Archive for the ‘CIFOR’ Category

CIFOR EVENT COP-17

CIFOR will have a team of experienced writers reporting from the COP in Durban, covering everything related to REDD+, forests, food security and climate change. Follow the stories on CIFOR’s Forests blog.

Wednesday, 30 November

11:30 to 13:00
Indwe River Room, Durban Exhibition Centre
Durban

How is REDD+ unfolding on the ground?

An exploration of the social, political, and biophysical issues

An official UNFCCC COP 17 side event

This event discussed early insights on the capability of REDD+ projects to deliver on their goal of sequestering forest carbon while providing a range of co-benefits. The information presented drew mainly on findings of CIFOR’s Global Comparative Study on REDD+. Presentations were given on: (1) the status and challenges of REDD+ projects on the ground; (2) challenges encountered in establishing REDD+ in Africa; (3) the policy and economic context in which REDD+ projects are unfolding; and (4) the status of monitoring, reporting and verification in setting up REDD+.

Thursday, 1 December

From 8:00
Southern Sun Elangeni Hotel
Durban

Dry Forests Symposium

Defining a new research agenda for Africa’s dry forests

This event provided a global platform for representatives from the research and development sector to openly discuss the challenges and opportunities faced in the sustainable use of dry forests, within broader agricultural landscapes. It was envisioned that the Symposium would yield agreement on the outlines of a regional strategy for dry forest research on the continent, with the long-term objective of developing a global agenda for dry forest research.

Friday, 2 December

From 14:00
Suncoast Conference Centre
Durban

Amazon Evening

A South-South Exchange With Africa

In this half-day conference, experts on the Amazon Basin, home to the world’s largest tropical forest and dozens of REDD+ pilot projects, met with scientists from Africa, home to the second-largest tropical forest, to share experiences and discuss challenges and opportunities for the coming years. The conference was jointly hosted by CIFOR and the Fundação Amazonas Sustentável (Amazonas Sustainable Foundation).

Sunday, 4 December

From 8:00
Olive Convention Centre
Durban

Forest Day 5

Forest Day, now in its fifth year and always occurring on the sidelines of the UNFCCC COP, has become one of the most influential annual global events on forests. This year, it sought to inform the UNFCCC global agenda and forest stakeholders on ways to implement an international REDD+ funding mechanism that produces social and environmental benefits, above and beyond avoided emissions. The event had a particular African focus, looking at the tropical forests of the Congo Basin and elsewhere, and the continent’s wide expanses of dry forest areas. CIFOR convenes Forest Day on behalf of the Collaborative Partnership on Forests.

Tuesday, 6 December

17:15 to 19:00

Room Tugela, Southern Sun North Beach Hotel
Durban

Biofuel development and forests

Impacts and implications for governance

This event will explore the global trends in biofuel production, trade and finance, as well as carbon accounting methods and options. It will look at local social and environmental impacts of biofuels in forest frontiers, the effectiveness of national legal and institutional frameworks and market-driven initiatives for regulating the feedstock sector, and will discuss the impacts of policy options for biofuel development in Sub-Saharan Africa. Panellists will present findings from research carried out by CIFOR, Joanneum Research, the Universidad Nacional Autonóma de Méx¡co (UNAM), the Council on Strategic and Industrial Research (CSIR), Stockholm Environment Institute (SEI) and Profundo Economic Research.

Oleh Isyana Artharini – 14 jam yang lalu
TRIBUNnews.com – 5 jam yang lalu

Di Nusa Dua, Bali, pada 2007, dari Konferensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung di sana, muncul sebuah skema ekonomi yang cukup revolusioner.

Negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang yang memiliki hutan luas untuk tidak menebang hutan mereka. Alasannya, hutan-hutan itu penting untuk menyerap gas rumah kaca akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Skema ekonomi untuk menjaga hutan tetap lestari itu kemudian memiliki nama REDD (singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi dari penebangan dan kerusakan hutan).

Indonesia, sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia, tentu bisa mendapat keuntungan dari dana REDD yang diberikan oleh negara-negara maju.

Seusai Konferensi Perubahan Iklim di Nusa Dua itu pun, gubernur-gubernur di Indonesia yang wilayahnya memiliki hutan langsung bersemangat menentukan kawasan hutan mereka yang bisa dijadikan proyek percontohan bagi skema REDD ini. Tak bisa dipungkiri, antusiasme ini tentu berhubungan dengan janji-janji besarnya dana yang bisa diperoleh.

Lima tahun kini sudah berlalu sejak Konferensi Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali. Ternyata, dalam jangka lima tahun itu ditemukan bahwa Indonesia masih memiliki masalah hutan yang harus diselesaikan jika ingin mendapat porsi dana besar dari skema REDD tersebut.

Inti utama masalahnya adalah bahwa Indonesia masih belum bisa membuktikan bahwa mereka akan bisa melindungi hutannya dari ancaman kerusakan, bukan hanya akibat pembalakan liar, tapi juga karena keputusan-keputusan pemerintah.

Pada Forest Day 5 di Durban, Afrika Selatan, Minggu (4/12), peneliti kehutanan dari lembaga penelitian CIFOR yang berkantor di Bogor, Daju Pradnja Resosudarmo memetakan lima masalah utama soal perlindungan hutan di Indonesia yang bisa menghambat kemajuan skema REDD.

1. Penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab penebangan hutan yang terus terjadi adalah karena lahan hutan yang berubah fungsi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan.

2. Ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada sumber alam. Kekayaan alam (hutan, tambang) masih menjadi pilar penyokong utama pemasukan di Indonesia. Daju menyebut, sekitar 70 persen pendapatan non-pajak Indonesia berasal dari kekayaan alam. Pelestarian hutan untuk persiapan proyek REDD pun belum menjadi prioritas. Singkatnya, masih lebih menguntungkan menebang hutan daripada menjaga hutan alami.

3. Perluasan wilayah pertanian, perkebunan, serta tambang. Semakin banyaknya investor asing di bidang kelapa sawit dan tambang batubara menyebabkan ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan. Beban hutan pun bertambah karena lahan perkebunan kelapa sawit biasanya berasal dari kawasan hutan yang kemudian berubah fungsi. Selain itu, deposit batubara kebanyakan terletak di kawasan hutan.

Industri kelapa sawit dan tambang (yang bisa mengancam kelestarian hutan) juga mendapat keuntungan dan dukungan dari sektor finansial. Daju mengilustrasikan, karena industri ini sangat menguntungkan, maka perbankan memberi bunga rendah untuk pembukaan dan perluasan usaha kelapa sawit atau pertambangan.

Belum lagi pajak bumi dan bangunan untuk hutan yang sangat rendah, sehingga memudahkan individu atau perusahaan untuk ‘memiliki’ ribuan hektar hutan dengan pajak murah.

4. Tabrakan administrasi. Sekitar 70 persen dari lahan di Indonesia adalah hutan, dan ini menjadi milik negara. Dengan desentralisasi, hak pengelolaan hutan pun dikembalikan ke pemerintahan lokal. Sayangnya, situasi ini malah memunculkan tubrukan antara izin penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah regional. Tumpang-tindih izin pengelolaan hutan pun bisa menambah beban pada upaya pelestarian.

Daju juga mencontohkan Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat berminat untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya. Ini tentu berpotensi menjadi kompetisi untuk skema pelestarian hutan di bawah REDD.

5. Keputusan-keputusan politik. Proses pengambilan keputusan politik menjadi kelemahan terbesar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak transparannya proses pemberian izin pengelolaan untuk industri-industri yang bersifat mengeruk kekayaan alam. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga jarang melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

Ketika ditanya apa solusi termudah untuk mempertahankan kondisi hutan Indonesia setelah melihat lima masalah di atas, Daju mengatakan, “Proyek pembangunan lain mendapat subsidi yang sangat besar. Jika tanah atau hutan dibuat lebih mahal, maka itu akan membatasi kompetisi atas hutan. Pemerintah harus mensubsidi lebih banyak proyek-proyek yang mengutamakan lingkungan.”

Dan tanpa keputusan politik yang besar di tingkat nasional, kerusakan hutan di Indonesia masih akan sulit dihentikan.

http://id.berita.yahoo.com/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia.html