Archive for the ‘Kalteng’ Category


Tanggal: Wednesday, 30 November 2011
Topik: Ditjen Pemberdayaan Sosial

RELEASE KEGIATAN

Pertemuan Kelompok Kerja Pemberdayan Komunitas Adat Terpencil dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).


Sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Sosial RI dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) tentang optimalisasi pembangunan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka bertempat di Hotel Permata Bogor, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 telah dilaksanakan Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan BPMIGAS, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dan Komunitas Migas Indonesia (KMI) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dengan BPMIGAS.

Dalam pertemuan Pokja kali ini, dilaksanakan sharing informasi dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh masing pihak serta menganalisis kemungkinan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Pertemuan ini dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Drs. Rusli Wahid, Direktur Pemberdayaan KAT Drs. Suyoto, M.Si, perwakilan dari Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BPMIGAS Bapak Ryan B. Wurjantoro dan Bapak Febrian Dama Asmara, 15 Perusahaan Migas yang tergabung dalam KKKS, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bapak Irfan Fauzi, M.Si, Ketua Komunitas Migas Indonesia (KMI) Bapak Herry Putranto, Anggota Forum Pakar Pemberdayaan KAT Bapak Ferry D. Johannes dan Bapak Charles Talimbo, M.Si, Biro Humas Kementerian Sosial Bapak Drs. Asep Sasa Purnama, M.Si para pejabat Eselon III dan IV serta Staf di lingkup Direktorat Pemberdayaan KAT.

Dalam pembukaan acara tersebut Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Drs. Rusli Wahid dalam sambutannya sangat menyambut baik pertemuan ini dan beliau berharap dicapai kesepakatan kerjasama dalam bentuk yang lebih konkret terkait sinergi program pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat PKAT dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan migas yang tergabung dalam KKKS dengan koordinasi BPMIGAS serta melibatkan peranserta aktif KMI.

Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan antara lain:
1.    Akan dilakukan sebuah bentuk kerjasama yang lebih konkret antara Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan KAT, BPMIGAS, KKKS serta KMI dalam rangka pemberdayaan KAT.
2.    Lokasi pemberdayaan KAT diutamakan pada wilayah operasi migas, sedangkan bagi lokasi-lokasi Pemberdayaan KAT yang berada di luar atau tidak berada pada wilayah operasi migas akan dikoordinir oleh BPMIGAS.
3.    Kontribusi BPMIGAS dan KKKS selain sebagai salah satu bentuk CSR, juga sebagai program mitigasi sosial.
4.    Bentuk dan jenis kegiatan BPMIGAS dan KKKS di lokasi-lokasi pemberdayaan KAT akan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dirumuskan Kementerian Sosial melalui hasil Studi Kelayakan.
5.    Lokasi-lokasi kerjasama BPMIGAS dan Kementerian Sosial dalam pemberdayaan KAT diprioritaskan pada lokasi KAT kategori III (menetap).
6.    Sebagai tahap awal realisasi kerjasama, Kementerian Sosial mengusulkan 2 jenis kegiatan :
a.    Pemberian bantuan Solar Cell di 5 lokasi pemberdayaan KAT.
b.    Percontohan pemberdayaan KAT pada 3 lokasi, dengan detail kegiatan akan disampaikan dalam bentuk proposal.

Dengan langkah awal kerjasama tersebut diharapkan akan menjadi jalan pembuka bagi terciptanya sinergi dan keterpaduan program antara Kementerian Sosial RI, BPMIGAS, KKKS dan KMI yang terejawantahkan dalam bentuk kerjasama-kerjasama lain yang konkret dalam Pemberdayaan KAT khususnya dan penanggulangan kemiskinan umumnya (erik_pkat/subdit v).

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=16700

Tribun Kalteng – Senin, 5 Desember 2011 | 19:52 WIB
Berita Terkait
TRIBUNKALTENG.COM, KAPUAS – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, H M Mawardi berkesempatan mempersentasikan program “Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus (REDD+)” Kabupaten Kapuas pada acara UNFCCC COP 17 di Durban, Afrika Selatan.
Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Sapto Subagio di Kuala Kapuas, Senin (5/12/2011) mengatakan, materi yang disampaikan  mengenai “Community Participation on REDD+ : The Case of Kapuas District” yang berlangsung di ICC Durban Afrika Selatan, Kamis (1/12/2011).
Pada kesempatan tersebut menyampaikan program yang ada di Kabupaten Kapuas yaitu ujicoba REDD +, yang merupakan program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Bupati menyampaikan juga, bahwa program uji coba REDD+ ini harus sinergi, harmonis dan fokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Dimana indikator keberhasilan dari program uji coba REDD+ tidak hanya ditinjau dalam pengurangan emisi, tetapi juga keberhasilan dalam penguatan kesejahteraan masyarakat yang akan mengurangi preasure untuk hutan dan eksploitasi sumber daya alam,” katanya.
Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengubah masyarakat dalam praktik bijaksana non pengelolaan hutan, sehingga perlu upaya serius dan ditentukan oleh semua stakeholder, ujarnya.
“Dalam komunitas ini diharapkan bahwa meskipun perlahan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perubahan iklim dan dampaknya, terutama yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan juga memberikan persepsi dalam posisi dan peran masyarakat,” katanya.
Selain dari itu, peluang pelaksanaan percontohan REDD+ adalah harapan untuk mampu memberikan pengetahuan dan transfer keahlian, pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah lokal, juga kesiapan dan perumusan institusi yang akan menangani berbagai kegiatan dan juga manfaat mekanisme pembagian distribusi ke berbagai pihak.
Bupati juga mengundang negara-negara peserta delegasi untuk berkunjung melihat langsung kegiatan REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Herson B Aden yang juga Ketua Pokja REDD+ Kabupaten Kapuas menjelaskan bahwa ini merupakan kesempatan bagus bagi Kabupaten Kapuas pada kegiatan internasional yang juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang SH dan Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola serta Kabupaten Kapuas.
2011-12-08
Harian Umum Tabengan, http://media.hariantabengan.com/index/detailspiritkaltengberitaphoto/id/19578

PALANGKA RAYA

 

Delegasi Kalteng yang menghadiri Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim The 17th Conference of the Parties/ and the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocolto the United  Nations Framework Convention on Climate Change  (COP 17/CMP 7 UNFCCC) di Durban, Afrika Selatan,  mengikuti 3 kegiatan utama, Selasa (6/12).

Rilis Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Teras A Sahay yang diterima Tabengan, kemarin, menyebutkan, kegiatan pertama diikuti Alue Dohong yang mewakili Tim Komisi Daerah (Komda) REDD+ Kalteng mempresentasikan Central Kalimantan as REDD+ Pilot Project: current status and challenges. Presentasi itu disampaikan  dalam kegiatan side event di Pavilion Indonesia  di COP-17 UNFCCC.

Alue menyampaikan berbagai kemajuan terkait program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+/pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan)REDD+ di Kalteng, baik sebelum maupun pasca-ditunjuknya Kalteng sebagai provinsi percontohan REDD+.

Di samping kemajuan yang dicapai, dikemukakan juga berbagai tantangan yang dihadapi, baik terkait kebijakan dan regulasi, institusi di subnasional, koordinasi maupun implementasi program strategis. Selain itu, monitoring, reporting, and verification (MRV) di subnasional, transfer pengetahuan, ketrampilan dan teknologi ke daerah, pengaturan dan mekanisme pendanaan, serta pelibatan para pihak dan masyarakat adat.

Sedangkan kegiatan kedua, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng Siun Jarias mengikuti pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan. Substansi pembicaraan pertemuan itu menyangkut investasi asing di Indonesia termasuk di Kalteng, khususnya di subsektor perkebunan dan pertambangan, kegiatan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup, dan sistem perizinan di Indonesia.

Sementara kegiatan ketiga, Tim Komda REDD+ Kalteng terlibat dalam pertemuan khusus antara Delegasi REDD Indonesia yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Satgas REDD+ Nasional) dan beberapa ahli yang terlibat dalam proses negosiasi REDD+ di proses negosiasi UNFCCC.

Para ahli yang menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain, Dr Arkadiy Levintanus (Senior Advisor on Adaptation, UNEP), Dr Thais Linhares Juvenal (Senior Officer-UN-REDD Secretariat), Dr Barney Dickson (Head of Climate Chnage and Biodiversity Unit, UNEP-WCMC), dan Dr Mario Baccucci (Chief of Terrestrial Ecosystems Unit, UNEP).

Para ahli tersebut menyampaikan perkembangan terkini terkait proses negosiasi REDD+ di forum COP-17 UNFCCC terutama berkenaan dengan isu kelanjutan Kyoto Protocol, perkembangan sistem dan peluang pendanaan REDD+ dalam konteks Global Climate Fund, serta perkembangan diskusi MRV REDD+. Juga  menyampaikan communication safeguards (pengamanan komunikasi) REDD+ di dalam proses negosiasi di SBSTA, dan tentang REDD+ dan kaitannya dengan pengembangan kapasitas dan sektor pertanian. anr

  http://www.greenradio.fm/news/latest/7374-pavilion-indonesia-ajang-promo-antisipasi-perubahan-iklim-di-durban

Tuesday, 06 December 2011 10:46 Artha Senna, Reporter Green Radio

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Teras Narang (kiri) dan moderator diskusi Ketua Pokja Mitigasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Farhan Helmy (tengah) dan Jonah Busch dari Conservation International (kanan) mendengarkan pertanyaan dari audience saat sesi diskusi

Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu delegasi dalam pertemuan tinggat tinggi perubahan iklim COP ke 17 di Durban, Afrika Selatan bukan sekadar hadir saja. Berbagai hal dalam kegiatan terkait perubahan iklim di promosikan di Pavilion Indonesia.

Pavilion Indonesia pertama kali dibuat pada saat Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC COP13 di Bali 2007 lalu.  Pavillion Indonesia yang kedua kali diselenggarakan di pertemuan PBB mengenai Perubahan Iklim ini, dirancang dengan tema “Indonesia, solutions for the world”, dengan 4 fokus solusi, yaitu Forestry and Biodiversity Solutions, Power & Energy Solution, Innovation & Investment Solutions and Climate Resilience Solutions.  Berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian, private sektor, LSM dan lembaga donor terlibat di dalam penyelengaraannya.

“Ada banyak hal yang sudah dilakukan di Indonesia terkait kegiatan  menangulangi perubahan iklim, terutama kepemimpinan Presiden SBY sebagai Negara berkembang pertama yang memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi 26%,” jelas Rachmat Witoelar dari press rilis dari Delegasi Republik Indonesia Delri yang dikirim ke Green Radio. Pavilion ini merupakan tempat untuk mempromosikan semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini dalam menangulangi perubahan iklim.

REDD+ di Kalimantan Tengah

Salah satu yang meramikan Pavilion Indonesia adalah Teras Narang, Gubenur Kalimantan Tengah  yang memberikan update terhadap program yang sudah berjalan terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan (REDD+). Teras menjelaskan bahwa Kalteng telah dipilih oleh Presiden SBY  sebagai propinsi percontohan pelaksanaan REDD+  karena dianggap siap untuk melakukannya. Dengan luas 15,36 juta hektar, Kalteng diperkirakan memiliki total simpanan karbondioksida (Co2) di lahan gambut sebesar 11.374,56 juta ton Co2 ekuivalen atau 56 persen dari perkiraan total 6.352,52 juta ton Co2 di seluruh lahan gambut Kalimantan.

 “Ini merupkan pengalaman pertama kami terlibat dalam konferensi perubahan iklim. Kami ingin mengetahui lebih banyak tentang REDD dan apa yang bisa dilakukan bersama,” kata Teras. Ada beberapa pihak yang bersedia membantu Pemprov Kalteng dalam hal penanganan database, penghitungan deposit karbondioksida dan transfer teknologi terkait REDD+ tambahnya.

Pada kegiatan lainnya di Pavilion Indonesia, Farhan Helmy dari Dewan Nasional Perubahan Iklim DNPI dan Jonah Busch dari Concervation International CI, memaparkan  model OSIRIS (Open Source Impacts of REDD Incentives Spreadsheet) yang dapat digunakan sebagai basis dalam melihat berbagai pilihan serta dampak dari skema REDD+ baik secara ekonomi, potensi pengurangan deforestasi yang terintegrasi ke dalam pembangunan rendah karbon.

Farhan menjelaskan hasil dari model tersebut selanjutnya akan diuji di tingkat propinsi maupun kabupaten untuk mendapatkan satu struktur insentif yang lebih teliti di dalam merespon berbagai dinamika sosial dan ruang terutama di areal yang menjadi target implementasi program REDD+, salah satunya di Kalimantan Tengah.

Model ini juga akan dikembangkan untuk mencakup sektor-sektor mitigasi lain yang lebih komprehensif, seperti sektor energi, pertanian, di dalam konteks pembangunan rendah emisi karbon. Dalam pengembangannya model ini, dilakukan  kerjasama dengan lembaga penelitian maupun pemerintah daerah, seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Sumatera dan Papua.

Sementara itu Jonah Busch mengatakan kelebihan sistem pendukung pengambil keputusan (Decision Support System) OSIRIS adalah sangat terbuka, online, gratis dan berbasis “open source”. Model OSIRIS ini menggabungkan model spasial dan ekonomi (spatial econometric model) dari penggunaan lahan dengan insentif REDD+, keterlibatan pemerintah daerah dan swasta.

OSIRIS-Indonesia bisa digunakan untuk mengidentifikasi emisi terbaru dari deforestasi dan daerah rentan beremisi, daerah target program percontohan REDD, memprediksi kebutuhan pendanaan untuk pencapaian komitmen nasional, memperkirakan pengurangan emisi dan pendapatan yang dicapai berdasar alternatif insentif struktur ekonomi untuk REDD+.

Hadirnya Pavilion Indonesia bukan hanya sebagai penambah keramaian COP 17 tetapi bentuk sumbang pengalaman untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi pada peserta pertemuan itu.

 http://kalteng.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=215:upaya-kalimantan-tengah-menghadapi-perubahan-iklim-dalam-peningkatan-ketahanan-pangan&catid=13:info-aktual&Itemid=26

LAST_UPDATED2 Kamis, 01 Desember 2011 04:02

Info Aktual

“Kalimantan Tengah siap menghadapi perubahan cuaca dalam meningkatkan ketahanan pangan”, begitulah simpulan Nisa Rahimiah reporter TVRI Kalteng dalam dialog interaktif (30/11) dengan Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar MP Kepala BPTP Kalimantan Tengah dan Hidayat, SP., M.Si Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya.

Perubahan iklim global nampak mulai menunjukkan pengaruh di Kalimantan Tengah. Sosialisasi Informasi Perubahan Iklim dan Peta Kalender Tanam di Sentra Padi Kalimantan Tengah juga mengindikasikan bahwa petani cukup resah karena iklim atau curah hujan tidak dapat mereka ramalkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. .

Upaya untuk menyikapi perubahan iklim saat ini diperlukan kerjasama antar instansi yang memiliki kompetensi dibidang tersebut, demi meningkatkan ketahanan pangan. Upaya BMKG yang nyata adalah memberikan ramalan sifat hujan dan curah hujan yang dirilis untuk tiga bulan kedepan. Data tersebut digunakan oleh BPTP Kalteng untuk penetapan waktu tanam padi. Data sifat hujan Atas Normal (AN), Bawah Normal (BN), Normal (N) atau Tahun Basah, Tahun Kering, Tahun Normal merupakan input utama untuk penggunaan Kalender Tanam (KATAM) untuk menetapkan waktu tanam padi. .

Upaya lain untuk menyikapi perubahan iklim global adalah penggunaan varietas padi unggul seperti Impara, Inpari dan Inpago; pemupukan spesifik lokasi menggunakan PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah) – PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering) – dan PUTR (Perangkat Uji Tanah Rawa) sehingga penggunaan Urea tidak berlebihan karena memicu kerentanan tanaman terhadap serangan OPT; dan juga menggali kearifan lokal. (Dr. A). Berikutnya >

 

Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Rabu, 30 November 2011 | 14:03 WIB

PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Gubernur Kalimantan Tengah Teras Agustin Narang hadir dalam pertemuan perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan. Dalam pertemuan The 17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 17/CMP 7 UNFCCC) itu, ia dijadwalkan hadir sebagai pembicara.

Menurut Staf Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalteng Marianitha di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (30/11/2011), Kalteng dipercaya Dewan Nasional Perubahan Iklim untuk mengisi kegiatan dalam COP 17/CMP 7 UNFCCC. Kalteng akan mengisi kegiatan sehari penuh berupa seminar pada 3 Desember 2011.

Dalam seminar tersebut, Teras akan memaparkan pengelolaan lingkungan hidup di Kalteng, terutama mengenai kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi karbon atau Provincial Law Carbon Strategy.

Selain seminar yang bertemakan lingkungan, Kalteng juga akan memamerkan pada dunia internasional mengenai penanganan lingkungan hidup, terutama pengelolaan hutan.

Keberangkatan Teras ke Afrika dibiayai UNDP melalui Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Kelembagaan Program Pengurangan Emisi Dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan atau REDD+. Satgas itu berada di bawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Lingkungan

http://regional.kompas.com/read/2011/11/30/14031364/Gubernur.Kalteng.Bicara.di.Pertemuan.Perubahan.Iklim..

Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Rabu, 30 November 2011 | 14:03 WIB
 Banjarmasin Pos Gubernur Kalteng, Teras Narang.

 

PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Gubernur Kalimantan Tengah Teras Agustin Narang hadir dalam pertemuan perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan. Dalam pertemuan The 17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 17/CMP 7 UNFCCC) itu, ia dijadwalkan hadir sebagai pembicara.

Menurut Staf Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalteng Marianitha di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (30/11/2011), Kalteng dipercaya Dewan Nasional Perubahan Iklim untuk mengisi kegiatan dalam COP 17/CMP 7 UNFCCC. Kalteng akan mengisi kegiatan sehari penuh berupa seminar pada 3 Desember 2011.

Dalam seminar tersebut, Teras akan memaparkan pengelolaan lingkungan hidup di Kalteng, terutama mengenai kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi karbon atau Provincial Law Carbon Strategy.

Selain seminar yang bertemakan lingkungan, Kalteng juga akan memamerkan pada dunia internasional mengenai penanganan lingkungan hidup, terutama pengelolaan hutan.

Keberangkatan Teras ke Afrika dibiayai UNDP melalui Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Kelembagaan Program Pengurangan Emisi Dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan atau REDD+. Satgas itu berada di bawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).