Archive for the ‘Orang Utan’ Category

@AJEnglish: An estimated 5,000 #orangutans die around the world each year due to #deforestation | http://aje.me/yiDbKM

Advertisements
Kamis, 12 Januari 2012 | 15:23 WIB

TEMPO.CO ,Palangkaraya– Sekitar dua ratus ekor orangutan Kalimantan (pongo pygmaeus), yang diikutsertakan dalam Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng, Palangkaraya, belum dapat dilepasliarkan ke hutan. Gara-garanya, “Sebagian besar hutan belantara sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Anton Nurcahyo, Manager Progam Reintroduksi Orang Utan di Tangkiling, Kamis 12 Januari 2012.

Ia mengatakan, sejak berdiri 1999 hingga sekarang, pihaknya masih belum bisa melepaskan orangutan ke habitatnya. Sehingga saat ini orangutan tersebut hanya ditempatkan sementara (relokasi) di empat pulau yakni Kaja, Bangamat, Palas dan Hampapak. Relokasi merupakan bagian pra-pelepasliaran sebelum nantinya menjejak rimba belantara.

Selain itu, program ini sulit mendapatkan ijin untuk mendapatkan lokasi yang diharapkan. Titik terang untuk mendapatkan lokasi yang dikehendaki baru didapat awal tahun ini. Rencananya, orangutan tersebut akan dilepasliarkan di sebelah utara Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Murung Raya.

Lokasi baru tersebut sangat cocok untuk habitat orangutan. Ijin dari pemerintah daerah pun sudah dikantongi. Tempatnya juga jauh dari pemukiman dan terlindungi oleh daerah aliran sungai (DAS) Barito. “Sehingga aman untuk orangutan yang kami lepas liarkan,” kata dia.

Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng yang berada di Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling atau berjarak sekitar 28 Km dari Kota Palangkaraya kini memiliki 625 ekor orangutan. Di bawah naungan Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dari 625 ekor orang utan itu sekitar 200 ekor siap untuk dilepasliarkan.

KARANA WW

Penulis : Rudi Kurniawansyah
Jumat, 13 Januari 2012 17:02 WIB
Ilustrasi–ANTARA/Iggoy el Fitra/rj

PEKANBARU–MICOM: Sebanyak 12 perusahaan perkebunan masuk dalam daftar hitam di Kementrian Kehutanan (Kemenhut) sebagai pelaku perusakan hutan di Riau.

Kemenhut berjanji akan menindak tegas 12 perusahaan yang diduga asal Negeri Jiran, Malaysia, itu karena terindikasi menghancurkan hutan alam di Riau. “Kami menginventarisir ada sebanyak 12 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam. Perusahaan itu akan kami tindak tegas,” kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut Darori kepada mediaindonesia.com, Jumat (13/1).

Ia menjelaskan, ke-12 perusahaan hitam itu adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan itu terbukti merusak kawasan konservasi dan hutan alam yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Kehutanan No.41/1999.

Saat ditanya apakah ke-12 perusahaan itu merupakan perusahaan perkebunan dari Malaysia, Darori mengatakan dari identifikasi Kemenhut, perusahaan-perusahaan hitam itu diduga dari Malaysia. Menurutnya, perusahaan tersebut terancam sanksi pidana selama delapan tahun penjara.

Apabila terbukti melakukan kejahatan hutan lainnya seperti pembunuhan satwa langka harimau sumatra atau orang utan, sanksi yang dikenai dapat lebih berat lagi. “Dalam waktu dekat kami akan tindak 12 perusahaan hitam di Riau itu,” tegasnya.(RK/OL-01)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Siaran Pers
Untuk disiarkan segera pada tanggal 6 Desember 2011
Centre for Orangutan Protection (COP) menemukan empat kerangka orangutan di dalam kawasan konsesi PT. Sarana Titian Permata, anak perusahaan Wilmar Group di Kalimantan Tengah. Salah satunya masih tersangkut di atas pohon, diduga mati karena ditembak. Temuan tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 September 2011.
Sebelumnya, pada tanggal 7 Juni 2010, COP mengevakuasi 1 bayi orangutan yang dipelihara warga Desa Bangkal, Kab. Seruyan, Kalteng. Menurut pemeliharanya, induk orangutan sudah dibunuh saat land clearing di kawasan konsesi PT. Rimba Harapan Sakti (RHS), anak perusahaan Wilmar Group juga.
Setidaknya 75 orangutan terpaksa dievakuasi sebagai dampak pembabatan hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit anak-anak perusahaan Wilmar Group di Kalimantan Tengah seperti PT. Mustika Sembuluh, PT. Kerry Sawit Indonesia dan PT. Sarana Titian Permata. Jumlah tersebut tidak termasuk orangutan yang sudah telanjur tewas atau tewas dalam perjalanan menuju Pusat Reintroduksi Nyarumenteng yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation di dekat Palangkaraya. Hingga saat ini, setidaknya, 938 orangutan terpaksa dievakuasi dari kawasan-kawasan konsesi PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group), GoodHope Asia Holdings Limited, IOI Group, PT BW Plantation Tbk, PT Union Sampoerna Triputra Persada, Musim Mas Group dan Best Agro International.
Tewasnya orangutan dikarenakan sudah telanjur ditangkap oleh para pekerja perkebunan. Hampir 100% menderita luka parah di tangan dan di kepala. Para pekerja Kerry Sawit 2 (Wilmar Group) memukuli wajah anak orangutan dan memotong jari tengah dan jari manisnya di semua tangan kanan dan kiri pada Agustus 2006. Orangutan tersebut akhirnya mati. Para pekerja PT. Agrobukit (Goodhope Asia) mencangkul kepala induk orangutan dan memasukkannya ke dalam peti pada April 2007. Perlakuan yang sama oleh PT. Globalindo Alam Perkasa (Musim Mas Group) telah menyebabkan kematian 1 orangutan pada tanggal 28 Mei 2006. Kekejaman terhadap orangutan merupakan hal biasa yang disaksikan para anggota tim penyelamat dan staff Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Orangutan dilindungi Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan kejahatan ini berlangsung dengan masif. Penyiksaan dan pembunuhan orangutan seringkali terjadi di depan petugas dan dibiarkan. Laporan COP mengenai penemuan tengkorak-tengkorak orangutan di kawasan konsesi Wilmar Group sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan. Laporan mengenai pembunuhan orangutan di kawasan konsesi Best Agro International ditanggapi dengan investigasi lapangan yang metodenya diragukan. Maraknya publikasi media juga tidak mendorong mereka untuk segera mengamankan bukti di tempat kejadian perkara (TKP).
Hardi Baktiantoro, Orangutan Campaigner dari COP menyatakan sebagai berikut:
“Tingginya jumlah orangutan yang berhasil dievakuasi ke Pusat Penyelamatan hendaknya dipahami sebagai kegagalan upaya perlindungan, bukan keberhasilan. Pembantaian orangutan yang terus menerus terjadi tanpa adanya penegakan hukum merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan perusahaan dan pegawai pemerintah yang sudah seharusnya melindungi orangutan dan habitat mereka.”
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki posisi sangat strategis dalam konservasi orangutan karena kurang lebih 60% populasi orangutan Borneo terdapat di Kalimantan Tengah. Populasi orangutan yang berada di dalam kawasan konservasi (TN Tanjung Puting, TN Sebangau, SM Lamandau) merupakan populasi yang ‘viable’. Meskipun demikian, sebagian besar populasi orangutan di Kalimantan Tengah berada di luar kawasan konservasi dalam kantong-kantong populasi yang tersebar.
“Kegagalan melindungi orangutan di Kalimantan Tengah merupakan hilangnya sejumlah besar orangutan, ikon konservasi satwa liar nasional,” kata Hardi Baktiantoro.
Centre for Orangutan Protection merekomendasikan:
1. Penegakan hukum. Kementerian Kehutanan hendaknya membongkar database Pusat-Pusat Penyelamatan Orangutan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Di sanalah bukti pembantaian orangutan dan saksi-saksi berada. Nihilnya penegakan hukum hanya akan menjadikan kejahatan dan kekejaman ini terus berlangsung.
2. Konflik antara perkebunan kelapa sawit dan orangutan menunjukkan bahwa perkebunan tersebut kawasannya tumpang tindih dengan habitat orangutan. Ini merupakan bukti bahwa ada yang salah dalam pemberian ijin. Para pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemberian ijin hendaknya diperiksa karena dugaan korupsi dan menyalahgunakan wewenang.
Informasi lebih lanjut dan wawancara dapat berkomunikasi langsung dengan:
Hardi Baktiantoro di 08121154911
Daniek Hendarto di 081328837434

Erik Meijaard | December 06, 2011
Police are investigating the manager of a palm oil plantation for reportedly ordering two workers to slaughter
orangutans in an attempt at pest control,’ an official said on Nov. 22. (Reuters Photo)
I’m confused. The newspapers are full of stories about orangutan killings. In East Kalimantan, oil palm
workers have admitted to killing dozens of orangutans for “pest control.” And studies suggest that
orangutan killings are happening all over Kalimantan, and in parts of Sumatra, on a daily basis.
What surprises me is how quiet environmental NGOs are. I would have thought that these normally vocal
groups, who all support orangutan conservation, would have something to say about the reported
orangutan killings.
But apart from occasional activists such as the Center for Orangutan Protection, all I hear from them in
the media is silence. Why?
This is a crucial time for orangutans. Hardly anyone has ever been sentenced or gone to jail for illegal
acts against this protected species. So now that people have admitted to killing them, shouldn’t there be a
considerable uproar that pushes police and the courts to enforce the law and punish these criminals?
I worry that without such noise, the perpetrators will once again slip away, citing lack of evidence or some
other legal reason why the conservation laws cannot be enforced. And with that, we would lose another
opportunity to start turning the tide of declining orangutan populations.
The Indonesian government has committed itself to stabilizing all wild orangutan populations by 2017. If it
is serious about this, it should think hard how it is going to effectively address illegal killings, which are
reducing the remaining population by about 5 percent every year. Such losses are, of course, entirely
incompatible with the concept of stabilizing populations.
Something drastic needs to happen.
Twenty percent of the people in Kalimantan still don’t know that orangutans are legally protected, so
public awareness campaigns are needed. Better patrols in protected areas would be helpful, too. But
most orangutans live outside protected areas, and this is where most are being killed.
The best way to address this in the short term is through better law enforcement. And the best way to
improve law enforcement is to show people that Indonesia’s wildlife laws are indeed being taken
seriously. That means that if someone kills an orangutan, he or she is sentenced accordingly.
The oil palm case in East K alimantan — in which several people linked to the Khaleda Agroprima
Malindo plantation were arrested last month — is an excellent opportunity for the government to make an
example. Indonesia’s wildlife laws were blatantly infringed. The two men who have admitted to
exterminating many orangutans should be punished accordingly. The evidence is there: cracked
orangutan skulls, skeletons and mobile phone recordings of the killings.
The nation’s criminal law also states that anyone instigating a criminal offense should also be punished.
Sentencing the plantation managers responsible for ordering the killings to jail would send a very clear
message: killing orangutans is prohibited and will be punished.
We know from interview surveys where the hotspots of orangutan killings and deforestation are. They
include areas around Muara Kaman and Muara Wahau in East Kalimantan, around Palangkaraya and
Pangkalanbun in Central Kalimantan, and the Kendawangan, Ketapang, and western Upper Kapuas
areas in West Kalimantan. Batang Toru in Sumatra is also a deadly zone for orangutans.
I suggest the government and nongovernmental organizations that are serious about orangutan
conservation focus their law enforcement initiatives on these areas.
I also hope that local people will start to support this. Dayak cultural revivals are taking place on a small
scale — for example, among the Wehea people in East Kalimantan, where it is now quite common to
support conservation and where forests are being protected against any kind of hunting.
Such initiatives need to be scaled up. For conservation to work, the people of Kalimantan need to get
together and say that enough is enough. We need the support of all these people and must secure their
commitment to protect and maintain their remaining forests and endangered wildlife species.
The conservation groups in Indonesia must work together to make sure orangutan butchers are held
accountable, and to spread the word. So let’s make ourselves heard. Opportunities like the one offered
today, with evidence on the table, don’t come along very often.
Erik Meijaard is an adviser at People and Nature Consulting International in Bali.
(Jakarta Globe_6 Desember 2011_Opini_http://www.thejakartaglobe.com/opinion/orangutan-deathsmeet-
an-eerie-silence/482836)