Archive for the ‘Suku Anak Dalam Jambi’ Category

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews

Kamis, 15/03/2012 11:08 WIB

LSM Warsi Jambi/detikcom
Jambi Suku Rimba, komunitas terasing di Provinsi Jambi terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Kawasan hutan alam terus dijarah, habitat pun berubah. Anak-anak Orang Rimba terancam kekurangan gizi.

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Kamis (15/3/2012), anak-anak Orang Rimba di Kabupaten Batang Hari, Jambi, kekurangan gizi. Badannya kurus, perutnya membuncit, tulang rusuknya menonjol dan matanya pun cekung. Angka kematian pun cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari hancurnya kawasan hutan alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup Orang Rimba.

“Kami baru mendata sementara ada 15 anak-anak Orang Rimba kekurangan gizi. Data ini baru dari satu kelompok suku saja. Ini belum dari anak-anak kelompok lainnya,” kata Kristiawan, fasilitator Kesehatan Warsi (LSM lingkungan yang mendampingi Orang Rimba).

Menurut Kris, panggilan akrabnya, angka ini bisa lebih banyak lagi, karena pendataan masih berlangsung. Buruknya gizi bisa jadi disebabkan semakin sulitnya sumber pangan, ditambah lagi sulitnya akses ke pusat-pusat pelayanan kesehatan umum.

Sebagai contoh kelompok Marituha di Kabupaten Batanghari. Akses ke puskesmas di kabupaten ini sama sekali tidak ada. Akses yang mungkin terjangkau adalah Puskesmas Pauh, Kabupaten Sarolangun.

“Mereka sering ditolak di puskesmas ini, dengan alasan secara administratif mereka bukan warga Sarolangun, kejadian ini sudah sering dialami Orang Rimba,” timpal Kris.

Menurut Kris, buruknya kesehatan buat anak-anak Orang Rimba ini, tidak terlepas dari ancaman kepunahan hutan alam di Jambi. Karena selama ini suku pedalaman ini sangat bergantung dengan kemurahan alam sekitarnya.

“Dahulu di kawasan hutan dengan tutupan yang bagus Orang Rimba mampu mempertahankan kesejahteraan mereka dengan mendapatkan kecukupan makanan (gizi protein dan karbohidrat) dengan berlimpah. Selain makanan, mereka juga memanfaatkan hutan untuk mendapatkan tanaman obat-obatan,” kata Kris.

Namun, lanjut Kris, ketika hutan terbuka kondisi pun jauh berubah. Tidak hanya kehilangan sumber pangan dan obat, sumber air pun menjadi berubah. Sungai berubah keruh ketika musim hujan tiba. Sedangkan jika musim kemarau, air sungai pun surut.

“Daya dukung ekologis yang terus menurun membuat Orang Rimba makin berada dalam kerentanan. Sumber makanan dari hutan yang kian menurun, interaksi dengan pihak luar yang kerap merugikan mereka dan akses pelayanan kesehatan yang sulit membuat Orang Rimba berada dalam tekanan yang hebat. Tak heran jika anak-anak mereka hidup dalam ancaman berbagai penyakit dan gizi yang buruk,” kata Kris.

Kris menyebut, dengan banyaknya pembukaan lahan demi kepentingan ekonomi, air sungai di habitat Orang Rimba kini tidak bisa langsung dikonsumsi seperti dulu. Dibutuhkan perlakuan untuk mengonsumsi air agar tidak menjadi sumber penyakit. Ketersediaan makanan sumber protein dan karbohidrat di dalam hutan berkurang berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah Orang Rimba.

“Maka tidak mengherankan jika derajat kesehatan Orang Rimba di Provinsi Jambi tergolong rendah. Angka kesakitan dan kematian Orang Rimba sangat tinggi. Angka kematian banyak terjadi pada anak-anak,” kata Kris.

(cha/try)

Advertisements

JAMBI-Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) mengharapkan seluruh jajaran pemerintah memperhatikan keberadaan Orang Romba dan Suku Anak Dalam (SAD), hal ini disampaikan Gubernur, Kamis (26/1/2012) seusai membuka Workshop dan Dialog Nasional Orang Rimba dan SAD, yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) Jambi, yang   dilaksanakan di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Jambi.

“Kita harapkan seluruh jajaran pemerintah, baik itu Pemerintah  Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ditingkat Kecamatan dan Desa memperhatikan dan mengamanakan, Saudara-saudara kita, masyarakat SAD, terutama dalam mengamanakan mata pencarian mereka, sebagaimana yang diharapkan oleh salah seorang Temenggung dari SAD, yakni Tumenggung Tarip yang ikut hadir pada kesempatan ini, mereka mengharapkan tetap terpeliharanya hutan sebagai tempat mereka mencari kehidupan, (makan), baik berupa hewan buruan maupun umbi-umbian, sekaligus sebagai tempat tinggalnya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur, kebutuhan akan hutan bagi masyarakat SAD, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, Provinsi Jambi yang memiliki Wilayah Taman Nasional yang cukup luas, seperti, Taman Nasional Bukit 30, Bukit 12, dan Taman Nasional Berbak, disamping adanya hutan-hutan adat yang harus diselamatkan keberadaannya, disamping menyelamatkan hutan-hutan pengaman, yang kesemuanya harus mendapat perhatian khusus, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk kepentingan keberadaan Masyarakat SAD, ujar Gubernur.

  Dalam hal ini tegas Gubernur, bukan berarti membiarkan masyarakat SAD selalu hidup dalam kondisi seadanya, hidup di hutan-hutan selama-lamanya, tetapi pemerintah juga tidak bisa memaksa masyarakat SAD untuk kembali pada kehidupan sebagaimana masyarakat umumnya, karena meraka sudah merasa senang dengan keberadaanya sebagaimana saat ini. Jangan dianggap mereka tidak bahagia dengan cara hidup yang dijalaninya. Bagaimanapun pemerintah membuatkan rumah dan membuatkan pemukiman untuk masyarakat SAD disekitar desa, tetapi kenyataannya masyarakat ini tidak mau menetap dan tinggal di tempat yang disediakan, jadi kebahagian itu sifatnya relatif, bahagia bagi masyarakat umum belum tentu bahagia bagi masyarakat SAD, tegasnya.

Untuk itu sudah seharusnya diamankan apa yang membuat masyarakat ini merasa bahagia, sambil secara pelan-pelan mereka diarahkan untuk kembali hidup sebagai layaknya masyarakat pada umumnya. Disamping tentunya memberikan pendidikan bagi anak-anaknya bagi yang sudah bersedia menetap di pemukiman yang disediakan pemerintah.

Disamping itu saat menyampaikan sambutannya Gubernur juga menyampaikan, melalui workshop dan dialog ini diharapkan dapat menginspirasi dan menambah kepedulian untuk bersama-sama menjaga kelestarian budaya dari SAD dan Orang Rimba. Sebagaimana diketahui, jelas Gubernur, bahwa SAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia, yang memililki hak untuk hidup dan berkembang, meneruskan adat istiadat dan budayanya yang unik, dapat dijadikan sebagai khasanah baru untuk memperkaya aneka ragam budaya masyarakat Provinsi Jambi.

Selain itu bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan harus mengacu kepada strategis pembangunan nasional, yaitu pro poor, po job, pro growth, dan pro environment. Berbicara tentang kelestarian lingkungan, maka selayaknya harus menghargai komunitas SAD dan Orang Rimba, mengingat komunitas ini telah menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya alam dapat mendukung keberlanjutan kehidupan untuk generasi sekarang dan akan datang.

Intensitas antara komunitas adat terpencil  dengan masyarakat umum, hendaknya dapat berjalan secara harmonis, hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakukan dan perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususnanya”. Selain itu masyarakat hukum adat harus diperhatikan oleh hukum, masyarakat dan pemerintah, identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi se;aras dengan perkembangan zaman, jelas Gubernur.

   Sedangkan Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan yang hadir pada kesempatan ini dalam sambutannya menyaampaikan, bahwa selama 13 tahun gerakan masyarakat adat dibangun bersama-sama, banyak hal yang telah diraih. Sesungguhnya konstitusi   UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah pondasi bangsa ini. Jadi berbicara masalah masyarakat adat, adalah berbicara tentang kebangsaan, ujarnya. Apa yang terjadi sekarang, saat ini AMAN tela berhasil meminta perhatian DPR RI untuk memasukkan pembahasan Rancangan UU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat masuk prioritas pada tahun 2012 ini.

Menurut Abdon Nababan, pertemuan ini dinilai sangat penting, karena ini menjadi satu tonggak sejarah bagi AMAN, karena selama ini AMAN selalu melakukan pembahasan tentang masyarakat adapt secara umum, tetapi pertemuan kali ini dilaksanakan lebih khusus membicarakan masalah orang rimba dan SAD. Untuk pertemuan ini diharapkan akan dapat memberikan usulan-usulan kongkrit yang tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada AMAN dan LSM-LSM lain yang selalu mendamping masyarakat adapt, harapnya. (Sunarto / fotografer Novriansah).

Sumber : Biro Humas dan Protokol ( 26/01)

 

http://www.jambiprov.go.id/?show=berita&id=2295&kategori=berita&title=Gubernur%20harapkan%20jajaran%20pemerintah%20memperhatikan%20SAD

Rabu, 11 Januari 2012 18:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI – Alihfungsi hutan di Provinsi Jambi menjadi ancaman serius bagi kehidupan orang rimba atau biasa disebut suku anak dalam. “Alihfungsi lahan yang membabi buta menjadikan ruang kehidupan orang rimba di Jambi semakin sempit. Kondisi ini menyebabkan konflik humanistik,” ujar Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rakhmad Hidayat, di Jambi, Rabu (11/1).

Menurut dia, alihfungsi kawasan hutan baik oleh perorangan maupun perusahaan di Jambi sudah terjadi sejak dua dekade terakhir. Warsi Jambi mencatat lebih dari 853.430 hektare kawasan hutan di Jambi beralihfungsi dan dikelola perusahaan melalui izin HTI maupun HPL.

“Jumlah itu belum ditambah alihfungsi oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan seperti sawit dan karet. Selain menimbulkan degradasi hutan, kondisi ini juga sangat riskan menimbulkan konflik kemanusiaan. Khususnya bagi orang rimba Jambi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, orang rimba Jambi menempati beberapa daerah pedalaman kabupaten di Provinsi Jambi seperti Kabupaten Batanghari, Tebo, Sarolangun, sebagian Kabupaten Bungo dan Kerinci.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara