Archive for the ‘Safeguard’ Category

Kamis, 2 Februari 2012 11:29 WIB |

 

Jakarta, 2/2 (ANTARA) – Workshop Pemangku Kepentingan Terkait REDD+ Partnership Indonesia dengan tema Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia diadakan di Ruang Rimbawan 1 Gedung Manggala Wanabakti pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012. Workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Tujuan dari workshop ini adalah untuk menginformasikan dan mengkonsultasikan kepada stakeholders hasil dan proses pembangunan sistem informasi implementasi safeguard REDD+ yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta dukungan finansial dan teknologi dalam konteks kedaulatan Negara Indonesia.

Sesuai yang diamanatkan dari keputusan COP-16 pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) harus dilaksanakan oleh negara pihak yang akan melaksanakan aksi REDD+. Safeguards REDD+ berisi  7 (tujuh) elemen kerangka pengaman pelaksanaan aksi REDD+ di negara berkembang, yaitu 1) Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, 2) Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, 3) Menghormati pengetahuan dan hak “Indigenous People” dan masyarakat lokal, 4) Partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif, 5) Konsisten dengan konservasi hutan, 6) Mencegah resiko balik (reversal), 7) Adanya aksi mengurangi pengalihan emisi. Sedangkan pembangunan SIS-REDD+ bertujuan untuk menjadi instrumen yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang diperlukan terkait implementasi 7 elemen safeguards REDD+.

Workshop ini diadakan oleh Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan. Keynote speech pada acara ini adalah Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Prof. Ir. Rachmat Witoelar. Dalam sambutannya beliau menyampaikan materi tentang Implikasi “Durban Platform for Enhanced Actions” bagi Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Sumarto, Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Kementerian Kehutanan

COPYRIGHT © 2012

 

http://www.antaranews.com/berita/295598/sis-redd-sebagai-instrumen-pelayanan-informasi-dari-implementasi-aksi-redd


Tanggal :  26 Oct 2011
Sumber :  vhrmedia.com

Prakarsa Rakyat,


Warga Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah meminta pemerintah tidak membatasi aktivitas warga di hutan kawasan REDD. Hutan yang dijadikan kawasan Kalimantan Forest Climate Partnership adalah tanah ulayat.
  • Kurniawan Tri / Angga Haksoro
  • 25 Oktober 2011 – 15:2 WIB

VHRmedia, Jakarta – Masyarakat adat Dayak Ngaju meminta pemerintah mengakui hak masyarakat adat dalam proyek REDD Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Program pengurangan emisi di kawasan ini bekerja sama dengan pemerintah Australia.

Abdul Hamid, warga Desa Katunjung, Kapuas, Kalimantan Tengah, meminta akses masyarakat atas hutan tidak dibatasi. Hutan selama ini menjadi sumber mata pencaharian warga.

Menurut Abdul Hamid, 340 ribu hektare hutan yang akan dijadikan kawasan REDD adalah tanah ulayat. “Area seluas itu wilayah tanah ulayat. Kami ingin hak masyarakat adat dihormati. Kalau tidak, lebih baik tidak usah ada proyek REDD,” ujar Hamid di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Senin (24/10).

Lahan yang akan dijadikan proyek REDD, sebelumnya bekas kawasan pengembangan lahan gambut (PLG). Lahan tersebut dikuasai 23 perusahaan perkebunan sawit. “Masyarakat adat yang membuat hutan di kawasan bekas PLG tetap lestari,” kata Hamid.

Masyarakat meminta proyek REDD menunggu pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalteng yang merekomendasikan inventarisasi hak adat. “Ini peraturan jangan sampai tumpang tindih. Pergub-nya saja belum dilaksanakan,” ujar Hamid. (E1)

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=51707

News FAO Releases Environmental Impact Assessment Guidelines FAOOctober 2011: The Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) has released Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines for FAO Field Projects, which include climate change and biodiversity considerations. The FAO EIA guidelines include: a screening tool to identify projects that may require a fully-fledged EIA; guidance to FAO staff on EIAs; FAO standards for documenting and reporting; and roles and responsibilities in conducting an EIA. On climate change, the guidelines address both mitigation and adaptation issues, with a focus on identifying practices that could increase vulnerability to climate change. The guidelines establish that the EIA may investigate whether adaptation should be a significant factor in the design of a field project. On biodiversity, the FAO guidelines recall basic policy requirements that aim at limiting the impact of projects on biodiversity, including limiting the use of alien species, taking into account farmers’ traditional rights for diversification and conservation of genetic resources, and avoiding extraction of biotic and abiotic resources. The guidelines provide a checklist on sectors and disciplines, including biodiversity. The guidelines further request that, in the screening process, potential impacts of a project on biodiversity be examined, as well as impacts on plant and animal genetic resources. [Publication: Environmental Impact Assessment Guidelines for FAO Field Projects]