Archive for the ‘Moratorium’ Category

http://www.antaranews.com/berita/300796/perpres-tata-ruang-pulau-kalimantan-perlu-ditinjau

Sabtu, 10 Maret 2012 21:52 WIB | 2535 Views

Bogor (ANTARA News) – Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan disinyalir dapat memperluas ancaman keutuhan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, sehingga perlu ditinjau kembali.

“Pemerintah harus meninjau kembali peraturan tersebut sebelum kerusakan hutan semakin meluas,” kata Hapsoro Direktur Forest Watch Indonesia (FWI) dalam surat elektroniknya kepada ANTARA News, Sabtu.

Ia menjelaskan, dua Lembaga swadaya masyarakat (LSM-red) pemantau hutan mensinyalir terjadinya ancaman yang semakin besar terhadap keutuhan kawasan hutan di Kalimantan Tengah menyusul dikeluarkannya Perpres nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah terbit sebuah peraturan baru yang mengatur rencana penataan ruang untuk lingkup pulau.

Rencana penataan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan adanya batas minimal perlindungan Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung bervegetasi sebesar 45 persen dari luas Pulau Kalimantan.

“Tidak hanya batas minimal kawasan yang harus dilindungi, peraturan tersebut juga menyebutkan adanya upaya rehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi, termasuk didalamnya bekas pertambangan dan menjadikan Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia,” katanya.

Namun, lanjut dia, peraturan ini menghilangkan status Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada pada Kawasan Hutan Negara.

Menurut dia, kehilangan status ini ternyata berimplikasi pada ancaman deforestasi yang lebih serius di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ancaman ini disinyalir terjadi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh FWI dan Telapak terhadap Lampiran 2 pada Peraturan Presiden tersebut.

“Dalam analisanya, kedua organisasi pemantau hutan ini menemukan adanya kehilangan hutan seluas 3,32 juta hektare” yang sebelumnya dikategorikan sebagai Hutan Produksi Terbatas,” katanya.

Lebih lanjut Hapsoro mengatakan, sekalipun areal seluas ini tidak sepenuhnya berhutan, namun sebagian besarnya masih berupa tegakan hutan alam.

Berdasarkan laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia yang dirilis pada bulan Juli 2011 lalu, FWI telah melaporkan bahwa provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tingkat deforestasi terbesar di Indonesia.

“Setidaknya hutan-hutan di provinsi ini telah hilang sebesar 2 juta hektar pada periode tahun 2000 hingga 2009,” ujarnya.

Menurut Hapsoro, kehilangan hutan ini terjadi di hampir seluruh tipe ekosistem hutan, termasuk diantaranya 490 ribu hektar hutan yang berada di atas ekosistem gambut.

“Kami telah menyampaikan terjadinya kehancuran hutan dalam skala sangat besar di Kalimantan Tengah. Namun beberapa bulan kemudian Pemerintah justru memperparah kondisinya melalui Perpres Tata Ruang Pulau Kalimantan ini,” katanya.

Sementara itu, lanjut Hapsoro, Telapak juga telah mengeluarkan sebuah laporan berjudul “Menjambret REDD” pada bulan Juni 2011.

Laporan tersebut memaparkan bukti-bukti penggundulan hutan gambut oleh perkebunan kelapa sawit PT Menteng Jaya Sawit Perdana pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan moratorium penebangan hutan di Kalimantan Tengah.

“Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hutan hanya akan menjadi janji kosong dengan keluarnya Perpres Tata Ruang Pulau Kalimantan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Telapak, Abu Meridian mengatakan, pelajaran praktek buruk yang dilakukan oleh PT Menteng di Kalimantan Tengah seharusnya dicermati secara serius oleh Pemerintah, bukannya malah memberi ruang terjadinya penggundulan hutan besar-besaran.

“Sebagai organisasi non Pemerintah yang aktif memantau praktek-praktek pengelolaan hutan di Indonesia, FWI dan Telapak mengkhawatirkan terjadinya kerusakan hutan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah,” katanya.

“Kami meminta Pemerintah untuk segera meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 ini, karena berpotensi besar mengancam keberadaan hutan-hutan yang tersisa di provinsi tersebut,” tambahnya.

(KR-LR)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

MORATORIUM KEHUTANAN: Hampir Setahun Belum Berdampak

Rabu, 07 Maret 2012 00:00

Ditulis oleh KOMPAS

PDF
Share

Jakarta, – Moratorium izin kehutanan yang telah berlangsung setahun belum menunjukkan hasil. Target utama memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia tidak tercapai karena setiap institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi terbatas Koalisi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Selasa (6/3), di Jakarta. Koalisi beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Greenpeace, Lembaga Kajian Hukum Lingkungan, Bank Information Center, dan debtwatch.

Muhammad Teguh Surya dari Walhi mengatakan, setelah Instruksi Presiden No 10/2011 dikeluarkan Mei 2011, muncul berbagai peraturan terkait penurunan emisi/perubahan iklim. Hal itu di antaranya peraturan presiden tentang rencana aksi nasional gas rumah kaca, tata ruang Kalimantan dan Sumatera, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tidak ada benang merah dari semua peraturan itu. Masing-masing berjalan sendiri,” katanya.

Ia mencontohkan, peta moratorium (peta indikatif penundaan izin baru) berbeda dengan peta tata ruang. Ini menunjukkan masing-masing sektor/institusi belum menjadikan peta moratorium sebagai acuan.

Karena itu, koalisi mendesak agar inpres moratorium direvisi dengan memasukkan mandat mengkaji ulang izin-izin kehutanan. Teguh Surya menunjukkan, perizinan kehutanan saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antarinstansi di pusat.

Contoh unik, di Kabupa- ten Kapuas, luas izin yang dikeluarkan pemerintah melebihi luas wilayah. Izin perkebunan, hak pengelolaan hutan, dan pertambangan mencapai lebih dari 1,7 juta hektar. Padahal, wilayah kabupaten 1,49 juta hektar.

Selain mengkaji ulang perizinan, koalisi juga mendesak agar pemerintah mencantumkan kriteria dan indikator sebagai ukuran pencapaian moratorium. Yuyun Indradi dari Greenpeace mengatakan, moratorium seharusnya berlaku tidak pada batas waktu (dua tahun). Namun, menggunakan kriteria atau indikator sebagai momen menghentikan moratorium. Kalau indikator sudah tercapai, moratorium bisa dihentikan,” katanya.

Yuyun melihat penerbitan inpres moratorium semata- mata untuk mengejar ketercapaian dalam nota kesepakatan (letter of intent) Indonesia- Norwegia untuk pengurangan emisi. Dalam LOI, Norwegia mendanai 1 miliar dollar AS untuk upaya pengurangan emisi di Indonesia.

”Kalau pendekatan inpres ini benar hanya untuk menjawab LOI dengan Norwegia, sangat bahaya. Karena membenarkan opini publik bahwa moratorium dibuat untuk kepentingan asing,” kata Teguh Surya. Ia mengatakan, dana asing 4,4 miliar dollar AS mengucur tahun 2007-2017 untuk pengendalian perubahan iklim Indonesia. Sekitar 2,99 miliar dollar AS berupa utang dan sisanya hibah.

”Yang terpenting, dana ini digunakan untuk perbaikan tata kelola dan masalah tenurial mendasar kehutanan. Dengan demikian, kepentingan nasional untuk mencegah bencana dan ekonomi masyarakat bisa dicapai,” katanya. (ICH)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2012/03/07/02370683/hampir.setahun.belum.berdampak..

TATA KELOLA KEHUTANAN

TATA KELOLA KEHUTANAN
Evaluasi Moratorium 5 April
| Jumat, 9 Maret 2012 | 02:30 WIB

Jakarta, Kompas – Evaluasi pelaksanaan moratorium sementara kehutanan akan dilakukan 5 April 2012. Rapor kinerja kementerian dan instansi dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut segera dilaporkan kepada presiden.

”Kementerian dan lembaga yang diinstruksikan presiden terkait moratorium, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, telah menyusun 31 rencana aksi. Sejauh mana dilaksanakan akan diketahui 5 April 2012,” kata Nirarta Samadhi, Koordinator Kelompok Kerja Monitoring Moratorium, Kamis (8/3), di sela-sela Lokakarya Nasional Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Setelah rapor pertama dilaporkan kepada presiden, evaluasi akan dilakukan setiap periode. Menurut Nirarta, dari evaluasi ini, akan diketahui sukses atau tidaknya moratorium dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan.

Nirarta menyatakan, salah satu hasil moratorium adalah peta terintegrasi dari data kementerian dan lembaga terkait. ”Sekarang (peta masing-masing instansi/kementerian) masih ada yang geser karena semua merasa punya hak informasi geospasial. Moratorium menjadi wahana untuk mengintegrasikan,” ujarnya.

Priyadi Kardono, Deputi Bidang Survei Sumber Daya Alam Bakosurtanal, mengatakan, Juni 2012 akan muncul peta moratorium atau peta indikatif penundaan izin baru revisi kedua. Revisi ini akan memasukkan data perizinan dan areal yang belum dimasukkan dalam peta sebelumnya.

Ia mengatakan, peta moratorium menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal berskala 1 : 250.000. Peta ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga lain dalam pembuatan peta informasi geospasial tematis.

Saat ini ada 18 peta tematis yang saling tindih. Bakosurtanal sedang mengoordinasikan antarkementerian membentuk kelompok kerja untuk menyinergikan data. (ICH)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

LUAS HUTAN
Luas hutan alam primer bertambah 1,2 juta hektare

 

JAKARTA. Kementerian Kehutanan merevisi peta indikatif penundaan izin baru (PIPB) kehutanan untuk kedua kalinya. Hasilnya, ada penambahan luas kawasan hutan alam primer sebesar 1,2 juta hektare (ha) ketimbang data periode sebelumnya.

Pada bulan Mei 2011 silam, Kementerian Kehutanan telah membuat PPIB. Tapi kemudian peta tersebut direvisi dan selesai bulan November lalu. PPIB ini digunakan sebagai acuan pemberian izin kehutanan.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan bilang, data terbaru tersebut diperoleh dengan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi dan pengecekan di lapangan. “Penambahan lahan tersebut terjadi atas inisiatif Kementerian Kehutanan yang menaikkan status hutan produksi yang rusak dan terlantar menjadi hutan alam primer,” katanya, Kamis (18/12).

Zulkifli menjelaskan dengan penambahan ini, maka luas hutan alam primer menjadi 8,4 juta hektare. Jumlah ini lebih luas ketimbang peta indikatif bulan Mei 2011 yakni luas hutan alam primer cuma 7,2 juta hektare.

Selain hutan alam primer, kata Zulkifli, luas hutan konservasi juga bertambah 100.000 hektare. Alhasil kawasan hutan konversi alam ini kini meningkat dari sebelumnya 21,5 juta hektare menjadi 21,6 juta hektare.

Menurut Zulkifli, keputusan merevisi peta indikatif tersebut diambil setelah melakukan pembahasan teknis dengan beberapa instansi terkait. Di antaranya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada November 2011.

Lahan gambut menciut

Zulkifli menambahkan dalam peta indikatif terbaru luas kawasan hutan lindung dan lahan gambut justru berkurang. Kawasan hutan lindung mengalami penurunan seluas 118.912 hektare. Dalam peta indikatif sebelumnya luas hutan lindung ini mencapai 29,7 juta hektare, kini tinggal 29,6 juta hektare saja.

Adapun untuk lahan gambut, terjadi penurunan tajam hingga 45% ketimbang peta bulan Mei 2011. Dalam peta indikatif lama luas lahan gambut masih 10,68 juta hektare. Sedangkan hasil peta indikatif terbaru luasan lahan gambut tinggal 5,92 juta hektare saja

Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto menjelaskan faktor yang menjadi penyebab berkurangnya luas kawasan hutan lindung dan lahan gambut adalah perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada sejumlah daerah. “Berkurangnya lahan gambut dan hutan lindung karena tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat. Ada juga lahan gambut yang terlanjur berubah menjadi perkebunan sawit,” kata Bambang. n

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee1d9b3addec/menhut-revisi-peta-moratorium-hutan

Jumat, 09 December 2011

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan merevisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan dan areal penggunaan lain. Revisi itu tertuang dalam SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB), tanggal 22 November 2011.

Revisi ini adalah kali pertama sejak Instruksi Presiden (Inpres) No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, pada 20 Mei 2011. Inpres memerintahkan Menhut lalu menerbitkan SK No. 323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

Terbitnya SK Menhut ini, mengharuskan kepala daerah, menggunakan peta dalam SK ini guna memberikan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru. Apalagi, peta dalam SK ini menggunakan skala 1:250.000.

PIPIB direvisi setiap enam bulan sekali. Berdasarkan hasil pembahasan teknis yang telah dilakukan antara Kementerian Kehutanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pertanahan Nasional-RI, Kementerian Pertanian, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Revisi juga memperhatikan hasil survei lapangan terbaru, perkembangan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini dan masukan masyarakat. Perubahan luas PIPIB revisi pertama pada kawasan KSA-KPA meluas sebesar 109 ribu hektare (ha). Begitu juga dengan hutan lindung berkurang 119 ribu ha karena ada perkembangan tata ruang.

Begitu pula pada luasan hutan alam primer ada perluasan 1,2 juta ha karena ada data baru citra satelit resolusi tinggi dan pemeriksaan di lapangan. Sedangkan luasan lahan gambut hasil revisi pertama terjadi pengurangan sebesar 4,8 juta ha setelah survei lapangan. Total jenderal, terjadi pengurangan luas PIPIB sebesar 3,6 juta ha.