Archive for the ‘RUU Pengadaan Tanah’ Category

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/14/lw6xc6-ruu-pengadaan-tanah-tak-hormati-tanah-adat

Rabu, 14 Desember 2011 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah dinilai tidak menghormati tanah adat. Sebab, dalam rancangan tersebut tidak mempunyai prasyarat hukum yang efektif dengan tidak membahas bagaimana nasib tanah adat.

“Ada pasal yang tidak dirujuk dalam RUU itu,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Idham Arsyad, Rabu (14/12). Menurutnya, jangan sampai negara melakukan tindakan yang merugikan masyarakat adat karena kepentingan pembangunan.

Masyarakat adat, termasuk tanahnya, perlu diakui dan mendapatkan penghormatan dari negara. Sayangnya, lanjut dia, di RUU tersebut tidak pernah ada pasal mengenai hak adat. “RUU ini tidak membahas bagaimana tanah-tanah itu adalah tanah adat atau bukan,” katanya.

Celakanya, banyak tanah di Indonesia ini yang belum dilegalkan. Tercatat, pada 2004, dari 85 juta bidang tanah baru 26 juta bidang yang bersertifikat. Artinya, hanya 30 persen yang sudah legal. Tanah tersebut belum termasuk tanah-tanah yang berada di kawasan hutan dan kawasan yang dikuasai masyarakat adat. Maka, ada kemungkinan tanah yang belum disertifikasi jumlahnya lebih besar daripada yang terdata.

“Jika kepemilikan dengan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi tanah yang diambil, lalu bagaimana dengan nasib tanah-tanah tanpa sertifikat yang jumlahnya jauh lebih banyak itu?” tanya Idham.

Ia khawatir jika tanah adat itu ‘diserobot’ negara tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat justru akan menimbulkan dan mempertajam konflik sosial. Termasuk konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat.

Hasil pendataan KPA, sepanjang  tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Esthi Maharani
Advertisements

Sumber (dimuat pertama kali di): http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1213-babak-baru-perampasan-tanah-adat.html

Oleh: Jopi Peranginangin | Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Rabu, 14 Desember 2011 | 09:56
Pada 16 Desember 2011, parlemen akan melaksanakan sidang paripurna guna mengesahkan RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Bagi masyarakat adat, RUU ini jelas ancaman dan menjadi babak baru perampasan tanah ulayat.
Tanah bagi masyarakat adat adalah bagian yang sangat erat dengan kehidupan mereka, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Tanah tidak hanya dipandang sebagai barang produksi/ekonomi semata, melainkan juga memiliki nilai sosial, spritual budaya yang diwariskan secara turun temurun.
Bagi masyarakat adat, kehilangan tanah adat akan berdampak pada hilangnya jati diri, kehilangan budaya yang luhur, kehilangan nilai-nilai spritualitas yang menghubungkan gernerasi masyarakat adat dengan leluhurnya, dan tentu saja kehilangan sumber daya utama untuk pemenuhan ekonomi dan pangan.
Masyarakat adat di Indonesia telah banyak mengalami penderitaan akibat dari praktik_praktik perampasan tanah adatnya. Melalui berbagai instrumen hukumnya, rezim Orde Baru merampas tanah-tanah adat. Praktik yang hingga kini masih digunakan di era reformasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memiliki anggota komunitas adat sebanyak 1636 komunitas adat mencatat sedikitnya 530 konflik tanah adat yang hingga detik ini belum terselesaikan.
Umumnya tanah-tanah  adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perizinan yang diberikan oleh negara dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Masyarakat adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perizinan ini, yang kemudian menghilangkan hak-hak dasarnya, dan memiskinan mereka.
Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat terus berlangsung. Cara_cara pengambilan tanah ini juga diikuti oleh tindakan pelanggaran HAM lewat tindakan_tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi.
Kembali ke soal rencana pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Pemerintah seperti kehilangan akal sehatnya saat ingin mempercepat pembahasan RUU tersebut. Lihat saja pasal-pasal yang tercantum dalam RUU ini yang berpotensi merampas tanah-tanah masyarakat adat.
Misalnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum”. Kemudian pada Pasal 9 RUU juga menyatakan bahwa “Pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam undang-undang ini”.
Kandungan dalam pasal tersebut di atas menegasikan prinsip-prinsip free, prior and inform consent (FPIC) atau hak masyarakat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju pada agenda-agenda pembangunan pemerintah. Dengan demikian RUU ini tidak mempertimbangkan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersifat komunal.
RUU memang menyebutkan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi. Namun RUU tidak mengatur mengenai prosedur konsultasi untuk mencapai persetujuan dari masyarakat adat yang kemudian ganti rugi dapat diberlakukan. Karena sebagian tanah masyarakat adat masih dimiliki secara komunal, harus ada mekanisme pengambilan keputusan ditingkat masyarakat adat sebelum terjadi pelepasan hak atas tanah. Pengambilan keputusan di tingkat masyarakat ini tidak diatur dalam RUU tersebut.
Pasal 6 dan pasal 9 dalam RUU ini jelas jauh ketinggalan dari isi Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP. Indonesia sendiri adalah salah penandatangan UNDRIP pada  September 2007.
Isi deklarasi yang dianggap lebih maju dari pasal-pasal dalam RUU tersebut adalah pasal 10, yakni: “Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi”.
Selain soal tersebut di atas, RUU ini juga menekankan “alat bukti penguasaan/kepemilikan obyek” (baca: sertifikat) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari (pasal 45). Padahal UUPA sendiri menetapkan bahwa sertifikat bukan merupakan bukti mutlak, tapi merupakan bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah.
Berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa girik, letter c, dan bukti penguasaan tanah adat dapat menjadi alat bukti yang lebih kuat dari sertifikat jika didukung oleh data yuridis, data fisik, dan atau penguasaan fisik secara terus menerus.
Potensi terjadinya kekerasan dan pelanggaran  HAM di dalam RUU ini sangat besar, mengingat sebagian besar tanah-tanah masyarakat adat yang dikelola secara komunal tidak memiliki dokumen hukum  lengkap. Sedangkan, dasar ganti kerugian adalah bukti sertifikat.
Keadaan ini jelas akan mempertajam potensi konflik agraria yang  sudah banyak terjadi. Apalagi di dalam RUU tersebut tidak ada pengakuan yang hakiki atas hak masyarakat adat maupun tanah komunal atau tanah adat.
RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini jelas-jelas mengancam sistem kepemilikan tanah dan kehidupan masyarakat adat. Dan anehnya, pemerintah Indonesia seperti kehilangan akal sehatnya. Pemerintah seharusnya menyusun regulasi yang memperjelas status hak masyarakat (adat) atas tanah, bukan malah sebaliknya membuat regulasi yang mempertajam konflik atas tanah. Dalam hal ini, regulasi tersebut harus mengakui dan menghormati ssstem-sistem kepemilikan atas tanah yang beragam dalam masyarakat adat.
Sebelum ada regulasi yang memperjelas status hak masyarakat atas tanah, maka pengambil kebijakan (Pemerintah dan DPR) harus menunda pengesahan RUU ini menjadi UU dan lebih jauh dari itu menghentikan aktivitas-aktivitas pembangunan yang saat ini dalam sengketa. Pengesahan RUU ini dikhawatirkan akan semakin melanggengkan praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.