Archive for the ‘Putusan MK 2012 – UU Kehutanan’ Category

Menhut diminta laksanakan putusan MK

http://www.antaranews.com/berita/301400/menhut-diminta-laksanakan-putusan-mk

Rabu, 14 Maret 2012 19:22 WIB | 777 Views

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (menhut) Zulkifli Hasan diminta melaksankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi yang Pasal 1 angka 3 UU No 31/1999 tentang Kehutanan terkait penetapan kawasan hutan yang diputuskan tidak lagi mengikat secara hukum.

Permintaan tersebut dikemukakan oleh Kuasa Hukum enam pemohon uji materi ayat 1 angka 3 UU No 41/1999, Agus Surono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ke-6 pemohon berasal dari Kalteng yaitu Bupati Kapuas Muhammad Mawardi; Bupati Gunung Mas Hambit Bintih; Bupati Katingan Duwel Rawing; Bupati Barito Timur Zain Alkim; Bupati Sukamara Ahmad Dirman dan seorang pengusaha Akhmad Taufik.

Agus Surono meminta Menhut instnasi terkait untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan secara nasional, karena scara hukum setelah keluar putusan MK, konsekuensinya pihak terkait melaksanakan keputusan pengukuhan kawasan hutan.

Di menjelaskan sebelum keluarnya Putusan MK tersebut, proses penetapan sebuah kawasan  hutan belum menggunakan dasar hukum yang jelas.

Sekarang, bupati sebagai kepala daerah, memiliki kewenangan yaitun sebagai Ketua Panitia Penatabatasan Kawasan Hutan dapat ikut menetapkan kawasan hutan bersama pemerintah pusat yaitu Kementerian Kehutanan.

Agus mengatakan, Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan itu, melanggar sejumlah pasal di UUD 1945 karena dianggap merugikan hak konstitusional para pemohon. Kerugian pemohon antara lain ketidakpastian jaminan hukum dalam menjalankan kewenangan khususnya terkait dengan pemberian izin perkebunan, pertambangan, perumahan ataupun sarana dan prasarana.

Selain itu, para pemohon uji materi dirugikan karena tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan untuk biang perkebunan, pertambangan dan sarana prasarana masuk kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan hutan.

Agus menambahkan, untuk pengukuhan kawasan hutan, pihak berwenang pemerintah pusat dan kepala daerah dapat merujuk pada putusan MK harus melewati empat tahapan yakni penunjukan kawasan hutan, penatabatasan, pemetaan, dan penetapan.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Supijanto mengatakan, meski MK membatalkan pasal 1 angka 3 dalam UU tersebut, namun MK tetap mengakui pasal 81 dalam UU yang berisi tentang ketentuan peralihan tentang kehutanan.

Pasal 81 UU Kehutanan berbunyi “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”.

Sebelum terbitnya UU No.41/1999 tentang Kehutanan, kata Bambang, penetapan kawasan hutan mengacu pada tata guna hukum kesepakatan (TGHK) yang diluncurkan tahun 1982.

Jadi, kata Bambang perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebelum UU No.41/1999 tidak perlu khawatir dengan putusan MK ini. “Keputusan MK tersebut justru membantu pemerintah mempercepat penyelesaian tata batas kawasan hutan,” katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani