Archive for the ‘Masyarakat Adat Maluku’ Category

 

Munadi dari AMAN Maluku memfasilitasi pemutaran Film REDD Diambang Pintu dan Alkinemokiye

Maluku Utara, RumahAlir.or.id,  Suasana malam itu terlihat ramai, satu persatu orang berdatangan. Kafe jarod yang sudah biasanya menjadi tempat nongkrong para aktivis LSM, ormas, mahasiswa, politisi, PNS bahkan pengusaha sekalipun. Santai dengan kopi dan diskusi, merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh siapapun yang biasanya berkunjung ke situ.

Selasa, 21 Februari 2012, sekitar pukul 20.00, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara dan Yayasan Foshal memfasilitasi diskusi film. Film-film tersebut antara lain REDD Diambang Pintu dan Alkinemokiye. Penontonya aktivis LSM, mahasiswa, kalangan jurnalis, maupun masyarakat umum. Film ini diputar selain sebagai kampanye isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat adat dan isu perubahan iklim, lingkungan hidup, maupun konflik di wilayah tambang.

Pemutaran film berjalan sekitar 1 jam lebih. Suasana serius terpaut diraut wajah penonton yang menyimak cerita film tersebut. Terlihat juga emosi mereka muncul ketika melihat situasi hutan yang habis dibabat dan praktek eksploitasi tambang yang dilakukan oleh perusahan di wilayahnya masyarakat adat/lokal.

Setelah semua film di putar, masuk diskusi. Saya yang mengarahkan diskusi ini, menjelaskan bahwa saat ini tanpa sadar kita hidup di era yang serba sulit. Isu pemanasan global dan perubahan iklim bukan sekedar cerita basa-basi, tapi fakta keseharian kita menunjukan demikian. Masalah lain adalah hak-hak masyarakat adat di rampas oleh perusahan atas seizin Negara. Catatan harian yang kita lihat konflik agraria terjadi terus-menerus terjadi, penyebabnya karena ruang hidup masyarakat adat/local untuk mengakses sumber-sumber ekonomi semakin sempit karena ruang-ruang tersebut sudah dikuasai oleh Negara maupun diperuntukan untuk investasi. Dalam konteks Maluku Utara contoh sederhana dengan adanya MasterPlan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak melihat tataruang wilayah sebagai daerah pulau yang rawan bencana. MP3EI ini sesungguhnya menjadi pintu masuk kapitalisme bercokol dengan mudah di negeri ini.

Setelah itu satu-persatu penonton memberikan pandangannya terkait dengan cerita film. Yahya Mahmud, Direktur LBH Kota Ternate, seperti diungkapkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat itu terjadi dari tahun 1997 saat investasi tambang emas masuk di wilayah masyarakat adat pagu. Masuknya investasi (PT NHM) ini sudah menimbulkan berbagai macam problem, kasus penembakan warga pada tahun 2004, pencemaran lingkungan, peralihan profesi kerja, tempat-tempat sacral masyarakat adat di gusur, maupun soal-soal yang lain tidak terselesaikan. Bagi kami ini merupakan pelanggaran HAM yang tidak bisa dibiarkan.

Hal lain juga di sampaikan oleh Nurdewa Safar, Direktur Daurmala. Banyak ekspolitasi perempuan di wilayah sekitar tambang. Di Malifut perempuan harus menjadi pedulang emas, lalu ada yang dipekerjakan di kafe-kafe sebagai perempuan nakal (pelacur). Ini bagian dari eksploitasi perempuan yang harus mendapat perhatian kita untuk langkah-langkah advokasi kedepan.

Masri Anwar dari Walhi mengatakan bahwa MP3EI tidak bisa dibiarkan berjalan. Karena itu sama saja kita melegitimasi keberadaan kapitalis untuk masuk dan merampas hak-hak kita. Oleh sebab itu maka kita harus menyamakan sikap untuk menolak proyek ini.

Budi dari AJI, menyampaikan REDD memang harus di tolak kalau tidak ada pengakuan hak-hak masyarakat adat. Saya juga melihat paradigma berfikir pemerintah kita ini, yang selalu melihat REDD dalam konteks materi. Ini sangat berbahaya, karena bisa jadi akan menimbulkan korupsi di kemudian hari. Pada prinsipnya media juga memiliki perhatian serius untuk terus mengkampanyekan isu perubahan iklim ini dalam konteks adaptasi dan mitigasi.

Sukri Ali, Mahasiswa UMMU, mengatakan selama ini belum ada sinergi dalam gerakan yang dibangun. Kita masih berjalan sendiri-sendiri padahal itu bagian dari kelemahan dalam advokasi. Saya kira film itu memberikan kita satu pengetahuan penting tentang masyarakat adat yang harus segera kita sikapi. Karena saat ini banyak wilayah adat mereka yang sudah dirampas.

Abdurahim dari AMAN, melihat banyak nilai-nilai kearifan local dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masyarakat adat yang jika dipelihara maka itu memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat maupun bumi ini. Banyak juga kebijakan pemerintah yang masuk di wilayah masyarakat adat tanpa melalui proses Free Prior Inform Consent (FPIC), pada akhirnya proyek tersebut banyak menimbulkan konflik. Saat ini kita sedang berupaya mendorong adanya perda pengakuan hak-hak masyarakat adat di provinsi, karena ini akan menjadi payung hukum perjuangan masyarakat adat.

Share pengalaman advokasi yang kita lakukan selama ini mengemuka begitu saja. Masing-masing berpendapat sesuai dengan prespektif dia dalam melihat film dan dikontekskan dengan kondisi daerah saat ini.

Diskusi ini tidak akan perna tuntas. Tiap saat masalah terus terjadi dan tiap saat kita harus bekerja, advokasi ke lapangan, kampanye, maupun intervensi kebijakan secara langsung harus dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Jarum jam sudah menunjukan 00.00, diskusi ini disudahi. Sekali lagi masalah itu terjadi di kampong-kampung.

HASIL YANG DI DAPAT

Isu tentang perubahan iklim belum mendapat perhatian dari kalangan LSM/NGO, Aktivis Mahasiswa, kelompok jurnalis maupun pemerintah setempat. Padahal isu ini sudah menjadi isu dunia internasional dengan dibuktikan adanya rumusan konsep baku penangangan dan antisipasi dampak perubahan iklim yang dikenal dengan REDD.

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dua peristiwa yang terjadi bergiliran. Fenomena ini terjadi karena banyak factor yang menyebabkan, diantaranya penggunaan bahan bakar fosil maupun eksploitasi hutan. Ekspkloitasi tambang serta perkebunan skala besar marak terjadi dibangsa ini. Hal ini karena praktek ekslpoitasi mendapat legitimasi yang kuat dari institusi kekuasaan (pemerintah), baik pusat sampai daerah.

REDD bukan hal yang baru, tapi bagi kalangan sebagian teman-teman aktivis di Maluku Utara, REDD merupakan isu baru yang harus dikampanyekan terus menerus. REDD juga harus dibahas secara spesifik sebagai konsep yang benar – benar bisa menjawab masalah pemanasan global dan perubahan iklim tanpa menyampingkan hak-hak masyarakat adat/local yang sudah lebih dulu berada dalam wilayah tersebut.

Maluku utara terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau yang paling besar adalah pulau Halmahera. Sebagai daerah pulau mestinya konsep pembangunan harus berdasar pada karakter wilayah yang rentan bencana tersebut. Sayangnya dalam skema MasterPlan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Halmahera menjadi sasaran eksploitasi tambang secara besar-besaran. Hak-hak masyarakat adat tidak mendapat tempat dalam kerangka konsep pembangunan ini, bahkan hampir separuh dari rencana pembangunan itu, wilayah-wilayah yang akan di eksploitasi tambang, merupakan wilayah masyarakat adat di Maluku Utara.

Sebagai problem serius yang segera direspon, maka diskusi film yang berjalan sekitar 2 jam ini menghasilkan beberapa hal yang berhubungan dengan isu diatas.

1.    Kegiatan ini adalah pemutaran film documenter dengan judul

  • REDD diambang pintu
  • Alkinemakiye (kisah dari papua)

2.    Peserta yang hadir pada malam pemutaran film ini sekitar 40 lebih, antara lain:

  • Kalangan aktivis NGO
  • Kalangan aktivis mahasiswa
  • Kalangan aktivis jurnalis
  • Masyarakat umum

3.    Target kegiatan pemutaran film yaitu mengkampanyekan isu Hak-hak masyarakat adat,  REDD dan dampak pertambangan terhadap kehidupan masyarakat sekitar tambang

4.    Capaian

  • Kalangan LSM, Media, Aktivis mahasiswa akan terlibat dalam gerakan kampanye penolakan MP3EI, karena dianggap rawan konflik agraria dan tidak berdasarkan dengan karakteristik wilayah Maluku Utara.
  • Teman-teman jurnalis dan aktivis mahasiswa berharap AMAN bisa menjadi mediator dalam setiap forum yang berhubungan dengan kasus yang dialami oleh masyarakat adat.
  • Adanya upaya untuk menyamakan persepsi terhadap advokasi ke level institusi pemerintah yang dilakukan oleh ORMAS/LSM, Kampus, dan Jurnalis, terkait dengan intervensi langsung pada kebijakan agar pro pada isu perubahan iklim.
  • Membangun persamaan persepsi tentang masyarakat adat. Masyarakat adat tidak lagi dipahami dalam konteks yang sempit atau seputar hal-hal yang seremoni, tapi lebih pada konteks identitas yang berhubungan dengan asal-usul maupun sumber kehidupan ekonomi.
  • Adanya upaya bersama mendorong percepatan Ranperda Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat yang saat ini sudah masuk dalam agenda Prolegda Provinsi Maluku Utara. AMAN dan Foshal menjadi memfasilitasi pertemuan dengan DPRD Provinsi untuk mendiskusikan muatan materi yang menjadi bahan dalam ramperda tersebut sebelum menjadi perda.

5.    Waktu dan Tempat kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2012 bertempat di Kafe Jarod, Kota Ternate, Maluku Utara.

6.    Penutup
Demikian laporan ini kami buat sebagai bagian dari keseriusan kami untuk sama-sama mendorong isu-isu yang menjadi agenda SUKMA.

Fasilitator
AMAN Maluku Utara    :   Munadi Kilkoda , Yayasan FoSHal Malut :  Faris Bobero
PW AMAN MALUT        :   pwaman.malut@aman.or.id

Salam

Munadi Kilkoda

Advertisements