Archive for the ‘Pulau Tenggelam’ Category

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=25108

Padang Ekspres • Sabtu, 03/03/2012 12:55 WIB • (yo) • 84 klik

Painan, Padek—Pengamanan bibir pantai dengan cara direklamasi agar ancaman abrasi tidak membahayakan keselamatan warga, akan memberi nilai tambah bagi Pessel dalam bidang pariwisata.

Sebagai kabupaten yang memiliki bibir pantai terpanjang di Sumbar, yakni mencapai 243 kilometer, kawasan pantai memang dijadikan sebagai andalan kawasan wisata favorit di daerah itu. Sebab keindahan kawasan bibir pantainya indah diakui menyejukan setiap mata yang memandang.
Rencana pemerintah pusat untuk mengucurkan bantuan ke Pessel 2012 dalam hal penanganan  kawasan pantai kritis merupakan harapan masyarakat yang memang sangat ditunggu. Sebab disepanjang garis pantai itu, terdapat 16 ribu kepala keluarga yang berdomisili. Mereka itu sampai sekarang masih dihantui kecemasan, sebab perubahan iklim yang tidak menentu telah mengikis pemukiman warga yang dikenal dengan abrasi pantai.
Bupati Pessel menjelaskan untuk penanganan kawasan pantai kritis ini, sedikitnya diperlukan dana sebesar Rp 1,3 triliun.
“Diharapkan pendanaan ini bisa terkabul dan terealisasi secara bertahap sebagai mana dijanjikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah pusat memang menjanjikan pada 2012 ini akan mengucurkan bantuan dana untuk menangani kawasan pantai kritis. Besar bantuan itu mencapai Rp 230 miliar yang akan digunakan untuk pengamanan pantai di Kecamatan Lengayang hingga Sutera sebesar Rp 85 miliar dan Rp 145 miliar untuk pengamanan kawasan pantai teluk Painan.
“Dua lokasi ini merupakan kawasan padat penduduk dan juga menjadi andalan wisata. Sehingga rencana ini betul-betul terwujut. Harapan itu bukan saja datang dari masyarakat. Tapi juga dari  wisatawan yang ingin menikmati keindahan kawasan pantai di dua lokasi itu,” jelasnya.
Dengan terlaksananya rencana penanganan kawasan pantai kritis itu, maka kekuatiran pemerintah terhadap keselamatan 16 kepala keluarga (KK) secara bertahap terjawab. Disamping itu rasa nyaman masyarakat yang datang untuk menikmati keindahan pantai tetap asri juga bisa dipertahankan, disamping juga keselamatan. (yo)

[ Red/Redaksi_ILS ]

 http://banjarmasin.tribunnews.com/read/artikel/2012/2/12/164652/Hanya-ada-13.466-Pulau-di-Indonesia
Minggu, 12 Februari 2012 – 06:57 Wita – Print
web

BANJARMASINPOST.CO.ID – Indonesia ternyata hanya memiliki 13.466 pulau, bukan 17.508 pulau sebagaimana selama ini menjadi acuan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Jumlah itu diketahui berdasarkan survei geografi dan toponimi yang berakhir pada tahun 2010. Hasilnya telah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Jumlah pulau itu hingga kini belum disahkan melalui peraturan Pemerintah. Padahal, hal ini memiliki implikasi sangat besar pada banyak aspek. Demikian dikemukakan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) -dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)- Asep Karsidi.

Jumlah pulau itu, menurut Asep, diperoleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang melakukan survei mulai tahun 2007 hingga 2010. Jumlah tersebut berdasarkan inventarisasi dan verifikasi nama pulau serta penetapan koordinat tiap pulau dengan global positioning system.

Menurut Asep. yang juga menjadi Sekretaris Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, jumlah 17.508 pulau itu diperoleh karena Gosong dimasukkan sebagai pulau. Padahal. Gosong hanya gundukan pasir atau terumbu karang yang muncul saat air surut dan tenggelam saat pasang naik air laut. Adapun definisi pulau oleh PBB adalah obyek yang masih tampak saat air laut pasang.

Daftar nama rupabumi (gasetir) pulau di Indonesia sejumlah 13.446 itu telah disampaikan kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN) tahun lalu. “Bulan Agustus mendatang, tim akan kembali melaporkan kemajuan gasetir kepada UNGEGN,” kata Asep menjelaskan.

Batas landas kontinen

Asep menyatakan belum banyak survei kelautan terkait dengan pemetaan batimetri dilakukan di Indonesia karena biayanya sangat besar. Padahal, survei batimetri berpeluang memperluas wilayah Indonesia, terutama di batas landas kontinen, seperti yang telah dicapai di pantai barat Aceh. Areal seluas 4.209 kilometer persegi di landas kontinen disetujui oleh PBB tahun 2010.

Saat ini, karena mahalnya survei tersebut, BIG lebih memprioritaskan kegiatannya pada pembaruan peta dasar di darat yang telah usang. Peta berskala 1 : 250.000 dan 1 : 50.000 yang dibuat pada tahun 1990 saat ini telah tergolong usang. Ketentuannya, peta harus diperbarui tiap lima tahun. Ini penting terkait dengan penggunaan peta dasar untuk penyusunan rencana pembangunan nasional dan di daerah.

( Eka D / BPostonline )
Sumber: national geographic

Kamis, 10 November 2011 22:07 WIB | 1750 Views

Yogyakarta (ANTARA News) – Negara kepulauan terancam musnah akibat pemanasan global karena efek gas rumah kaca, kata Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar.

“Negara-negara kepulauan akan celaka total, atau habis jika emisi gas karbon dioksida atau gas rumah kaca tidak dikendalikan dalam waktu yang lebih cepat,” katanya usai mengikuti konferensi ke-10 `Asia Pasific Roundatble for Sustainble Consumption and Production (APRSCP)` di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan perubahan iklim yang berlangsung cepat mengancam keberadaan negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam Alliance of Small Island States (AOSIS).

“Maladewa yang hanya memiliki sekitar 200 pulau, jika perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca berlangsung cepat, maka negara itu akan celaka,” katanya.

Menurut dia, emisi gas rumah kaca yang berlangsung cepat menimbulkan kerusakan di bumi.

Ia mengatakan negara-negara maju merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, karena mereka fokus pada pembangunan industri secara besar-besaran, tanpa memperhatikan keberadaan negara-negara berkembang.

“Industri mobil, dan pesawat terbang negara-negara maju menyebabkan gas emisi rumah kaca sangat banyak, sehingga mereka harus bertanggung jawab memikirkan kondisi negara kepulauan yang semakin kritis. Jika tidak dipikirkan secara bersama-sama, maka dunia akan semakin terpuruk akibat perubahan iklim,” katanya.

Ia mengatakan negara-negara maju dalam berbagai kesempatan di berbagai forum internasional cenderung mementingkan perkembangan industrinya.

“Mereka masih enggan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri,” katanya.

Menurut dia, negara-negara maju belum berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan Protokol Kyoto atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yakni sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global.

Menurut dia, sesuai konvensi tersebut seluruh negara diharapkan mampu mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 25 hingga 40 persen.

Ia mengatakan negara-negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik hendaknya lebih memikirkan dampak dari emisi gas rumah kaca.

“Negara-negara maju hendaknya melakukan hal-hal yang lebih besar untuk mengurangi pemanasan global,” katanya.

(ANT-293/M008)

Editor: Ruslan Burhani