Archive for the ‘Durban’ Category

Hasil COP 17 – Durban, Adakah Untungnya Bagi Indonesia?Konferensi Para Pihak (COP) yang ke-17 yang baru saja berakhir di Durban, Afrika Selatan diwarnai perdebatan yang belum juga ketemu sejak Konvensi Perubahan Iklim pada 1992. Perdebatan itu adalah pemisahan antara negara maju dan negara berkembang, yang masuk dalam pembagian beban pengurangan emisi bagi negara maju di neraca yang satu tapi sekaligus membantu negara berkembang menghadapi perubahan iklim di neraca yang lain. Alot, bak daging setengah matang!

Negara dengan penuduk banyak, seperti Cina, India, Kanada, Amerika berusaha keras agar tidak muncul protokol baru yang diusulkan oleh Uni Eropa dan negara-negara kecil kepulauan.

Menurut India dan Cina, belum saatnya mereka diberi beban pengurangan emisi seperti negara-negara maju pendahulunya di Barat. Sementara Amerika Serikat yang ditemani sekutu setia-nya Kanada menghendaki tidak ada komitmen pengurangan emisi global yang hanya memaksa negara mereka sebagai negara maju untuk patuh. Dua negara minta satu saja, pengurangan emisi domestik masing-masing negara untuk menemukan cara yang murah dan mudah dalam pengurangan emisi domestik. Enak betul !

Bahkan dalam siaran pers yang disampaikan WALHI, CSF, AMAN, HuMA, KRuHA, Greenpeace, diketahui Amerika dan Kanada meminta semua negara bertanggung jawab untuk mengurangi emisi, tanpa kecuali. Bukan tanggung jawab mereka saja!

Perlu diketahui Amerika adalah negara yang berada di posisi kedua terbanyak melepaskan emisi setelah Cina dengan jumlah 5.425 juta ton pertahun. Posisi runnerup itu bahkan sudah sejak 3 tahun belakangan. Kalau disatukan sekitar 129 negara berkembang, posisi itu masih jauh yaitu urutan 89-217.

Jadi hasil COP 17 di Durban, meski menghasilkan kesepakatan Durban Platform for Enhanced Action, isinya masih menggantung, dan sarat keengganan namun tetap diterima secara politik.

 

Bagi Indonesia sendiri apa manfaatnya?

Entah apa manfaat yang diterima Indonesia karena ada dua hal besar yang disoroti. Apakah itu keuntungan atau bukan perlu diteliti. Dua hal yang disoroti adalah yang pertama, diterimanya usulan untuk membuat kesepakatan baru yang mengikat pada 2015 dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada 2020. Kesepakatan baru ini akan termasuk isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) yang bikin ramai publik di tanah air. Namun pastilah bakal menyita perhatian dan energi karena belum konkrit rumusannya. Kedua, prinsip beban tanggung jawab dalam kesepakatan baru nantinya akan mengacu pada tingkat pelepasan emisi dan meninggalkan pola lama yang membagi secara mudah antara negara maju-negara berkembang.  Artinya, negara berkembang juga wajib mengurangi emisi dengan beban yang sama dengan negara maju. Tidak tahu apakah ini juga disebut keuntungan bagi Indonesia.

Bisa disebut, hasil Durban justru bertentangan dengan Kesepakatan Cancun khususnya tentang REDD yang bisa berdampak membahayakan iklim, hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Kenapa bisa membahayakan ?  Karena hal-hal yang penting mengenai safeguards dan struktur pelaporannya untuk masyarakat adat dan keragaman hayati menjadi dilemahkan. REDD yang dirancang untuk melindungi justru sebaliknya.

Apa yang menjadi tujuan Persetujuan Cancun untuk memperlambat, menahan dan membalikan deforestasi dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara sosial, berlawanan dengan keputusan yang diadopsi di Durban, yang justru berpotensi REDD berasosiasi dengan meningkatnya resiko sosial dan lingkungan. Perlindungan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal serta hutan terpinggirkan dengan membuka lebar pintu REDD untuk perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari perusakan hutan. Akhirnya, sekali lagi putaran perundingan sepanjang tahun 2011 menjadi percuma.

 

Dalam kaca mata kepentingan nasional, keputusan Durban bisa dibaca dalam beberapa konsekuensi agenda nasional. Pertama, hingga 2015 nanti perangkat hukum nasional hingga program-program kerja pemerintah disiapkan agar sejalan dengan keputusan Durban yang telah disepakati lebih dari 190 negara. Persiapan itu harus dilakukan karena beban pengurangan emisi tidak lagi semata-mata ada di negara maju tapi juga ada di pundak kita negara berkembang.

Kedua, jika dari skala pelepasan emisi, Indonesia akan diperhitungkan sebagai negara yang harus mengurangi emisi sama seperti China dan India maka kewajiban tersebut bisa menjadi pintu masuk upaya pemulihan hutan Indonesia secara komprehensif. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan sumber daya yang memadai untuk memulihkan kerusakan hutan sebagai bagian dari tanggung jawab global. Kecenderungan ke arah sana nampaknya sangat mungkin karena pelepasan emisi Indonesia sangat tinggi dalam dua dekade terakhir, terutama dari laju kerusakan hutan dan pembukaan lahan gambut (Houghton, 2003).

Ketiga, perubahan pada paradigma dan cara kerja pembangunan saat ini mutlak diperlukan karena eksploitasi hutan dan gambut pertama-tama berawal dari pikiran dan gaya hidup yang meniru kemajuan barat sepenuhnya. Pergeseran sikap dan mental dari tradisional ke modern telah mengubah keseluruhan pola kerja terhadap alam termasuk merumuskan kemajuan sedemikian rupa sebagai upaya\ menumpuk kekayaan tanpa batas. Konsekuensi terakhir ini dari skala dan kedalamannya paling sulit dikerjakan, karena prinsip hidup saat ini telah terjajah kapatalisme. Konsumerisme telah menganiya orang hingga ke urusan mata batin. Ketiga hal di atas hampir pasti turut mempengaruhi posisi Indonesia sejak awal perundingan hutan dan perubahan iklim di Bali tahun 2007. Indonesia antara lain mendorong agar negara maju dan pasar menyediakan dana yang memadai untuk memulihkan kerusakan hutan di Indonesia. Posisi ini telah banyak dikritik sebagai posisi  “ali baba”, tak mau rugi dan tak mau lelah. Alhasil, dalam tiga tahun terakhir hampir semua pelaku Internasional yang mendorong REDD+ dalam perundingan global memboyong proyeknya ke Indonesia. Lebih dari 40 pilot project berkembang biak di lapangan saat ini. Posisi itu sangat kontras dengan beberapa negara seperti, Bolivia dan Brazil yang solid dengan kepentingan nasionalnya termasuk membatasi dan bahkan mendorong hapusnya pasar dari skema pendanaan. Memang segera terlihat, posisi Indonesia jelas kedodoran di Durban. Urusan hutan dalam negeri tidak lagi tergantung pada posisi “ali baba”, tetapi merupakan kewajiban nasional. Konsekuensinya, ke depan anggaran negara lah yang pertama-tama harus disediakan untuk mengurangi emisi domestik.

Jika pemerintah bersikukuh menerima semua sumber pendanaan terutama pasar, akan tak terelakan upaya pengurangan emisi domestik akan berebutan dengan offset negara lain. Keputusan Durban, bahkan sejak Bali sangat pro-offset. Karena itu, banyak negara maju telah melirik hutan Indonesia sebagai potensi offset. Melalui upaya di Indonesia, para pemburu sertifikat offset meringankan pekerjaan mereka untuk memenuhi kewajiban internasional pengurangan emisi melalui green technology atas industri mereka yang boros bahan bakar fosil. Belum lagi, jika menengok investasi pasar swasta di hutan yang sama. Kapling klaim akan muncul dan potensial menjadi konflik baru. Banyak jaringan masyarakat sipil yang kuatir pada ujung perundingan ini, tidak hanya pada soal ketidakadilan dalam skema offset dan pasar tapi juga potensi terjadinya perebutan ruang antara pemain karbon dengan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan.

Penyelamatan hutan merupakan isu penting. Tapi dalam konteks global, upaya itu saat ini sarat dengan kontestasi politik. Prioritas kepentingan nasional harus menjadi agenda utama.

NAMUN kepentingan nasional terkait kehutanan inipun masih menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya kepentingan utama di tingkat nasional terkait kehutanan? Benarkah Pemerintah Indonesia bermaksud menyelamatkan hutan-hutan Indonesia? Suatu pukulan fakta yang memalukan, bahwa Pavilliun Indonesia yang mewah di Durban, didirikan atas dukungan pendanaan dari Asia Pulp & Paper (APP)/Sinar Mas dan APRIL’s Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta Pertamina! Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah RI menerima 3,3 juta USD dari ketiga perusahaan ini untuk pengadaan Pavilliun Indonesia tersebut. Bahkan APP/Sinar Mas dan RAPP masing-masing mendapatkan side event khusus, dimana keduanya dapat mempromosikan perusahaannya. Booth (stand pameran) Pemerintah Indonesia juga memberikan ruang luas bagi publikasi-publikasi dan promosi perusahaan ini. Sungguh tidak masuk akal, ditengah-tengah kebijakan Moratorium yang dilakukan Pemerintah Indonesia, tindakan yang dilakukan justru mempromosikan perusahaan-perusahaan penghancur hutan, di ranah Internasional!

Melihat kembali ke dalam situasi di dalam negeri, di mana sebagian besar hutan hutan Indonesia dihabisi oleh perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, sikap pemerintah Indonesia yang menggunakan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang turut menghancurkan hutan dan peatland di Indonesia ini, bahkan mempromosikannya, sungguh memalukan. Belum terhitung meningkatnya eskalasi konflik akhir-akhir ini di kawasan perkebunan, yang menjurus pada pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, muncul pertanyaan, suara dan kepentingan siapakah sebenarnya yang dibawa oleh Pemerintah Indonesia dalam perundingan perundingan ini? Selama proses perundingan, bahkan issue-issue Masyarakat Adat dan hak-haknyapun tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Hutan adalah aset rakyat Indonesia. Seharusnya, tiap warga negara Indonesialah, terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan yang paling layak mendapat manfaat. Celaka, jika pemerintah Indonesia gagal menyuarakan kepentingan rakyat sendiri, gagal berdiplomasi dan akhirnya menempatkan rakyatnya menjadi pengemis di kampung sendiri. Siapapun di muka bumi ini tidak ingin jadi jongos di rumahnya sendiri. Kita menunggu langkah pemerintah untuk mengurangi kekuatiran itu. Kita juga menunggu pemerintah secara cerdik memainkan posisi dan kepentingan nasional dalam panggung perundingan ini ke depan. Jangan jadi kacung negara lain !!  Laporan Publik COP 17 – Durban Platform dan Keselamatan Rakyat Indonesia (WALHI, CSF, AMAN, HuMA, KRuHA, Greenpeace).

Sumber : http://www.greenradio.fm/news/latest/7480-hasil-cop-17–durban-adakah-untungnya-bagi-indonesia

Advertisements

Sumber: Banjarmasin Post tanggal 22 Desember 2011

Versi Original Tanpa Editan

Oleh: Handa S. Abidin, S.H., LL.M.

(Peneliti Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Ph.D. dari Edinburgh Law School, UK)

Beberapa hari lalu sebuah koran Indonesia berbahasa Inggris menurunkan opini berjudul “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?” (18 Desember 2011). Dalam opini tersebut, para penulis (ditulis oleh dua orang) mengkritik banyaknya jumlah delegasi Indonesia pada negosiasi perubahan iklim yang diadakan di Durban, Afrika Selatan (28 November – 11 Desember 2011).

Jumlah Delegasi

Terdapat dua jenis dokumen berbeda dalam pemberian keterangan mengenai jumlah delegasi. Dokumen pertama memuat daftar sementara dari para delegasi negara-negara di dunia dalam rangka pertemuan Konferensi Para Pihak ke-17 (COP-17) yang diselenggarakan di Durban. Dokumen tersebut dipublikasikan pada tanggal 28 November 2011 oleh Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Sedangkan dokumen kedua merupakan daftar final dari para delegasi negara-negara di dunia yang dipublikasikan pada tanggal 8 Desember 2011.

Dalam dokumen pertama (daftar sementara) dapat diketahui Indonesia telah memiliki sekitar 229 delegasi yang tercantum dalam daftar sementara. Dalam lingkungan negara G-20, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dalam pengiriman delegasi dan hanya tertinggal dari Afrika Selatan yang mengirimkan sekitar 390 delegasi dan Brasil dengan sekitar 289 delegasi. Dalam lingkungan ASEAN, Indonesia memiliki daftar sementara delegasi terbesar – bahkan apabila semua delegasi negara di ASEAN digabung, jumlah delegasi Indonesia hampir menyamai jumlah seluruh delegasi negara di ASEAN. Dalam dokumen kedua (daftar final) daftar delegasi dari Indonesia berkurang secara drastis dari sekitar 229 delegasi menjadi hanya sekitar 83 delegasi. Peringkat jumlah delegasi Indonesia pun berkurang di dalam lingkungan G-20 dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedelapan – kalah dari Afrika Selatan, Brasil, Cina, Jepang, Perancis, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun demikian, tetap saja jumlah delegasi Indonesia masih tergolong gemuk apabila dibandingkan dengan ratusan negara lainnya yang juga hadir di Durban.

Tranparan dan Tolak Ukur

Perbedaan jumlah delegasi pada daftar sementara dan daftar final menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah delegasi yang tidak dimasukan dalam daftar final memang betul tidak jadi datang ke Durban? Kedua, jika ternyata ratusan delegasi tersebut tetap datang, maka siapa yang diwakili dan darimana biayanya. Apakah dari dana APBN, APBD, sumbangan atau utang dari pihak ketiga? Pemerintah Indonesia perlu terbuka mengenai sumber dana Durban. Perlu diingat pendanaan melalui APBN dan APBD adalah uang rakyat dan idealnya masyarakat perlu mengetahui untuk apa penggunaan uang tersebut. Selain itu sikap transparan akan menghindari dari praktek-praktek greenwashing dari perusahaan hitam yang ingin dipuji sebagai perusahaan hijau.

Dalam artikel “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?”, para penulis menghitung secara kasar biaya dari mengirim 230 delegasi (ditulis 230 bukan 229) ke Durban adalah sekitar 800 ribu dolar AS. Para penulis artikel tersebut menganjurkan lebih baik uang tersebut digunakan untuk program perlindungan lingkungan yang nyata. Asumsi biaya 800 ribu dolar AS ini tentunya akan berkurang apabila kita menghitung delegasi Indonesia berdasarkan daftar final yang “hanya” berjumlah sekitar 83 orang. Biaya perjalanan jelas merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Kita tentu tidak mau uang rakyat digunakan sebagai dana plesir oleh para delegasi yang sebetulnya tidak perlu dikirim ke Durban. Namun demikian, sebetulnya hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan dana 800 ribu tersebut Indonesia dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal dan menguntungkan bagi Indonesia.

Angka 800 ribu dolar sebetulnya relatif kecil dalam konteks diplomasi iklim di negosiasi perubahan iklim tingkat global. Ambil contoh, misalnya jika Indonesia dapat mendapatkan hibah 1 miliar dolar AS dari pertemuan Durban, tentu ini merupakan suatu prestasi. Dengan modal sekitar 7 miliar rupiah, Indonesia berhasil mendapatkan triliunan rupiah. Apabila ini terjadi, tentu ini sangat menguntungkan dan patut diapresiasi.

Angka 800 ribu dolar menjadi besar apabila proses diplomasi dilakukan secara tidak tepat dan tidak efektif. Misalnya, jika pemerintah Indonesia hanya mau mendapatkan uang dengan cara berhutang. Apabila demikian caranya, maka lebih baik jangan mengirim delegasi dalam jumlah besar. Hanya dengan sejumlah kecil delegasi, utang perubahan iklim logikanya mudah didapat – apalagi jika dibumbui oleh bunga dan persyaratan lain yang memberatkan pemerintah Indonesia, tentu negara maju dan organisasi internasional akan dengan senang hati “membantu” Indonesia.

Negara maju telah memberikan komitmen membantu negara berkembang dalam hal penangan perubahan iklim melalui Dana Iklim Hijau. Pada periode 2010-2012 dijanjikan pemberian dana sebesar 30 miliar dolar AS dan selanjutnya dijanjikan dana sebesar 100 miliar dolar AS sampai dengan tahun 2020. Pemberian dana periode pertama (2010-2012) dapat dikatakan cukup nyata. Dalam pernyataannya di Durban, Jepang menyatakan telah mengimplementasikan lebih dari 12,5 miliar dolar AS, Kanada menjanjikan sekitar 1,2 miliar dolar AS, Britania Raya mengklaim telah mengalokasi dana sebesar sekitar 1 miliar dolar AS, dan jerman telah menginvestasikan sebesar 1,25 miliar euro untuk mendukung Dana Iklim Hijau komitmen pertama. Yang menjadi permasalahannya adalah dana-dana tersebut tidak murni berbentuk hibah, banyak juga yang berbentuk utang. Inilah yang perlu diperjuangkan oleh para delegasi Indonesia. Hilangkan gaya diplomasi utang dan tingkatkan kebijakan diplomasi hibah di dalam negosiasi perubahan iklim tingkat global.

Evan Oktavianus and Ary Adiati, Jakarta | Sun, 12/18/2011 11:18 AM
A | A | A |

The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) conference in Durban, South Africa, has just ended. The huge number of Indonesian delegates, however, is one interesting point to note.

As seen in the conference’s list of participants, Indonesia sent 230 delegates, the second largest after Brazil with 289 delegates. Other ASEAN countries sent a smaller number, such as Brunei with 12, Malaysia 22, the Philippines 48, Singapore 49 and Thailand 51.

As we understand, the UNFCCC conference discusses issues and future actions for climate change mitigation and adaptation. This year, the 17th session of the conference has its own distinctive significance to determine the future climate regime since the first carbon reduction commitment period under the Kyoto Protocol will expire next year. Despite the importance of the conference, sending 230 people to one conference is an act beyond reasonable limits.

To explain why, we first need to make a distinction of approaches between types of negotiations: political and technical negotiations. Political negotiations are conducted when countries discuss and seek to agree on certain commitments, while technical negotiations are the further talks on how to best achieve them.

Dispatching 230 people as delegates is problematic because in political negotiations, the mandate of commitments can, and should, be delegated to selected departments. The participation of more technical ministries is only crucial in the later phase where there is a need to devise a more technical plan of action to meet the commitments made. This means the participation of representatives of 17 ministries in the negotiation, which is the case in Durban, is a waste of resources.

Unfortunately, a clear delegation of mandate which should be assumed preferably by the Ministry of Foreign Affairs remains unavailable in our legal framework of international engagement; a crucial deficiency in our international negotiation approach. Until today, each technical department still plays a dominant role to the point that the Ministry of Foreign Affairs sometimes only assumes the role of a facilitator.

At the UNFCCC, technical departments dominate the delegations. According to the UNFCCC list of participants, while many ministries sent more than 10 delegates (some even sent more than 20 people), the Indonesian Ministry of Foreign Affairs only had 6 people in their squad.

Even if the conference involves some technical negotiations, to a certain degree that requires technical expertise from each department, more effective and efficient approaches are available, for instance through wireless communication, without having to field a big team.

The second problem with sending so many people as delegates concerns the nature of political negotiations, where commitments are made politically between the highest authorities of countries: presidents or ministers. Because only senior officials, ministers and deputy ministers, are able to make a diplomatic and political gesture, only a few non-senior officials are required.

Nonetheless, in many international conferences, including in the UNFCCC, Indonesia tends to dispatch a large number of officials below the rank of ministers or deputy ministers.

The bulk of the delegation mostly serves as assistants to the high ranking officials. They take notes, prepare speeches and statements, collate supporting documents, produce reports and even to some extent prepare logistical arrangements. To point out an example, in the UNFCCC delegates, the Ministry of Environment and the National Board of Climate Change (DNPI) sent more than 20 people; clear evidence of an excessive use of personnel.

Because the presence of most people there is not a necessity, the cost incurred by sending them there cannot be justified. The estimated cost for sending 230 people to South Africa, including flights, accommodations and allowances, can reach US$800,000. In a year, dozens of similar international negotiations on environmental and other issues take place. Such an amount of money will serve our environment better should it be allocated for tangible environmental protection and conservation efforts.

Not only that, probably less in magnitude but still crucial in essence, the carbon print of air travel is so massive that the demands to put a special environmental tax on air travel has surfaced. Sending 230 people to Durban means, we emit tons of carbon into the atmosphere. This is clearly an act against the spirit of climate change mitigation efforts.

Most importantly, with all the costs, the progress we have achieved in international mitigation and adaptation efforts in climate change this year remains minor. The clarity of the second commitment period of the Kyoto Protocol is still in doubt.

The progress made in the promised Green Climate Fund, which should reach $100 billion for climate mitigation and adaptation projects per year by 2020 has not been materialized. And lastly, the future of Climate Development Mechanism and REDD+ (Reducing Emission through Deforestation and Forest Degradation) to support green projects in our industry and forestry sector is still unclear.

Even if there was significant progress to be observed in Durban, it cannot justify the large number of delegates simply because it did not contribute to the course of the negotiation.

Evan Oktavianus is an analyst at the Ministry of Finance of Indonesia, currently a masters’ student at the University of Oxford, UK, majoring Environmental Change and Management. Ary Adiati graduated from the Department of Communications, Faculty of Social and Political Sciences, Diponogoro University, Semarang.

Sumber: http://www.thejakartaglobe.com/commentary/running-out-of-time-again/485224
Agus Purnomo & Yani Saloh | December 19, 2011

 

The UN climate change conference in Durban, South Africa, ended with an extension of the Kyoto Protocol and a commitment to put a new arrangement in place by 2015 and in force from 2020. An extra two days of negotiations were worth the effort, as finally the world agreed that both poor and rich countries should cut their greenhouse gas emissions under a global pact with “legal force.” This is a big achievement for climate negotiations.

The Durban outcome was a product of compromise, especially for the world’s largest emitters, China and the United States. For some this is historic, for others disappointing.

Some see the Durban agreement as still benefitting developed nations. The youth and civil society contingent at the summit loudly demanded that their leaders listen to the people rather than to polluters. Many leaders proclaimed that they had acted to save future generations. In reality, however, this is far from true.

Indonesia’s delegation head, Rachmat Witoelar, said it was our moral obligation to ensure that the world did not suffer from a climate crisis. The world has to work together to achieve global solutions to address climate problems with the principle of common but differentiated responsibilities.

Developed countries should take moral responsibility for the historic emissions they released as their economies grew, and because poor nations will suffer most from climate catastrophe. In climate negotiations, rich nations tend to dictate the economic growth of poor nations, which are aiming to grow their economies as developed nations have.

Indonesia has been consistent with its prior statements after becoming, at the G-20 conference in Pittsburgh in 2009, the first developing country to pledge voluntary commitments to reduce emissions. In the past year, at least six policies were issued by President Susilo Bambang Yudhoyono to adjust regulations in line with national emissions reduction targets.

What has Indonesia received for this? Mostly criticism from local and international NGOs, as well as its own legislature and the private sector, mainly for decisions that are considered damaging to the economy or, on the contrary, deemed insufficient to fulfill the country’s commitments.

What did developed countries do? Not much but hide behind their economic and political reasons, or the global financial crisis. It is tough to find justice in the climate regime if richer countries dictate that developing countries curb their economic growth while rich countries will not change their attitudes.

China, in tandem with India, insisted that richer countries act faster to curb emissions. At the same time, developing countries need to reduce poverty and raise living standards. Developing countries expect assistance, both financial and technical, from developed countries to achieve growth through low-carbon economic development.

Compromise in the global climate regime is difficult to achieve, as intrigues and vested interests abound. A “fast-start fund,” promised in Copenhagen two years ago as part of a long-term Green Climate Fund financing scheme, has been slow to take shape. The distribution of a $30 billion green fund to developing countries was blocked by the United States. The US negotiator in Durban cited inadequate transparency of its governance as the reason.

A global climate plan should not be about money “begged for” by developing countries, but about morality and justice for the climate.

As for Indonesia, the $1 billion the country is receiving as part of a deal with Norway to reduce emissions from deforestation is nothing compared with the revenue that Indonesia could earn from forestry, mining and agriculture in forested areas. What Indonesia sacrifices is an example of following through on a moral obligation.

In the global arena, Indonesia’s forests play an important role in a climate change solution. Indonesia has the opportunity to cut down its forests, to convert the land into food-producing farms to feed global demand — or to implement REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) schemes as a way to achieve productivity without cutting down the trees. But if recent history is any guide, money doesn’t, as they say, grow on trees. The province of Aceh has had a moratorium on logging for more than four years, but has still received no REDD money to compensate for its efforts.

The president has shown his leadership and courage to inform the world that Indonesians are willing to be part of global climate solutions by protecting their forests and peatlands. In September, Yudhoyono reiterated his commitment to protect Indonesia’s remaining forests during the final three years of his presidency.

The Durban climate talks ended with agreements to work toward a legally enforceable deal by all countries, to go into effect by 2020, and to work toward identifying a global goal for substantially reducing global emissions by 2050. The UN secretary general, Ban Ki-moon, stated that we are running out of time. The truth is that 2015 or 2020 are already too late, and action should have started a long time ago.

If Indonesia, as a developing country, is brave enough to declare its commitments, where are the developed countries? We need leadership from developed countries that are brave enough to say: “Let’s do it, for the sake of all.”

Agus Purnomo is special adviser to President Susilo Bambang Yudhoyono on climate change. Yani Saloh is Agus’s assistant.

Sumber: Kompas, Desember 2011

PERUBAHAN IKLIM

“Indaba”, “Ubuntu”, dan Pahlawan

KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Suasana sidang Konferensi Para Pihak Ke-17/Konferensi Para Pihak untuk Protokol Kyoto Ke-7 di Durban, Afrika Selatan. Konferensi ditutup Minggu (11/12), mundur dua hari dari jadwal. Salah satu hasilnya, negara-negara berkembang juga diwajibkan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang sebelumnya hanya diwajibkan bagi negara-negara maju.

Oleh Brigitta Isworo Laksmi

Ketika para kepala delegasi dari 195 negara harus disatukan dalam Konferensi Perubahan Iklim di bawah payung Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim, Maite Nkoana-Mashabane, presiden pertemuan itu, dan timnya pun bersiap. Konferensi di Durban, Afrika Selatan, sangatlah krusial.

Tahun 2012, tahap pertama Protokol Kyoto selesai. Harus ada keputusan: perlu rezim baru pasca-Protokol Kyoto atau tidak? Bagaimana tahap-tahap penjadwalannya? Keputusannya adalah keputusan politik dengan nuansa luas. Keputusannya harus diambil dalam suasana terbuka dan inklusif agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan di antara semua anggota. Sementara, waktu amat terbatas. Maite pun bersiap.

Maite butuh sesuatu yang lebih dari sekadar keahlian diplomasi. Juga perlu sesuatu yang lebih dari sekadar penguasaan terhadap seluk-beluk Protokol Kyoto. Ia membutuhkan pegangan. Pegangan yang lebih mendasar, yang lebih universal. Sesuatu yang filosofis.

Ia tak perlu jauh-jauh mencari. Di bumi Afrika Selatan, ia menggali. Indaba adalah jawabannya. Padahal, selama satu tahun terakhir Maite telah melakukan konsultasi dan rapat dengan berbagai pihak. Mulai dari Bonn, Jerman, hingga Panama di kawasan Amerika Tengah.

Sejak awal konferensi dibuka, 28 November 2011, peserta konferensi dikenalkan dengan istilah indaba. Indaba adalah sebuah model pertemuan yang menjadi elemen penting bagi demokrasi partisipatif Afrika Selatan. Indaba datang dari bahasa Zulu yang merujuk pada ’pertemuan sekelompok manusia yang harus dijalankan dengan bijaksana’.

Persoalan yang dibahas dalam indaba adalah hal-hal yang bakal ada dampaknya terhadap semua peserta. Indaba bertujuan memecahkan persoalan tantangan kolektif yang sulit. Indaba bertujuan menumbuhkan pemikiran bersama atau ”kisah bersama” yang bisa menjadi milik semua peserta.

Keberhasilan indaba ditandai dengan pikiran peserta yang terbuka, didorong semangat untuk mencapai kebaikan bersama, dan mau mendengarkan satu sama lain untuk mencapai kompromi yang akan menguntungkan komunitas secara utuh.

Maka, mulailah digelar indaba demi indaba di International Convention Centre, Durban. Indaba hari Jumat (9/12) rencananya menjadi hari terakhir konferensi. Para menteri di ruangan yang tak memadai untuk sekitar 50 menteri, hingga berdesak-desakan, pun tak membuat para menteri hilang kesabaran. Semua menerima dan memaklumi ketidaknyamanan dan serba keterbatasan sang tuan rumah.

”Yang rapat sampai berimpit-impitan, ada yang berdiri berdesakan. Pokoknya tidak nyaman,” ungkap Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar. Indaba terus berlangsung dan terakhir berlangsung Sabtu (10/12) sore di ruangan Sabi Star. Para menteri diminta memecah kebuntuan perundingan.

Entah apa yang terjadi. Mungkin sentuhan Raja Zulu Zhaka Zulu telah memainkan peran sehingga semua kondisi kritis terlewati dan konferensi pun berakhir dengan ”semua senang”—tampaknya semua pihak tidak keberatan dengan hasil konferensi, yakni Paket Durban dan Platform Durban.

Maite setiap kali berbicara di depan pers selalu mengucap kata ini, ”Ubuntu, saya adalah saya karena kamu adalah kamu” serta ”Indaba, sebuah semangat demokratis warisan tradisi bangsa Zulu dan semangat para pahlawan menjadi spirit pertemuan kita di sini….” Maite sukses.

Maite mengenang para pahlawan yang disebutnya satu demi satu: Mohandas Gandhi (Gandhi muda pernah tinggal di Afrika Selatan) dan Nelson Mandela. Dan, Maite pun meraih kemenangan bersama para pahlawan dan bersama Raja Zulu. Negara berkembang kini bersiap turut membayar ”utang ekologi”-nya.

Senin, 12 Desember 2011 14:04 WIB

http://www.antaranews.com/berita/288590/indonesia-sambut-baik-durban-platform

Jakarta (ANTARA News) – Konferensi Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-17 yang berlangsung di Durban Afrika Selatan menghasilkan “Durban Platform” yang turut disambut baik oleh delegasi Indonesia.

“Kami menyambut baik dihasilkannya `Durban Platform` karena sejak awal persidangan COP-17 Delegasi RI mengupayakan hasil yang berimbang dalam keputusan tersebut,” kata Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar dalam siaran persnya, Senin.

Rachmat menghargai usaha Presiden COP17 yang telah bersungguh-sungguh menjembatani berbagai perbedaaan pandangan dan sikap negara anggota UNFCCC yang berjumlah 194 negara.

Ketua Tim Perunding/ Negosiator Delegasi RI, Tazwin Hanif, mengatakan ada dua kesepakatan utama dari COP17 Durban yaitu diperpanjangnya mandat Kelompok Kerja Adhoc untuk Kerja sama Jangka Panjang (the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention/AWG-LCA) dan dibentuknya badan baru yaitu Kelompok Kerja Adhoc Durban Platform (Adhoc Working Group on Durban Platform).

“Adhoc Working Group on Durban Platform pada waktunya nanti akan bertugas menyepakati kerangka multilateral perubahan iklim dengan dua pilihan utama, yaitu membentuk protokol baru atau melalui format hukum lain yang memiliki `legal certainty` pasca berakhirnya komitmen kedua Protokol Kyoto,” kata Tazwin.

Sementara hasil keputusan dari Kelompok Kerja Adhoc untuk Komitmen dibawah Protokol Kyoto (the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol/AWG-KP) antara lain adalah disepakatinya komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang dimulai 2013 sampai 2017, atau sampai 2020.

Konferensi perubahan iklim berlangsung sejak 28 November-11 Desember 2012.(*)

D016/A011

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 201

Paper and pulp firms sponsor Indonesia’s pavilion at Durban talks

09 Dec 2011 22:47

Source: alertnet // Veby Mega Indah

Greenpeace activists dressed as tigers to highlight the condition of deforestation in Indonesia arrive in the concession area of PT Arara Abadi, pulp division of Sinar Mas Group in Pelalawan district, Riau on September 28, 2011. REUTERS/Handout/Greenpeace

By Veby Mega Indah

DURBAN, South Africa (AlertNet) – In front of the building where the U.N. climate change talks are taking place, the South Plaza is playing host to a smaller but impressive venue, the Indonesia Pavilion. The structure looks rather like a car showroom and boasts its own small cinema.

Although the pavilion is run by Indonesia’s national climate change body, a significant portion of its $3.3 million rental, construction and maintenance costs have been paid by two Indonesian paper and pulp companies, APP Sinar Mas and Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), along with state-owned oil company Pertamina.

The pavilion’s official booklet contains three pages of advertorials for the companies, each of which is making presentations in the pavilion during  the UN climate talks in Durban. Greenpeace Indonesia charges that this is an example of “greenwashing”, in which businesses attempt to burnish their environmental credentials.

“Sinar Mas is a leading company destroying Indonesian forests and peatland, and it’s a shame for the government to welcome them to “greenwash“  it in the pavilion,” said Bustar Maitar, the director of Greenpeace Indonesia.

The Indonesia Pavilion is also being supported by the Japanese government and the United Nations Development Programme, and presentations are being made there by some non-governmental organisations and by the provincial governments of Central Kalimantan, Bali and Central Sulawesi.

In its presentation, paper company RAPP is highlighting its work on forest and biodiversity management in peatlands, while Sinar Mas has a special session on “Lessons Learned on Climate Change in Indonesia.” Pertamina explains its green bussines strategy.

Tazwin Hanif, Indonesia’s lead negotiator at the UN conference, said Indonesia is demonstrating that it is open to many environmental approaches.

“This is also to show how Indonesia is trying to solve climate change independently, not just waiting for international help to act,” said Tazwin.

THIRD LARGEST EMITTER

Indonesia is currently the world’s third largest emitter of greenhouse gases, largely because of deforestation and peatland fires. The country has set itself the ambitious target of reducing emissions by 26 percent by 2020, and by 41 percent if it receives international donor assistance. The goals were announced by the country’s president Susilo Bambang Yudhoyono at the 2009 G20 meeting.

Several countries have expressed interest in assisting Indonesia in reaching its 41 percent emissions reduction, mostly through anti-deforestation and anti-forest-degradation projects. Fourteen pilot projects have been established. In 2010, Norway and Indonesia signed a bilateral agreement under which Indonesia will receive $1 billion in aid in return for a two-year moratorium on deforestation and degradation of peatland.

The government is trying a variety of projects to meet its independent 26 percent emissions reduction target, including a push into biofuel and sustainable developments programmes. It views the businesses that it has invited to co-sponsor the pavilion as part of this initiative.

Wilson T.P. Siahaan, a spokesperson for APP Sinar Mas, said that the company’s presence in the Indonesia Pavilion shows that it is not like other pulp and paper businesses.

“We are here because Sinar Mas is different. We are developing sustainable forest management and we never touch any primary forests,” he said.

But the pulp and paper industry has a controversial reputation among Indonesian environmentalists. The government’s National Climate Change Body projects that increasing paper and pulp production over the next four decades will lead to the destruction of between 6 million and 8 million hectares (15-20 million acres) of forest.

Forestry Ministry data show that although in 2009 up to 10 million hectares (25 million acres) of forest were dedicated for industrial timber use, chiefly for pulpwood, less than half of the area deforested the previous year was replanted.

Greenpeace Indonesia reports that most of the cleared areas have been poorly managed, giving as an example the province of Jambi, where Sinar Mas claims it has done sustainable forest management.

VILLAGER COMPLAINTS

People living in the province say the expansion of the paper industry often leads to conflict with local communities. Ahmad Baki, 70, has spent all his life in Pemayungan, in Jambi Province, where Sinar Mas runs the Lontar Papyrus paper factory.

Lestari Asri Jaya, a Sinar Mas business which supplies the paper factory, cleared the forest in Baki’s area to replace it with acacia wood to produce pulp and paper, he said.

“We as the locals asked the Sinar Mas people who came here, do please sit down together and make it clear which part is yours and which part of forest is still ours to do plantation for living, so we can settle our problem and live side by side,” said Baki.

But Baki says the company did not inform the villagers which areas of the forest it would be clearing. When locals came across company signs that had been put without warning into plantations they had traditionally managed, they tore them down. Baki was arrested for vandalism and served five months in jail.

Because forest land in Indonesia is government owned, companies that receive government permits to exploit the forests are legally entitled to do so. But critics say too often the permits fail to take into account the needs and rights of local communities or indigenous peoples.

Kuntoro Mangku Subroto, head of Indonesia’s REDD+ Task Force, acknowledged in a recent speech that the country has 33,000 villages in and around its forests whose inhabitants have been there for generations, and that this may lead to conflicts over land when companies move in with government permits to cut.

Baki says  that locals do not always want financial compensation for their plantations. They just need access to some of the land that they have cultivated for generations.

Since his release from jail he must must pass a Sinar Mas security guard post and ask pemission every time he wants to go to his plantation, which is now claimed as part of Sinar Mas land.

If the company decides to take it away from him, Baki doesn’t know whether or not he and his fellow villagers will be able to fight.

“We are just living for what is happening today, and trying not to think about tomorrow,” he said.

Back at the Indonesia Pavilion in Durban, Sinar Mas has been distributing a report explaining the company’s efforts to limit its carbon footprint, and promoting its sense of social responsibility for the 71,000 people who work for the company or provide services to it, as well as to villages and rural communities.

The company says it has invested almost $30,000 in scholarships for high school children and $8,000 for training scholarships.

Even so, not all the NGOS or visitors are happy with Sinar Mas and its sponsorship of Indonesia’s pavilion at the talks. AMAN, an NGO of indigenous people in Indonesia, refused to be part of the venue, and Greenpeace Indonesia has also voiced criticism.

Veby Mega Indah is a Jakarta-based freelance journalist who specializes in environmental and climate change issues.

 

http://www.trust.org/alertnet/news/paper-and-pulp-firms-sponsor-indonesias-pavilion-at-durban-talks