebunan, yang menjurus pada pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, muncul pertanyaan, suara dan kepentingan siapakah sebenarnya yang dibawa oleh Pemerintah Indonesia dalam perundingan perundingan ini? Selama proses perundingan, bahkan issue-issue Masyarakat Adat dan hak-haknyapun tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Hutan adalah aset rakyat Indonesia. Seharusnya, tiap warga negara Indonesialah, terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan yang paling layak mendapat manfaat. Celaka, jika pemerintah Indonesia gagal menyuarakan kepentingan rakyat sendiri, gagal berdiplomasi dan akhirnya menempatkan rakyatnya menjadi pengemis di kampung sendiri. Siapapun di muka bumi ini tidak ingin jadi jongos di rumahnya sendiri. Kita menunggu langkah pemerintah untuk mengurangi kekuatiran itu. Kita juga menunggu pemerintah secara cerdik memainkan posisi dan kepentingan nasional dalam panggung perundingan ini ke depan. Jangan jadi kacung negara lain !!  Laporan Publik COP 17 – Durban Platform dan Keselamatan Rakyat Indonesia (WALHI, CSF, AMAN, HuMA, KRuHA, Greenpeace).

Sumber : http://www.greenradio.fm/news/latest/7480-hasil-cop-17–durban-adakah-untungnya-bagi-indonesia

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below: