Biaya adaptasi perubahan iklim Rp360 triliun

March 18, 2012 in Migrasi

Rabu, 14 Maret 2012 13:38 WIB | 1845 Views

Jakarta (ANTARA News) – Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa biaya adaptasi perubahan iklim yang dibutuhkan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat mencapai hingga Rp360 triliun (40 miliar dolar Amerika) hingga tahun 2050.

Laporan terbaru ADB yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa perubahan iklim diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya banyak migrasi pada abad ke-21 ini, sehingga pemerintahan di kawasan Asia-Pasifik yang rentan terkena dampak perubahan iklim mesti mengeluarkan langkah-langkah untuk mengatasi potensi krisis kemanusiaan di masa mendatang tersebut.

Laporan ADB bertajuk “Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific” itu mencatat bahwa terdapat lebih dari 42 juta orang di kawasan tersebut yang terpaksa berpindah tempat tinggal akibat bencana lingkungan selama dua tahun terakhir.

Sejumlah angka dari mereka yang berpindah tempat tinggal tersebut menjadi kaum migran yang tidak dapat pulang kembali ke rumah asalnya atau memilih untuk relokasi atau berpindah ke tempat tinggal baru yang dinilai lebih aman.

“Lingkungan menjadi pendorong signifikan dari terjadinya migrasi di Asia-Pasifik seiring dengan bertambahaya jumlah penduduk di area-area yang rentan, seperti zona pantai dataran rendah dan tepi sungai yang terkena erosi atau telah terkikis,” kata Wakil Presiden untuk Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan ADB, Bindu Lohani.

Menurut dia, pemerintahan negara-negara Asia-Pasifik seharusnya tidak menunggu untuk bertindak tetapi segera mengambil langkah sekarang untuk mengurangi kerentanan, memperkuat daya tahan, dan menggunakan migrasi sebagai perangkat adaptasi dibanding membiarkannya sebagai tindakan keputusasaan yang dilakukan warga.

Laporan ADB itu juga termasuk yang pertama untuk mengidentifikasi respon kebijakan terkait dampak kejadian lingkungan hidup terhadap migrasi di kawasan Asia-Pasifik.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa meski kebanyakan migrasi akan berlanjut terjadi di dalam wilayah suatu negara, tetapi terdapat kemungkinan adanya pergerakan lintas negara sehingga berbagai pemerintahan di Asia-Pasifik juga mesti bekerja sama erat terhadap persoalan migrasi tersebut.

Selain itu, laporan juga mengidentifikasikan perjanjian, panduan, prinsip, dan forum dialog internasional yang dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan manajemen migrasi.

Dalam rangka mengakomodasi dan mengantisipasi peningkatan alur migran di berbagai kota-kota besar, laporan tersebut merekomendasikan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur perkotaan dan jasa pelayanan dasar.

ADB juga mengidentifikasi perlunya melindungi hak-hak migran dan menyediakan kaum migran dengan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, air, dan sanitasi, serta memperkuat daya tahan komunitas yang terancam perubahan iklim seperti memperbaiki sistem manajemen risiko bencana.
(M040)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012