Archive for the ‘Utang’ Category

Sabtu, 04/02/2012 17:33 WIB

Wahyu Daniel – detikFinance
http://us.finance.detik.com/read/2012/02/04/173350/1834275/4/wow-utang-ri-dekati-rp-2000-triliun-di-2012

Browser anda tidak mendukung iFrame

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Akhir 2011 lalu total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.803,49 triliun. Pada akhir tahun ini rencananya utang pemerintah bakal bertambah menjadi Rp 1.937 triliun atau naik Rp 134 triliun.

Demikian terungkap dalam situs Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Sabtu (4/2/2012).

Pada data tersebut dipaparkan, utang pemerintah di akhir 2012 nanti akan berupa pinjaman senilai Rp 615 triliun atau turun dari 2011 Rp 616 triliun. Lalu juga berupa surat utang Rp 1.322 triliun, bertambah dari 2011 yang sebesar Rp 1.188 triliun.

Tiap tahun utang pemerintah terus mengalami peningkatan. Berikut data utang semenjak 2007 dari Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu:

  • 2007 jumlah utang Rp 1.389 triliun (rasio terhadap PDB 37%). Berupa pinjaman Rp 586 triliun dan surat utang Rp 803 triliun
  • 2008 jumlah utang Rp 1.637 triliun (rasio 33%). Beruba pinjaman Rp 730 triliun dan surat utang Rp 906 triliun
  • 2009 jumlah utang Rp 1.591 triliun (rasio 29%). Berupa pinjaman Rp 611 triliun dan surat utang Rp 979 triliun
  • 2010 jumlah utang Rp 1.677 triliun (rasio 27%). Berupa pinjaman Rp 612 triliun dan surat utang Rp 1.064 triliun
  • 2011 jumlah utang Rp 1.803 triliun (rasio 25%). Berupa pinjaman Rp 616 triliun dan surat utang Rp 1.188 triliun
  • 2012 jumlah utang Rp 1.937 triliun. Berupa pinjaman Rp 615 triliun dan surat utang Rp 1.322 triliun

Tiap Tahun Nyicil Bunga Utang

Nominal utang pemerintah yang kian membesar tiap tahun membuat pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang naik tiap tahun. Di 2012, cicilan bunga utang yang akan dibayar pemerintah mencapai Rp 122,218 triliun.

Berikut data cicilan bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri pemerintah sejak 2007:

  • 2007 pembayaran bunga utang Rp 79,806 triliun
  • 2008 pembayaran bunga utang Rp 88,43 triliun
  • 2009 pembayaran bunga utang Rp 93,782 triliun
  • 2010 pembayaran bunga utang Rp 88,383 triliun
  • 2011 pembayaran bunga utang Rp 106,584 triliun
  • 2012 pembayaran bunga utang Rp 122,218 triliun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mengingatkan para menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri. SBY meminta pelunasan utang lebih digencarkan lagi.

SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.

(dnl/dnl)

Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Rabu, 7 Desember 2011 | 21:54 WIB
 Earthtimes COP Durban

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertemuan Tingkat Tinggi Pertemuan Para Pihak ke-17/ Pertemuan Para Pihak tentang Protokol Kyoto ke-7 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Durban, Afrika Selatan telah berlangsung selama 10 hari, namun belum banyak hasil yang membanggakan.

Negara maju dan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi justru mengusulkan untuk menunda kesepakatan penurunan emisi gas rumah kaca sampai tahun 2020.

Sementara itu, perbincangan tentang periode kedua Protokol Kyoto juga belum juga menemukan titik temu. Sementara negara berkembang mendukung berlanjutnya Protokol Kyoto, Jepang, Rusia dan Kanada justru menyatakan diri keluar dari protokol tersebut.

Amerika Serikat dan negara-negara annex 1 memberikan usulan baru di luar Protokol Kyoto untuk menganggulangi perubahan iklim. Namun usulan baru tersebut belum memiliki konseo yang jelas dan mengikat sehingga belum bisa menjadi jaminan kesusksesan penanggulangan dampak perubahan iklim.

Kabar buruk lain, Amerika menarik komitmennya untuk memobilisasi dana sebesar 100 miliar dollar untuk negara berkembang. Sementara belum ada kejelasan, dana Green Climate Fund akan tidak berguna dan justru berpotensi diintervensi pasar.

WALHI menyusun rekomendasi. Salah satunya, negara maju diharapkan untuk tidak mengulur waktu dan terus menebar janji mengusulkan perjanjian baru sementara belum memiliki konsep dan mekanisme yang jelas.

“Cukup penuhi janji Protokol Kyoto, itu sudah cukup,” jelas Berry Furqan Nahdian, direktur Eksekutif WALHI, Rabu (7/12/2011) di jakarta.

Sementara itu, WALHI juga merekomendasikan agar negosiasi tetap pada dua track, Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG LCA) dan Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG KP). Protokol Kyoto adalah prioritas dalam perundingan yang berlangsung.

Dana Green Climate Fund juga harus dialokasikan untuk kepentingan negara berkembang.

“Jangan sampai dana bersumber dari hutang dan diperuntukkan untuk membiayai ekspansi industri kotor di negara berkembang dengan kedok model pembangunan bersih,” jelas Berry.

Berry mengungkapkan, tanpa keseriusan menangani masalah perubahan iklim, Bumi akan terancam. Indonesia berpeluang kehilangan 7000 pulau karena naiknya permukaan air laut.

Ekonomi Makro
Kamis, 01 Desember 2011 | 18:53:41 WIB
Bagikan
Pembatalan Pinjaman ke Negara Donor
dok

JAKARTA – Kementrian Keuangan akan membatalkan komitmen utang luar negeri dari negara donor sebesar 400 juta dollar. Pembatalan ini dilakukan karena kas dalam negeri sudah mencukupi dalam kebutuhan pembiayaan.

“Komitmen utang yang dibatalkan untuk pembiayaan perubahan iklim, sebagian pinjaman proyek juuga karena penyerapannya tergantung dari kepastian proyek yang mengalami hambatan di lapangan,”kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (1/12).

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan Ayu Sukorini mengatakan pemerintah lebih banyak menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dibandingkan dengan melakukan pinjaman. Pasalnya, Indonesia sekarang sudah sulit dalam mendapatkan konsensional loan sehingga kapasitas pinjaman semakin kecil.fia/E-9

Rencana aksi perubahan iklim butuh pendanaan asing

Oleh Lavinda

Senin, 21 November 2011 | 14:54 WIB

 

 

JAKARTA : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menargetkan 85% sumber pendanaan perubahan iklim internasional berasal dari swasta dan pasar internasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan Rencana Aksi Daerah (RAD) dibutuhkan untuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Koordinasi dengan daerah dapat mempercepat implementasi, selanjutnya menarik sumber dana internasional.
“Pemerintah harus menyiapkan mekanisme kelembagaan dan peraturan, terobosan kebijakan di beberapa faktor, tata kelola, serta mekanisme on budget off treasury,” ujarnya di Jakarta, hari ini.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh sumber pendanaan internasional yang telah disiapkan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah, lanjut Armida, perlu menciptakan inovasi di bidang lingkungan untuk meraih sumber dana internasional yang mencapai US$300 miliar sampai 2012.
Seperti diketahui, United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menganggarkan alokasi pendanaan global mencapai US$100 miliar atau senilai Rp9.000 triliun untuk mengatasi perubahan iklim sampai 2020.
Untuk merealisasikan upaya tersebut, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) pada akhir September 2011.
“Upaya untuk merealisasikan penurunan emisi rumah kaca ini didetailkan lagi. Database emisi rumah kaca digarap untuk diperbaiki,” tuturnya.
Ini dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi efek rumah kaca sebesar 41% dengan bantuan dana internasional sampai 2020. Target ini lebih besar dari rencana awal yang hanya 26%. Saat ini, pemerintah telah bekerjasama dalam program REDD plus untuk mengatasi persoalan lahan gambut di sepuluh wilayah yang memiliki cadangan karbon terbesar.
“Tambahan 15% dari international assistance. Misalnya dengan pendanaan, technical assistance, atau kerjasama lain. Ini bagian dari keikutsertaan kita dari kerjasama internasional,” jelasnya.
Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar menuturkan pemerintah perlu mengembangkan kerjasama bilateral untuk meningkatkan upaya pengurangan emisi efek rumah kaca.
Koneksi internasional menurut Rachmat sangat dibutuhkan karena penanganan perubahan iklim yang efektif dan efisien membutuhkan upaya jangka panjang. (arh)
Jelang COP Durban, Muncul Kekhawatiran Utang Baru
Ichwan Susanto | Robert Adhi Ksp | Sabtu, 19 November 2011 | 11:31 WIB

http://sains.kompas.com/read/2011/11/19/11315791/Jelang.COP.Durban..Muncul.Kekhawatiran.Utang.Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Pada 28 November-9 Desember 2011 di Durban, Afrika Selatan, akan berlangsung Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim – COP 17 UNFCCC.

Ini pertemuan penting tahunan dimana Indonesias seharusnya memainkan peran penting, sebagai Negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Namun pada saat yang sama, Indonesia juga dituduh menjadi pengemisi karbon terbesar dunia. Lebih disayangkan pula, peran Indonesia selama ini pada negosiasi-negosiasi iklim terus melemah sejak conference of party (konferensi para pihak/COP) 13  di Bali  pada 2007.

Bukannya  memimpin negara-negara selatan untuk menagih dengan tegas komitmen negara industri (annex 1) menurunkan emisi dan bertangung jawab membantu negara selatan melakukan adaptasi, Indonesia justru terperangkap menjadikan  isu perubahan iklim menjadi pintu mendapatkan dana utang dan proyek-proyek iklim yang bakal mengancam keselamatan warga negara.

Saat ini utang proyek iklim mencapai 400 juta dollar AS, sementara utang programnya mencapai 1,9 miliar dollar AS.

Luluk Uliyah, dari Knowledge Officer SatuDunia, Sabtu (19/11/11) di Jakarta, memaparkan Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) dan Institute Hijau Indonesia mengkhawatirkan Pertemuan COP 17 akan menjadi pintu masuk utang baru dan proyek-proyek yang mengancam keselamatan warga.

Hal ini akan dibicarakan dalam Dengar Pendapat Masyarakat Sipil dengan Komisi XI DPR RI pada besok Senin, 21 November 2011 di ruang Sidang Komisi XI  Gedung Senayan DPR RI Dari Masyarakat Sipil akan hadir Slamet Daroyni (Institut Hijau Indonesia) dan Siti Maemunah (Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim/CSF).

http://m.koran-jakarta.com/?id=75212&mode_beritadetail=1

 

Kamis, 03 Nopember 2011
Forum G20 I China Tak Terpengaruh Desakan Uni Eropa

JAKARTA – Kehadiran Indonesia di pertemuan kelompok negara 20 atau G20 dinilai akan sia-sia jika akhirnya hanya menghasilkan kesepakatan penarikan utang baru dan justru tidak mampu memperjuangkan agenda kepentingan negara berkembang lain.

Ironisnya, pertemuan tingkat menteri keuangan G20 dua tahun terakhir ini telah merekomendasikan pengurangan stok utang pemerintah, namun RI berkukuh menambah utang baru dengan dalih rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih aman.

“Seharusnya Indonesia berani menolak utang baru. Walau secara ekonomi posisi Indonesia sebagai negara berkembang (negara dengan pendapatan menengah), namun selama menjadi anggota G20 tidak pernah secara serius memperjuangkan kepentingan negara berkembang, termasuk kepentingan nasional,” kata Wahyu Susilo dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi di Jakarta, Rabu (2/11).

Sebelumnya, dikabarkan, pemerintah justru diminta berani melakukan penundaan pembayaran kewajiban atau moratorium utang demi menggalang dana untuk membangun basis ekonomi rakyat sekaligus sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global.

Pasalnya, saat ini, utang RI mencapai lebih dari 1.700 triliun rupiah dan telah mengalami net negative transfer karena penarikan utang baru lebih kecil daripada pembayaran bunga dan cicilan pokok utang. Bahkan, tahun depan, pemerintah telah berencana menarik utang baru sekitar 130 triliun rupiah guna menutup defi sit anggaran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya, menyatakan Indonesia dalam forum G20 akan konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa sendiri dan negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga akan membicarakan stabilisasi dan upaya untuk menstimulasi pertumbuhan dunia. Presiden bahkan menegaskan tidak ingin bila isu-isu pembangunan yang menjadi prioritas negara berkembang diabaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.

Reaksi China

Indikasi forum G20 di Cannes, Prancis, kali ini akan didominasi isu penanganan krisis utang di Eropa sudah terlihat setelah muncul upaya membujuk China agar ikut terlibat dalam penyelamatan krisis utang di zona Euro. Malah, posisi Beijing dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan pasar yang kini tergerus akibat ketidak seimbangan ekonomi.

Namun, Presiden China Hu Jintao memperingatkan bahwa negara G20 harus mendukung dan menjaga pertumbuhan ekonomi global. Bahkan, Hu mengatakan G20 yang merupakan komunitas internasional harus mampu melihat konektivitas antara pertumbuhan ekonomi yang naik, pertumbuhan yang berkesinambungan, dan pertumbuhan yang seimbang.

“Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan tujuan jangka panjang dan untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut harus melalui struktur ekonomi baik,” kata Hu seperti dikutip surat kabar Prancis, Le Figaro, Rabu (2/11).

Hu mendesak komunitas internasional peka mengenali penyebab ketidakseimbangan ekonomi global karena hal itu akan memengaruhi perekonomian dunia. Menurut dia, akar ketidakseimbangan ekonomi itu umumnya karena faktor struktural di antaranya masalah tenaga kerja dan sistem moneter internasional.

“Untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi dunia, negara di seluruh dunia seharusnya berusaha mengatur struktur ekonomi,” kata Hu.

Menyinggung kepentingan Indonesia, Wahyu mengatakan secara pragmatis pemerintah memanfaatkan forum G20 ini untuk negosiasi utang baru dengan mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan ataupun penanganan perubahan iklim.

“Kebanggaan Indonesia sebagai Chair Working Group on Development Agenda dan Co Chair Working Group on Anti-Corruption tidak tecermin dalam kegigihan memperjuangkan agenda tersebut, baik di level kebijakan nasional maupun dalam arena perundingan di G20 dan forum internasional lain,” tegas dia. AFP/uci/lex/WP
Dok/Koran-Jakarta

http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/262920-adb–jepang–prancis-kucuri-utang-ri-rp3-5-t

Kamis, 10 November 2011, 10:59 WIB

Nur Farida Ahniar, Harwanto Bimo Pratomo

VIVAnews – Asian Development Bank (ADB) bersama dengan pemerintah Jepang dan Prancis memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk perbaikan lingkungan sebesar US$400 juta (Rp3,5 triliun)

Country Director ADB untuk Indonesia, Jon D. Lindborg, mengatakan Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dari kondisi biasa tanpa intervensi pada tahun 2020 dan meningkatkan pengurangan tersebut menjadi 40 persen dengan bantuan internasional.

“Pendanaan ini akan membantu upaya pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah.” ujarnya dalam siaran pers, Kamis 10 November 2011.

Berdasarkan penelitian ADB, jika menggunakan skenario tanpa adanya tindakan atau intervensi, maka perubahan iklim di Indonesia akan menimbulkan kerugian antara 0,7 persen hingga 2,5 persen dari Produk Domestik Brutonya pada akhir abad ini.

Meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia, tambahnya, juga memicu kenaikan emisi gas rumah kaca. Energi bisa menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca pada tahun 2030.

Penelitian juga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari separuh emisi gas rumah kaca dari seluruh kawasan Asia Tenggara akibat dari penebangan hutan dan perubahan lahan gambut untuk kegiatan pertanian.

Komposisi pinjaman itu yaitu pemerintah Jepang memberikan pinjaman US$200 juta dan Prancis US$100 juta, dan sisanya ADB sehingga jumlah total US$400 juta. Selain itu, ADB juga akan melaksanakan program hibah bantuan teknis dari Japan Fund for Poverty Reduction sebesar US$700 ribu untuk melengkapi program dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang menangani program perubahan iklim. (umi)

• VIVAnew

 

MANILA, KOMPAS.com – Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) membantu upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan pinjaman 100 juta dollar AS atau sekitar Rp 880 miliar.

Pinjaman ini diberikan karena Indonesia telah banyak melaksanakan reformasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan, dan memasukkan upaya-upaya untuk menghadapi perubahan iklim ke dalam kegiatan pembangunan yang dilakukannya.

“Pendanaan ini akan membantu upaya pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan menjadikan upaya-upaya adaptasi sebagai bagian yang integral dari strategi pembangunan nasional pemerintah,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jon D. Lindborg di Manila, Kamis (10/11/2011).

ADB menilai Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dari kondisi biasa tanpa intervensi pada tahun 2020 dan meningkatkan pengurangan tersebut menjadi 40 persen dengan bantuan internasional.

Pengurangan sebesar 26 persen tersebut akan membutuhkan investasi milyaran dollar AS dari saat sekarang hingga 2020. Sebuah penelitian yang dilakukan ADB menunjukkan, dalam skenario dimana keadaan dibiarkan sebagaimana biasa tanpa intervensi maka perubahan iklim di Indonesia akan menimbulkan kerugian antara 0,7 persen hingga 2,5 persen dari Produk Domestik Brutonya pada akhir abad ini.

Penelitian itu juga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari separo emisi gas rumah kaca dari seluruh kawasan Asia Tenggara akibat dari penebangan hutan dan perubahan lahan gambut untuk kegiatan pertanian.

Meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Energi bisa menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca pada tahun 2030.

Pinjaman ADB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah dan ketahanan yang lebih kuat terhadap perubahan iklim ini merupakan kelanjutan dari upaya-upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir.

Di antaranya termasuk rencana aksi nasional untuk mengurangi gas rumah kaca, didirikannya unit pengelolaan hutan dan sistem verifikasi kayu yang sah. Upaya selanjutnya adalah memperbaiki lingkungan yang bisa mendukung upaya pengembangan energi geothermal (panas bumi), dan ADB berperan penting di bidang ini.

Indonesia juga telah berupaya memperbaiki metodologi perkiraan perubahan iklimuntuk mengembangkan lebih banyak upaya-upaya adaptasi yang efektif