Archive for the ‘AMDAL’ Category

Senin, 26 March 2012

Seminar Hukumonline 2012
Implikasi Penetapan Izin Lingkungan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Izin Lingkungan berdasarkan PP No. 27/2012

Bagaimanakah perbedaan Izin Lingkungan dengan AMDAL dan UKL-UPL yang telah ada sebelumnya?

Dibaca: 534 Tanggapan: 0
  • Share:
PDF  Print  E-mail
https://i1.wp.com/images.hukumonline.com/frontend/lt4f704b1741481/lt4f7ac2dd1f69d.jpg

Seminar terkait PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan

 

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2012, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27/2012). Dalam peraturan yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP No. 27/1999) tersebut, izin lingkungan menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan.

Jika sebelumnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sifatnya hanya rekomendasi, dengan PP No. 27/2012 maka AMDAL menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin lingkungan. Bahkan, pelanggaran atas izin lingkungan tersebut diancam dengan sanksi administratif. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam PP No. 27/2012, yang menyebutkan bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Salah satu dampaknya adalah pelaku usaha dipastikan akan menerima sanksi administratif bila melanggar Izin Lingkungan, bahkan sampai pencabutan izin lingkungan.

Sanksi pencabutan izin lingkungan tersebut berdampak sistemik, karena seperti dijelaskan sebelumnya, izin lingkungan merupakan syarat mutlak dari adanya izin usaha. Bukankah hal tersebut berarti pelanggaran izin lingkungan dapat berakibat dicabutnya izin usaha? Hal tersebut membuat PP No. 27/2012 ini dapat dilihat sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pemberian izin usaha.

Selain itu, dalam PP No. 27/2012 juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen untuk izin lingkungan. Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) kali kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerbitan izin lingkungan tersebut. Namun, belum jelas seperti apakah peran masyarakat tersebut pada praktiknya, dan masih diperlukan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan menteri.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa PP No. 27/2012 ini memunculkan beberapa pertanyaan, khususnya terkait dengan penetapan izin lingkungan sebagai KTUN. Bagaimanakah perbedaannya dengan AMDAL dan UKL-UPL yang telah ada sebelumnya? Lalu, bagaimanakah dengan AMDAL dan UKL-UPL yang telah ada sebelum PP No. 27/2012 ini? Apakah tetap dikategorikan sebagai izin lingkungan dan dianggap sebagai KTUN? Lalu, perusahaan dalam kategori apa sajakah yang perlu memiliki izin lingkungan? Selain itu, dalam PP No. 27/2012 ini juga dikatakan setiap izin usaha harus memiliki izin lingkungan, tanpa ada ketentuan bahwa usaha tersebut harus memiliki dampak penting terhadap lingkungan atau tidak.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah ketentuan dalam Pasal 53 yang mensyaratkan setiap pemegang izin lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Sebenarnya, seperti apakah mekanismenya dan bagaimanakah pengaturan terkait dana penjaminan tersebut?

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, diperlukan sebuah pemahaman yang menyeluruh dari para pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam berbagai bidang usaha di Indonesia khususnya yang berdampak bagi lingkungan, agar terdapat kejelasan mengenai langkah-langkah terbaik yang dapat ditempuh dalam menyikapi perubahan yang muncul dari PP No. 27/2012 tersebut. Untuk itulah, hukumonline.com didukung oleh Assegaf Hamzah & Partners – AHP akan mengadakan Seminar “Implikasi Penetapan Izin Lingkungan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Izin Lingkungan berdasarkan PP No. 27/2012”.

Pembicara:

  • Imam Hendargo Abu Ismoyo* (Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia)
  • Mas Achmad Santosa (Pakar Hukum Lingkungan, Dewan Pembina Indonesian Center for Environmental Law – ICEL)
  • Yogi Sudrajat Marsono (Assegaf Hamzah & Partners – AHP)

*masih dalam konfirmasi

Waktu & Tempat Kegiatan:

Kamis, 19 April 2012

08.30-13.00

Aryaduta Hotel, Jalan Prapatan 44-48, Jakarta

 

Investasi:

Umum : Rp. 1.100.000

Early Bird, pembayaran sampai dengan 5 April 2012: Rp. 990.000

Pelanggan hukumonline.com: Rp. 880.000

*Dapatkan group discount untuk 3 (tiga) atau lebih peserta dari 1 (satu) perusahaan (dalam 1 (satu) transaksi pembayaran)

Fasilitas:

Materi, notulensi, sertifikat, coffee break, dan lunch

 

Pendaftaran:

Download formulir pendaftaran di sini.

Kirimkan melalui faksimili (021)8370 6156 atau email: talks@hukumonline.com

Pendaftaran Peserta SEMINARdengan cara transfer biaya investasi ke rekening :

BCA Cabang Menara Imperium

an. PT Justika Siar Publika Nomor: 221 – 3028– 707

 

Contact :

Irfan Maulana (021) 8370 1827 atau email: talks@hukumonline.com 

 

LIMITED NUMBER OF SEATS AVAILABLE – FIRST COME, FIRST SERVED!

Advertisements