Posts Tagged ‘Perubahan Iklim’

Sumber: Banjarmasin Post tanggal 22 Desember 2011

Versi Original Tanpa Editan

Oleh: Handa S. Abidin, S.H., LL.M.

(Peneliti Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Ph.D. dari Edinburgh Law School, UK)

Beberapa hari lalu sebuah koran Indonesia berbahasa Inggris menurunkan opini berjudul “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?” (18 Desember 2011). Dalam opini tersebut, para penulis (ditulis oleh dua orang) mengkritik banyaknya jumlah delegasi Indonesia pada negosiasi perubahan iklim yang diadakan di Durban, Afrika Selatan (28 November – 11 Desember 2011).

Jumlah Delegasi

Terdapat dua jenis dokumen berbeda dalam pemberian keterangan mengenai jumlah delegasi. Dokumen pertama memuat daftar sementara dari para delegasi negara-negara di dunia dalam rangka pertemuan Konferensi Para Pihak ke-17 (COP-17) yang diselenggarakan di Durban. Dokumen tersebut dipublikasikan pada tanggal 28 November 2011 oleh Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Sedangkan dokumen kedua merupakan daftar final dari para delegasi negara-negara di dunia yang dipublikasikan pada tanggal 8 Desember 2011.

Dalam dokumen pertama (daftar sementara) dapat diketahui Indonesia telah memiliki sekitar 229 delegasi yang tercantum dalam daftar sementara. Dalam lingkungan negara G-20, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dalam pengiriman delegasi dan hanya tertinggal dari Afrika Selatan yang mengirimkan sekitar 390 delegasi dan Brasil dengan sekitar 289 delegasi. Dalam lingkungan ASEAN, Indonesia memiliki daftar sementara delegasi terbesar – bahkan apabila semua delegasi negara di ASEAN digabung, jumlah delegasi Indonesia hampir menyamai jumlah seluruh delegasi negara di ASEAN. Dalam dokumen kedua (daftar final) daftar delegasi dari Indonesia berkurang secara drastis dari sekitar 229 delegasi menjadi hanya sekitar 83 delegasi. Peringkat jumlah delegasi Indonesia pun berkurang di dalam lingkungan G-20 dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedelapan – kalah dari Afrika Selatan, Brasil, Cina, Jepang, Perancis, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun demikian, tetap saja jumlah delegasi Indonesia masih tergolong gemuk apabila dibandingkan dengan ratusan negara lainnya yang juga hadir di Durban.

Tranparan dan Tolak Ukur

Perbedaan jumlah delegasi pada daftar sementara dan daftar final menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah delegasi yang tidak dimasukan dalam daftar final memang betul tidak jadi datang ke Durban? Kedua, jika ternyata ratusan delegasi tersebut tetap datang, maka siapa yang diwakili dan darimana biayanya. Apakah dari dana APBN, APBD, sumbangan atau utang dari pihak ketiga? Pemerintah Indonesia perlu terbuka mengenai sumber dana Durban. Perlu diingat pendanaan melalui APBN dan APBD adalah uang rakyat dan idealnya masyarakat perlu mengetahui untuk apa penggunaan uang tersebut. Selain itu sikap transparan akan menghindari dari praktek-praktek greenwashing dari perusahaan hitam yang ingin dipuji sebagai perusahaan hijau.

Dalam artikel “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?”, para penulis menghitung secara kasar biaya dari mengirim 230 delegasi (ditulis 230 bukan 229) ke Durban adalah sekitar 800 ribu dolar AS. Para penulis artikel tersebut menganjurkan lebih baik uang tersebut digunakan untuk program perlindungan lingkungan yang nyata. Asumsi biaya 800 ribu dolar AS ini tentunya akan berkurang apabila kita menghitung delegasi Indonesia berdasarkan daftar final yang “hanya” berjumlah sekitar 83 orang. Biaya perjalanan jelas merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Kita tentu tidak mau uang rakyat digunakan sebagai dana plesir oleh para delegasi yang sebetulnya tidak perlu dikirim ke Durban. Namun demikian, sebetulnya hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan dana 800 ribu tersebut Indonesia dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal dan menguntungkan bagi Indonesia.

Angka 800 ribu dolar sebetulnya relatif kecil dalam konteks diplomasi iklim di negosiasi perubahan iklim tingkat global. Ambil contoh, misalnya jika Indonesia dapat mendapatkan hibah 1 miliar dolar AS dari pertemuan Durban, tentu ini merupakan suatu prestasi. Dengan modal sekitar 7 miliar rupiah, Indonesia berhasil mendapatkan triliunan rupiah. Apabila ini terjadi, tentu ini sangat menguntungkan dan patut diapresiasi.

Angka 800 ribu dolar menjadi besar apabila proses diplomasi dilakukan secara tidak tepat dan tidak efektif. Misalnya, jika pemerintah Indonesia hanya mau mendapatkan uang dengan cara berhutang. Apabila demikian caranya, maka lebih baik jangan mengirim delegasi dalam jumlah besar. Hanya dengan sejumlah kecil delegasi, utang perubahan iklim logikanya mudah didapat – apalagi jika dibumbui oleh bunga dan persyaratan lain yang memberatkan pemerintah Indonesia, tentu negara maju dan organisasi internasional akan dengan senang hati “membantu” Indonesia.

Negara maju telah memberikan komitmen membantu negara berkembang dalam hal penangan perubahan iklim melalui Dana Iklim Hijau. Pada periode 2010-2012 dijanjikan pemberian dana sebesar 30 miliar dolar AS dan selanjutnya dijanjikan dana sebesar 100 miliar dolar AS sampai dengan tahun 2020. Pemberian dana periode pertama (2010-2012) dapat dikatakan cukup nyata. Dalam pernyataannya di Durban, Jepang menyatakan telah mengimplementasikan lebih dari 12,5 miliar dolar AS, Kanada menjanjikan sekitar 1,2 miliar dolar AS, Britania Raya mengklaim telah mengalokasi dana sebesar sekitar 1 miliar dolar AS, dan jerman telah menginvestasikan sebesar 1,25 miliar euro untuk mendukung Dana Iklim Hijau komitmen pertama. Yang menjadi permasalahannya adalah dana-dana tersebut tidak murni berbentuk hibah, banyak juga yang berbentuk utang. Inilah yang perlu diperjuangkan oleh para delegasi Indonesia. Hilangkan gaya diplomasi utang dan tingkatkan kebijakan diplomasi hibah di dalam negosiasi perubahan iklim tingkat global.

Advertisements
Dimuat di Harian Seputar Indoensia -1 December 2011
MARK CANNING
Duta Besar Inggris untuk Indonesia
PDF Print
Saat ini delegasi dari Pemerintah Indonesia akan berpartisipasi dalam salah satu pertemuan tahunan perubahan iklim paling penting sedunia, Konferensi Ke-17 (COP), di Durban Afrika Selatan.

Kata “konferensi” di sini tidak diartikan sebagai “pertemuan”,tetapi lebih pada sebuah “perkumpulan”,dalam hal ini perkumpulan 194 negara dan Indonesia memainkan peran utama. COP adalah badan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) dengan pertemuan sekali dalam setahun untuk meninjau kemajuan di lapangan. Pertemuan-pertemuan ini terkesan sangat teknis dan membosankan,tetapi pertemuan ini membahas isu yang sangat fundamental bagi kita semua.UNFCCC membangun sebuah kesepakatan perubahan iklim internasional yang menjaga suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius (20C).Jika hal ini tetap terjaga, kita semua akan terselamatkan dari dampak serius peningkatan suhu dunia— bukti-buktinya sudah dapat kita rasakan—yang tentunya akan memengaruhi kehidupan, ekonomi, dan planet bumi. Mengatasi dampak perubahan iklim tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bangsa, tetapi menjadi begitu penting di negara ini.Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau akan merasakan peningkatan air laut bersamaan dengan peningkatan CO2 global. Selain tekanan migrasi di dalam negeri, perubahan iklim akan memperburuk masalah air, makanan, energi, dan lahan. Untuk kasus Indonesia, peningkatan suhu global di atas 30C akan menyebabkan hilangnya sumber daya pertanian dan kehutanan.Kelanjutan Cancun

Dalam pertemuan di Durban, penting untuk mengangkat kembali momentum yang telah dibangun saat pertemuan tahun lalu di Cancun serta membuat kemajuan dalam implementasi kesepakatan- kesepakatan yang telah dicapai.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah membentuk green climate fund (GCF) yang akan menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi pada tahun 2012– 2020. Sebuah keputusan perlu diambil untuk menentukan rancangan GCF agar dana ini dapat segera berfungsi pada tahun 2012. Kesepakatan lainnya yang telah diraih di Cancun adalah berkenaan dengan kehutanan.

Harapannya adalah agar di Durban, kita dapat menyepakati lebih lanjut implementasi dari cara terbaik untuk mengurangi deforestasi melalui REDD+ termasuk sistem pemantauan, pelaporan,dan verifikasi (MRV) dari emisi karbon. Rancangan sistem MRV perlu segera disepakati di Durban dan semua pihak yang menerapkan panduan laporan dua tahunan untuk menunjukkan kemajuan kita kepada PBB.

Arti dari semua ini adalah begitu pentingnya bagi negaranegara untuk merealisasikan apa yang telah mereka sepakati, juga menyadari celah ambisi antara perjanjian saat ini dengan perjanjian sebelumnya yang meminta kita untuk menjaga dalam jangkauan 20C.Di Afrika Selatan, kita perlu mengidentifikasi solusi-solusi yang ada untuk mengisi celah ini.

Dua Isu Utama

Kita juga perlu mewujudkan dua isu politik terpenting. Pertama, perlunya diraih sebuah kesepakatan global baru yang mengikat untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Saya berharap kita bisa menyetujui sebuah komitmen periode kedua setelah Protokol Kyoto (KP2).Namun, jika dukungan yang ada tidak mencukupi, impian untuk mencapai kesepakatan KP2 yang mengikat tersebut hanya akan menjadi wacana.

Tentu saja, kita harus merasa yakin bahwa semua negara penghasil emisi terbesar akan menjadikan komitmen mereka sebagai komitmen internasional dalam jangka panjang. Isu kedua adalah memastikan negara-negara maju, seperti Inggris, untuk menyampaikan komitmen keuangan jangka panjang mereka. Penting bagi negara berkembang untuk menyadari bahwa negara-negara industri maju ikut serta bernegosiasi dengan penuh keyakinan.

Mengerahkan jumlah keuangan iklim internasional yang memadai merupakan hal yang vital jika kita ingin membatasi suhu rata-rata global di bawah 20C. Kita perlu membahasnya lebih lanjut di Durban agar kemajuan yang nyata dapat diraih. Konferensi Durban tentu saja tidak akan menyelesaikan semua isu ini. Namun konferensi ini akan menjadi langkah penting lainnya untuk menuju tujuan utama kita, yaitu membangun rezim perubahan iklim internasional yang memerlukan pembatasan peningkatan rata-rata suhu global.

Indonesia telah memimpin komitmen-komitmen yang ambisius.Kami merasa kagum akan hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan Indonesia dan semua pihak yang memiliki peran penting dalam isu penting ini demi menciptakan sebuah dunia bagi kelangsungan anak dan cucu kita.

Semarang Metro

06 Maret 2011
  • Abduh Imanulhaq & Aris Mulyawan
WARGA Dukuh Padas, Desa Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Grobogan menghidupkan lagi tambang minyak bumi di dekat kampung mereka. Ikhtiar mencari rezeki dengan memanfaatkan kekayaan alam.

Matahari tepat di atas kepala ketika deru generator kembali terdengar di tengah hutan jati. Suara bising yang keluar dari mesin mobil Dyna-Rino itu menandai bekerjanya kembali para penambang minyak di Lapangan Sumur Tua BAPO.

Jangan bayangkan areal ini lazimnya pertambangan minyak modern yang menggunakan berbagai peralatan berat dengan truk-truk tangki yang hilir-mudik. Hapus pula gambaran mengenai tangki-tangki raksasa dengan pipa-pipa sebesar gajah yang terpasang di atas tanah.

Industri tambang minyak yang terletak di hutan jati milik Perum Perhutani KPH Randublatung ini berskala kecil. Sumur-sumur minyak (well) yang ditambang berukuran kecil. Peralatan, proses, dan teknologi penambangan juga teramat sederhana. Maklum, warga Padas melakukannya secara tradisional.

Guna mengeluarkan minyak mentah dari perut bumi, dipakai semacam timba terbuat dari pipa besi sepanjang lima meter dengan diameter 20 sentimeter. Untuk mengulur dan menariknya dengan tali baja sepanjang puluhan meter, dipakai generator sederhana. Generator itu merupakan mesin mobil bekas yang telah dimodifikasi.

”Mesin Rino itu saya beli dengan harga Rp 16 juta. Generator di sumur lain memakai mesin mobil Thames. Satunya lagi pakai diesel,” kata Winarto ”Tombol”, tokoh pemuda Padas yang mengoperasikan kembali tambang minyak ini.

Isi timba kemudian dimuntahkan ke dalam saluran yang menuju ke sebuah bak berdinding semen. Minyak yang terkumpul di bak masih bercampur dengan air, namun berada di bagian teratas.

Para penambang memisahkan minyak mentah tersebut dengan bantuan kain kasa berukuran 1 meter persegi. Kain dimasukkan ke dalam bak kemudian diperas kuat-kuat.

Sedikit demi sedikit, cairan berwarna cokelat pekat itu dimasukkan ke dalam jerigen.

Di sumur lain, prosesnya lebih sederhana lagi. Minyak mentah yang masih bercampur dengan air diciduk dari danau kecil seluas 600 meter persegi. Cairan itu dituang ke dalam bak kayu yang berisi tanah liat. Para penambang mengaduk-aduknya dengan tangan hingga minyak terangkat ke permukaan bak.

Jika dua kaleng bekas cat telah terisi penuh, penambang memikulnya ke tempat penampungan yang berjarak sekitar 800 meter. Di sini, minyak dituangkan dalam drum-drum bekas tempat aspal yang berkapasitas 210 liter.
Tambang Rakyat Winarto dengan bangga menyebut penambangan yang dikelolanya ini sebagai tambang rakyat. Peralatan sederhana dan dana terbatas membuat produksi minyak bumi dari Lapangan Sumur Tua BAPO ini minim.
Dari tiga sumur yang dioperasikan, setiap hari hanya terkumpul sekitar tiga drum minyak mentah atau sekitar 630 liter. Bagaimanapun, sekitar 60 warga Padas menggantungkan hidup dari hasil penambangan tersebut.
Winarto membagi mereka ke dalam tiga regu penambang. Setiap regu hanya bekerja siang hari selama seminggu. Setelah sepekan menambang, mereka beristirahat hingga dua minggu kemudian.

Bayaran setiap penambang Rp 25.000 per hari. Upah yang sama juga diberikan kepada mereka yang bekerja malam hari khusus menjaga tambang. ”Kami mulai bekerja jam 8.00 pagi. Istirahat jam 11.00, dilanjutkan kembali bada Zuhur,” terang pria bertubuh gempal ini.

Minyak mentah yang telah terkumpul akan langsung disuling. Tempat penyulingan yang terletak tak jauh dari rumah Winarto di Padas juga amat sederhana. Tempat itu terdiri atas sebuah drum di atas tungku pembakaran, dua kolam air, dan pipa sepanjang 10 meter.

Drum yang telah diisi minyak mentah dibakar dengan kayu. Uap minyak kemudian mengalir ke dalam pipa yang melintang di dalam kolam air pendingin sehingga mengembun. Setelah proses destilasi, keluarlah minyak tanah, solar, dan bensin. Sisa proses penyulingan di dalam drum menjadi aspal. ”Minyak mentah delapan jerigen akan menghasilkan minyak tanah empat jerigen dan solar dua jerigen. Setiap jerigen sekitar 35 liter.”

Hasil penyulingan itu tidak dijual kepada Pertamina. Ada pengumpul minyak olahan yang bersedia membelinya. Harganya tentu jauh di bawah harga resmi di pasaran, sekitar Rp 1.800- Rp 2.000 per liter. (71)
Selasa, 19 April 2011
Kejahatan Hutan Pakai Modus Baru
SOEKARNO-HATTA,(GM)-
Pemanfaatan hutan secara ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab masih saja terjadi hingga kini. Modus baru kejahatan hutan adalah penyertifikatan kawasan hutan dengan cara seakan-akan lahan tersebut menjadi objek sengketa terlebih dulu. Kasus terakhir yang saat ini masih dalam proses adalah sertifikasi 400 ha di Bogor dan 300 ha di Indramayu.“Sebenarnya masih ada kasus-kasus yang lain, seperti di Cianjur dan Sukabumi. Namun lahannya tidak terlalu luas, sekitar 15 ha. Rata-rata lahan yang disertifikatkan tersebut tanah subur, bahkan mengandung bahan galian strategis, seperti titanium, emas, dan pasir besi,” ungkap Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Perum Perhutanu Unit III Jabar dan Banten, N.P. Adnyana kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Senin (18/4).

Secara aturan, Perhutani termasuk pemerintah tidak memiliki sertifikasi hutan, sebab hutan tersebut sudah milik negara. Secara administrasi pemerintah hanya memiliki berita acara tata batas (BATB), bukan sertifikat. Namun masalah ini belum diketahui oleh masyarakat, termasuk aparat pemerintahan.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Polda Jabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diselesaikan,” jelasnya.

Ia menyebutkan kasus sertifikat tanah ini sebelumnya juga pernah terjadi di sejumlah wilayah di Jabar, bahkan sampai ke meja hijau. Namun di pengadilan Perhutani selalu dimenangkan. Luas lahan yang dikembalikan ke negara atas kasus sertifikasi lahan hutan mencapai 3.000 ha.

Sementara itu, disinggung mengenai penambangan liar pasir besi di daerah Tasikmlaya, Kepala Perhutani Unit III Jabar dan Banten, Bambang Setiabudhi mengungkapkan, belum lama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk menuntaskan masalah ini. Pihaknya sudah mengambil alih penanganan kasus tersebut yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota.

“Masalah ini harus segera disikapi. Saya yakin ‘pemain’-nya banyak. Makanya, kita (provinsi, red) ambil alih. Luas lahan yang digunakan untuk penambangan tersebut sekitar 400 ha. Namun kita belum mengetahui kerugian atas penambangan tersebut. Yang jelas, sudah banyak pihak yang mendukung kita untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk dari masyarakat. Ya kita akan tutup saja penambangan liar tersebut,” kata Bambang. (B.96)**

S: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110419023459&idkolom=tatarbandung

Lima Langkah Mengembalikan Lingkungan Hutan Indonesia Cetak
Oleh: Ir. Fadmin Prihatin Malau

Tahun 2011 dilaksanakan Moratorium hutan alam di Indonesia. Penulis jadi teringat pada akhir tahun 2010, tepatnya 23 November ketika mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP Kahut Indonesia-SPSI) di Wisma DPR RI Cisarua Bogor,

Jawa Barat betapa serunya diskusi, perdebatan tentang Moratorium Hutan Alam Indonesia.

Diskusi dan perdebatan itu diawali dengan Keynote Speech Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan yang memaparkan tentang program pembangunan hutan Indonesia. Kemudian berlanjut dengan dilaksanakannya Moratorium hutan Indonesia pada tahun 2011 yang terkait dengan Letter of Intent (LoI) Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia.

Para peserta Rakernas ke-5 SP Kahut Indonesia-SPSI adalah para pekerja dari seluruh Indonesia yang bekerja dari sektor kehutanan masih ragu akan hutan alam yang akan dimoratoriumkan pemerintah. Keraguan itu beralasan karena LoI disebutkan moratorium izin baru konvesi hutan alam primer dan gambut. Wajar ragu sebab bila disebutkan hutan alam primer sama artinya hutan alam yang masih perawan (belum dieksploitasi). Beda dengan hutan alam sekunder adalah hutan alam yang telah pernah dieksploitasi atau dikenal dengan Logged Over Area (LOA) atau hutan bekas tebangan.

Penulis dan para peserta Rakernas yang lain waktu itu juga ragu karena sebutan moratorium izin baru. Pengertian izin baru inilah yang membingungkan teman-teman. Namun, dalam keraguan itu penulis menulis bahwa masalah global warming yang kini diributkan manusia di bumi ini merupakan fenomena baru. Deforestasi (menghilangnya lahan hutan) atau kerusakan hutan yang terjadi penyebab utama global warming. Fakta yang ada, secara kasat mata memang kondisi hutan di Indonesia terus berkurang dengan berbagai aktivitas seperti kegiatan industrialisasi, pembukaan lahan dan aktivitas pembangunan lainnya.

Kegiatan ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan yang menyebabkan dahulu nyaris seluruh daratan Indonesia ditumbuhi hutan. Namun, kini hal itu sudah tidak demikian lagi. Kegiatan itu sudah terjadi ketika Indonesia dijajah Belanda, sekitar tahun 1939 di mana ketika itu dilakukan pembukaan perkebunan dalam skala besar yang diperkirakan hutan dieksploitasi mencapai 2,5 juta hektar untuk dijadikan lahan perkebunan. Disamping pembukaan hutan untuk lahan perkebunan skala besar juga terjadi pembukaan hutan untuk lahan perkebunan dalam skala kecil dari tahun ke tahun sampai Indonesia merdekan tahun 1945. Lahan hutan itu berubah menjadi perkebunan atau persawahan dengan alasan utama untuk kepentingan pertanian bagi kehidupan manusia di Indonesia.

Fakta yang ada bahwa hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati cukup bagus yang mana kekayaan hayati itu mencapai 11 persen spesies tumbuhan yang ada di dunia, terdapat 10 persen spesies mamalia dari total binatang mamalia yang ada di dunia dan 16 persen spesies burung yang ada di dunia serta unsure ekologi lainnya di dunia ini.

Perlu Data Kongkrit

Selalu menjadi pertanyaan, jika dahulu daerah Indonesia nyaris semuanya lahan hutan, kini muncul pertanyaan sebenarnya berapa luas hutan yang dimiliki Indonesia sesungguhnya. Hal ini penting karena dari data yang sesungguhnya ini dapat diambil langkah kongkrit dalam menata hutan Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Indonesia pada 1950 menyebutkan sekitar 84

persen luas daratan Indonesia (162. 290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Dalam Peta vegetasi 1950 itu menyebutkan luas hutan per pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40. 700. 000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.050.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar, Jawa seluas 5.070.000 hektar dan terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur seluas 3.400. 000 hektar.

Nah, muncul pertanyaan, apakah angka-angka pada tahun 1950 ini masih tetap ada dan bila sudah tidak begitu lagi sebenarnya angka yang faktual berapa karena ini sangat penting dan menentukan. Hasil survei yang dilakukan pemerintah menyebutkan bahwa tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektar dan bila dibandingkan dengan luas hutan tahun 1950 maka terjadi penurunan sebesar 27 persen dengan perkiraan laju deforestrasi antara 0,6 dan 1,2 juta hektar.

Data-data yang ditampilkan dari hasil survei perlu dievaluasi karena menurut Bank Dunia pada 1999, bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melakukan pemetaan ulang pada areal tutupan hutan berdasarkan survey menyebutkan laju deforestasi rata-rata 1,7 juta hektar dari tahun 1985–1997 dan menyebutkan pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan mengalami deforestrasi terbesar yakni 20 persen dari hutan yang ada.

Sekali lagi data kongkrit yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya hutan Indonesia. Pemerintah jangan lagi menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya. Secara kasat mata memang kondisi hutan Indonesia sudah berbeda dengan dahulu. Tidak perlu jauh-jauh bisa dilihat di Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia yang dahulu hutan kini telah menjadi perkebunan, perkampungan, perkotaan dan lainnya.

Hal ini mulai terjadi ketika era tahun 70-an deforestrasi sangat serius. Hal itu ditandai dengan gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintahan orde baru kala itu, tumbuhnya Industri perkayuan dengan pesat. Pembukaan hutan secara besar-besaran dan

komersial terjadi. Sangat disayangkan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat maka terjadi pengelolaan hutan yang tidak (kurang) baik. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Soeharto) pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) cukup besar, hampir setengah dari luas total hutan Indonesia. Belum lagi banyak pengusaha yang mengajukan permohonan izin Pemanfaatan Kayu (kayu IPK) pada areal hutan alam yang dikonversi. Banyak para pengusaha itu tidak melakukan penanaman kembali dan menjadi terlantar.

LIMA LANGKAH

Persoalan utama kini bagaimana mengembalikan hutan Indonesia kepada kondisi yang baik, sebab bila semakin hancur maka anak-cucu nantinya tidak akan mendapatkan tempat yang baik lagi di bumi Indonesia. Sekarang saja ancaman serius telah di depan mata dengan adanya global warming.

Mengembalikan hutan Indonesia ada lima langkah kongkrit yang harus dilakukan, pertama melakukan pendataan (mapping) kondisi hutan Indonesia yang sebenarnya. Perlu data kongkrit. Hal ini mutlak, apa yang penulis gambarkan pada awal tulisan ini jelas kita (pemerintah Indonesia) belum memiliki data kongkrit tentang hutan Indonesia.

Bila data kongkrit telah dimiliki maka langkah kedua melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan satu sistem dan strategi yang jelas, akurat dan terukur. Penglolaan kawasan hutan harus melibatkan semua unsur dan unsur yang terpenting adalah manusia, karena manusia yang menjadi penentu

Harus diingat dan diakui bahwa kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh manusia. Namun, ada memang kerusakan hutan diakibat alam itu sendiri seperti adanya hutan yang terbakar akibat disambar petir tetapi itu kecil sekali kemungkinan fenomena itu terjadi. Faktor utama kerusakan oleh tangan manusia dan Allah dengan tegas mengatakan bahwa kerusakan di bumi ini sesungguhnya oleh ulah tangan manusia dan Allah menempatkan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi ini.

Bila demikian maka mengembalikan hutan Indonesia kepada kondisi yang lebih baik dari sekarang ini tergantung dari manusia yang ada sekarang ini. Mengembalikan hutan Indonesia sudah jelas tugas dari manusia Indonesia itu sendiri. Manusia Indonesia tidak mungkin berjalan sendiri, harus yang menjadi pemimpinnya adalah pemerintah Indonesia.

Langkah ketiga adalah kebijakan pemerintah bagaimana caranya mengendalikan manusia Indonesia agar tidak merusak hutan, pemerintah menciptakan manusia Indonesia yang tidak merusak hutan, menjadi manusia berjiwa rimbawan, cinta kepada hutan dan lingkungan dimana manusia Indonesia itu berada.

Langkah ketiga ini juga berhasil tidak lepas dari langkah kedua yakni manusia yang mengelola hutan. Undang-Undang tentang kehutanan pada dasarnya sudah baik, tetapi pelaksanaannya yang belum (tidak) baik. Pemerintah harus tegas dalam menjalankan Undang-undang yang ada, jangan tebang pilih dalam menerapkan Undang-undang yang ada. Fakta yang ada selama ini pemerintah acap kali membuka peluang untuk menyalahgunakan Undang-Undang itu demi kepentingan tertentu.

Pada posisi ini Menteri Kehutanan RI dan seluruh jajarannya harus tanggap, tangkas dan jujur melakukannya. Misalnya saja peraturan yang menyangkut Letter of Intent Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia. Jangan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Bila ini yang terjadi maka dari Letter of Intent (LoI) adanya moratorium tidak akan berhasil.

Langkah keempat adalah sikap dari pemerintah dalam mengembalikan lingkungan hutan Indonesia. Berbagai kebijakan harus jelas seperti pemberian izin-izin penebangan hutan alam yang jelas, jangan seperti selama ini selalu muncul masalah tumpang tindih, akibatnya hutan hancur dan tidak ada yang bertanggungjawab.

Langkah kelima adalah komitmen, janji, kesediaan pemerintah benar-benar ingin mengembalikan hutan Indonesia dengan jalan berjanji melaksanakan dari empat langkat di atas dan berkomitmen tidak ada ampun bagi siapa saja yang melanggar peraturan agar hutan Indonesia tidak rusak, punah. Hal yang paling penting tidak ada ampun bagi yang melakukan penebangan liar (illegal logging) dan penebangan yang legal tetapi dalam pelaksanaannya tidak benar juga harus ditindak tegas. Langkah kelima ini berhasil bila tidak hanya sebatas atau sekadar retorika saja, harus dilaksanakan.

Bila lima langkah ini dilaksanakan maka ada peluang untuk mengembalikan lingkungan hutan Indonesia yang kini sudah sangat memprihatinkan dan ingat kondisi yang memprihatinkan ini mengancam kehidupan manusia Indonesia sekarang ini dan menghapus kehidupan manusia mendatang. Semoga tidak terjadi.

(Penulis adalah sarjana pertanian, pemerhati masalah sosial, ekonomi dan budaya serta praktisi kehutanan di Sumatera Utara).

  S: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92618:lima-langkah-mengembalikan-lingkungan-hutan-indonesia&catid=97:lingkungan&Itemid=127

Orang Rimba Minta Taman Nasional Dikelola Adat PDF Cetak Surel
Sabtu, 16 April 2011 01:55

JAKARTA, HALUAN— Ko­­mu­­­nitas adat Orang Rim­ba atau Suku Anak Da­lam di hutan Bukit 12 Provinsi Jambi me­nginginkan agar Taman Na­sional (TN)  Bukit 12 dikelola dengan sistem adat mereka.

“Orang Rimba menerima Taman Nasional, tapi kami ingin dikelola dengan sistem adat,” kata salah satu Orang Rimba, Pengendum Tampung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Jumat.

Orang Rimba saat ini ting­gal di pinggiran Taman Nasional Bukit 12 yang memiliki areal seluas 60.500 hektar. Mereka sudah mendiami kawasan hutan tersebut sejak puluhan tahun.

Ditetapkannnya hutan tem­pat tinggal mereka sebagai Taman Nasional maka Orang Rimba tidak bisa lagi meman­faatkan hasil hutan seperti yang selama ini mereka la­kukan yaitu dengan hukum adat.

Terlebih lagi tekanan dari pembukaan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) semakin membuat Orang Rimba tersisih dari tempat tinggal mereka.

Pengendum mengatakan, komunitasnya menginginkan agar zona-zona di kawasan hutan tersebut direvisi kembali dan diharapkan ada zona tersendiri yang diberikan sebagai tempat tinggal Orang Rimba.

Kehidupan Orang rimba sebagai penjelajah hutan Bukit 12 dan memanfaatkan hasil rimba saat ini semakin terjepit dan terpaksa masuk semakin dalam ke hutan.

Kepala Adat Orang Rim­ba, Ngandun mengatakan, ber­bagai tekanan yang terjadi atas ko­munitas mereka juga telah mengubah sosial budaya mas­ya­­­ra­katnya.

Berbagai adat kebiasaan mereka juga terancam punah karena ekspansi perusahaan sawit yang memaksa mereka untuk berpindah lebih dalam ke hutan Taman Nasional.

Pendamping Komunitas Orang Rimba, Dani dari Per­kumpulan Hijau me­ngatakan saat ini Orang rimba dalam posisi terjepit diantara ke­beradaan perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri dan taman nasional.

“Mereka tidak mungkin hidup dikebun sawit dan HTI karena akan diusir oleh peru­ sahaan, juga tidak mungkin tinggal di taman nasional karena saat ini sedang ge­ncarnya Program Pe­ngu­rangan Emisi dari Ke­rusakan dan Penggundulan (REDD) plus,” katanya.(ant)

S: http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3693:orang-rimba-minta-taman-nasional-dikelola-adat&catid=4:nasional&Itemid=78

Kembangkan Investasi, Samsung Tambah Lahan Kelapa Sawit

Raden Jihad Akbar |

Sabtu, 16/04/2011 02:28 WIB

Jakarta – Perusahaan Asing asal Korea,Samsung C&T siap memperluas investasinya di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut ditunjuKkan dengan rencana penambahan lahan kelapa sawit yang sudah diinvestasikan sebelumnya.

Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perekonomian Amir Sambodo mengungkapkan, Samsung C&T saat ini telah memiliki lahan minyak kelapa sawit (CPO) di wilayah Sumatera dengan luas 250 ribu hektar.

Dan, lanjutnya, Samsung berniat untuk menambah luas lahan hingga 2-3 kali lipat dari yang ada saat ini. “Dia bilang paling nggak double bahkan tiga kali dari yang sekarang,” ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/4/2011).

Samsung menurut Amir, mengincar wilayah Kalimantanuntuk penambahan lahan kelapa sawit tersebut. Pasalnya, ia menyatakan, lahan di Sumatera menyempit sehingga tidak bisa untuk memenuhi permintaan investasi yang bukan hanya di rencanakan untuk industri hulu, tetapi juga hilir.

“Maka dia akan mencari di Kalimantan. Pak Menko tadi mengatakan dia mendukung sekali karena waktu di Koreakanjuga menjanjikan,” ujarnya.

Selain Kelapa sawit, Samsung juga berencana mengembangkan beberapa investasinya, bahkan akan menambah investasi baru di Indonesia. (rdn/lav)

S: http://today.co.id/read/2011/04/16/25324/kembangkan_investasi_samsung_tambah_lahan_kelapa_sawit

Minggu, 30 Mei 2010 | 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, penunjukan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat karena Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar.

“Ternyata bukan karena murni prestasinya Jeng Sri, tapi karena prestasi negara kita yang mau berutang ke Bank Dunia,” kata Koordinator ICW, J Danang Widoyoko, dalam keterangan persnya soal “Tolak Utang Untuk Perubahan Iklim” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

ICW bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan INFID merilis temuannya soal perjanjian penambahan utang sebesar 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,5 triliun yang disepakati pada 25 Mei 2010 untuk biaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Dia menjelaskan, utang Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan terhadap Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, dan Agence Francaise de Development.

Untuk mendanai penanggulangan dampak perubahan iklim itu, sejak tahun 2008, pemerintah sudah berutang Rp 18 triliun.

Danang menilai, keberadaan Sri Mulyani di Bank Dunia tak ubahnya menjadi sapi perahan Bank Dunia. “Keberadaan Sri Mulyani untuk menghidupi kantor Bank Dunia di Indonesia. Bank Dunia di Indonesia bisa berjalan karena utang pemerintah kita ke mereka,” sebut Danang.

Tindakan itu pun dinilai oleh Walhi sebagai bentuk kesetiaan pemerintah kepada bankir-bankir di luar negeri. “Betapa besarnya loyalitas kita kepada World Bank dibanding kepada masyarakatnya sendiri yang telah membayar pajak,” sindir Manager Kampanye Walhi, Teguh Surya. (Samuel Febriyanto)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/05/30/17035049/Sri.ke.AS.Dikaitkan.Utang.Rp.7.5.Triliun-5

Medan (ANTARA News) – Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta pengusaha sawit tidak mencemaskan moratorium karena larangan sementara ekspansi perkebunan hanya untuk tempat tertentu untuk kepentingan menjaga lingkungan.

“Moratorium itu juga bukan karena tekanan asing. Itu perlu dipertegas,” katanya di Medan, Kamis.

Hatta berada di Medan sejak Rabu memberi pengarahan dalam acara penutupan konferensi dan pameran Semarak 100 Tahun Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mulai 28 Maret dan meninjau industri hilir sawit.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 26 persen hingga 2020 dan itu akan tetap dilakukan meski tanpa bantuan asing.

Pemerintah telah menugasi masing-masing instansi untuk mewujudkan komitmen tersebut, sehingga sudah jelas siapa dan apa yang akan dikerjakan untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen itu.

Lebih jauh dia menyebutkan, konsep moratorium hanya untuk hutan-hutan primer dan lahan gambut yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hutan yang bisa dikonversi untuk infrastruktur dan khususnya lahan pangan.

Bagi infrastruktur dan lahan pangan, misalnya, tidak mungkin dikurangi karena jumlah penduduk akan terus bertambah dan Hatta memastikan pembukaan lahan baru ditempat yang tidak melanggar aturan masih diijinkan.

Ketua Umum Gapki Joefly Bahroeny menyebutkan, pengusaha sawit dewasa ini memang takut banyak bicara dan mengambil sikap karena merasa bahwa banyak masalah yang akan menghambat perkembangan usaha sawit itu termsuk di dalamnya soal moratorium.

Alasan itu, kata dia, yang membuat konferensi sawit di Medan tidak muncul banyak perdebatan ketika para pembicara/pembawa makalah menyampaikan berbagai permasalahan sawit itu.

Dia berharap, pemerintah menyadari itu dan bisa bersikap memberikan dorongan kepada pengusaha untuk mempertahankan posisi Indoensia sebagai egara penghasiil sawit terbesar..

“Tetapi dalam dialog dengan Presiden dan Menko Perekonomian, Gapki akhirnya lega karena ditegaskan pemerintah mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai leader dalam semua aspek industri kelapa sawit.Semoga itu memang kenyataannya,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah berjanji melakukan moratorium hutan dengan pemerintah Norwegia dimana Indonesia disebut-sebut akan mendapat bantuan sebesar satu miliar dolar AS.

(ANTARA/S026)

S: http://www.antaratv.com/print/252195/hatta-moratorium-sawit-bukan-tekanan-asing

Indonesia Tetap Moratorium Konversi

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah tetap akan menjalankan komitmen dengan Norwegia, meski parlemen negara Skandinavia itu tidak menjamin dana kompensasi moratorium konversi hutan alam primer dan lahan gambut pasti disetujui dikucurkan.

“Kok dibatalkan? Kita mau sendiri kok, buat apa kita batalkan,” kata Menhut Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, usai MoU penanaman dengan Perum Pegadaian, SOKSI, dan Pengurus Nasional Karang Taruna.

Soal pencairan dana kompensasi yang belum ada kepastian tersebut, Zulkifli juga mengaku tidak berkompeten menjelaskannya. “Kalau soal uang-uang itu bukan di saya, itu tanya ke UKP4,” katanya.

Sebelumnya, sepuluh anggota Komisi IV DPR melakukan lawatan ke parlemen dan pemerintah Norwegia. Dari hasil kunjungan pada 22-26 Maret tersebut, terungkap bahwa parlemen negara tersebut belum tentu memberikan persetujuan pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS.

“Parlemen di sana menyampaikan kepada kami bahwa mereka prinsipnya mendukung (LoI), tapi tidak ada jawaban sepatah kata pun bahwa mereka akan setuju untuk mengalokasikan anggaran. Belum ada kalimat itu,?” kata Wakil Ketua Komisi IV yang juga ketua rombongan kunjungan tersebut, Firman Subagyo.

Firman mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapat dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, pihak parlemen di sana memang tidak terlibat dalam pembahasan LoI tersebut. “Itu resmi pernyataan dari Dubes Indonesia di sana,” katanya.

Dia mengatakan parlemen Norwegia memiliki peran strategis untuk menentukan apakah dana tersebut bisa dicairkan atau tidak, setelah Indonesia menjalankan komitmen dalam LoI yang diteken pada Mei 2010 itu.

Artinya, menurut Firman, dana kompensasi moratorium tebang sebesar 1 miliar dolar tersebut belum tentu bisa disetujui parlemen Norwegia untuk dicarikan.

“Itu yang saya khawatirkan. Itu yang tidak terjawab oleh parlemen. Bahkan ketika kami tanyakan ke parlemen mereka bilang itu domainnya pemerintah. Namun ketika ditanyakan ke pemerintah, mereka bilang itu domain parlemen. Jadi lempar-lemparan,” kata politikus Golkar ini.

Dalam berbagai kesempatan, Menhut Zulkifli Hasan menegaskan tanpa LoI dengan Norwegia, Kementerian Kehutanan sudah tidak lagi memberikan izin baru untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.
(A027/S025)

S: http://www.antaratv.com/print/252769/indonesia-tetap-moratorium-konvers

Kamis, 17 Maret 2011 | 09:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejak 2008 hingga 2010, utang program perubahan iklim Indonesia mencapai US$ 1907 juta, atau sekitar Rp 17 triliun. “Utang itu dijadikan instrumen pengelolaan defisit anggaran oleh pemerintah,” kata Arif Budimanta, anggota DPR dari PDI Perjuangan, Rabu (16/3).

Pernyataan Arif disampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk “Ekonomi dan Ekologi Politik Perubahan Iklim”. Seminar yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, ini diselenggarakan oleh Civil Society Forum for Climate Justice, Institut Hijau Indonesia, dan Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR.

Arif mendapat data itu dari laporan utang pemerintah dengan tagline “Climate Change Program Loan”. Utang itu berasal dari Jepang (melalui JICA), Prancis (AFD), dan Bank Dunia. Dia menengarai masih ada pemerintah dan lembaga internasional lain yang memberi utang ke Indonesia.
Dia sempat menanyakan kepada pemerintah saat rapat kerja alokasi anggarannya. “Jawabannya masih kabur, tidak jelas di kementerian apa uang itu dipakai,” kata dia, yang dibenarkan Lauren Bahang Dama, anggota DPR dari PAN.

Menurut Arif, utang bagi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum memiliki korelasi terhadap perubahan kualitas lingkungan dan penurunan emisi karbon yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun lalu, Presiden memang menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020.

Selain Arif, pembicara lainnya adalah Koordinator Program HuMa, Bernadus Steni, Maemunah (CSF), serta Direktur Kampanye Walhi Teguh Surya. Adapun moderator seminar adalah Lauren Bahang Dama.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat menilai pemerintah Indonesia terjebak pada agenda mitigasi perubahan iklim yang didorong negara maju untuk menjaga hutan. “Akhirnya di dalam negeri kita ribut sendiri gara-gara soal uang dari negara maju yang harusnya paling bertanggung jawab dalam aksi mitigasi,” kata Bernadus Steni.

UNTUNG WIDYANTO

S: http://www.tempointeraktif.com/hg/sains/2011/03/17/brk,20110317-320742,id.html

   
GARUDAMAGAZINE.COM

Duh,,,Tradisi dan Budaya Orang Rimba Terancam Punah

Orang Rimba/Suku Anak Dalam
Jumat, 15 April 2011 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tradisi dan budaya Orang Rimba atau Suku Anak Dalam yang menetap di kawasan hutan Bukit 12 Provinsi Jambi terancam punah. Kondisi itu diakibatkan tekanan pembangunan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri maupun kehadiran Taman Nasional Bukit 12.

“Kebiasaan-kebiasaan hidup Orang Rimba antara dulu dan sekarang sangat jauh berbeda karena memang dulu belum ada ekspansi dari perkebunan masyarakat lokal, taman nasional dan kebun sawit,” kata Kepala Adat Orang Rimba, Ngandun di Jakarta, Jumat (15/4).

Ngandun bersama sejumlah Orang Rimba berada di Jakarta menggelar konferensi pers di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait permasalahan masyarakat adat Orang Rimba yang semakin tersisih dari wilayah adatnya.

Ngandun mengatakan, sejumlah kebiasaan Orang Rimba yang mulai terkikis dan berubah di antaranyameminum air mentah. Kebiasaan itu tidak dilakukan lagi karena sungai yang tercemar, selain itu ikan juga sulit didapat.

“Sebelum ada perkebunan sawit, Orang Rimba tidak memasak air minum, sekarang kalau minum air mentah kami sakit perut,” kata Tumenggung Pemebar, salah seorang petinggi Orang Rimba.

Sejumlah tanaman obat-obatan yang kerap digunakan Orang Rimba mulai menghilang dan sulit ditemui karena penebangan hutan untuk perkebunan sawit.

Perubahan yang paling dirasakan adalah hukum adat yang diberlakukan bagi perusak pohon sulit dilakukan karena kerusakan terjadi secara massal oleh perusahaan.\

Orang Rimba mempunyai kebudayaan setiap orang harus menjaga satu pohon yang menjadi penanda saat ia lahir atau sebagai pengganti identitas karena mereka tidak mempunyai akta kelahiran.

Jika pohon itu dirusak atau bahkan sampai ditebang maka siapapun pelakunya harus dihukum membayar denda sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Orang Rimba atau Suku Anak Dalam adalah komunitas adat yang tinggal secara semi nomaden di kawasan hutan Bukit 12 dan hidup dari alam dengan berburu. Tekanan dari perkebunan sawit memaksa mereka terus berpindah dan semakin terdesak ke dalam hutan yang kini menjadi Taman Nasional Bukit 12.

Sebagai Taman Nasional, Orang Rimba tidak bisa lagi bebas mengelola hutan dengan hukum adat mereka sehingga mereka akan sulit bertahan.

Manajer kampanye Hutan Eksekutif Nasional Walhi, Deddy Ratih mengatakan, Orang Rimba menjadi korban dari berbagai intervensi pembangunan. Ruang hidup mereka semakin terdesak atas nama konservasi.

Menurut Deddy, relokasi yang ditawarkan pemerintah bukan jawab bagi permasalahan Orang Rimba karena akan menjadi proses transformasi yang dipaksakan akan merusak tatanan sosial mereka.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

Elly Burhaini Faizal, The Jakarta Post, Denpasar | Tue, 04/12/2011

Indonesia should protect its mangrove forests since they can store a greater amount of carbon than other tropical trees, experts say.

Daniel Murdiyarso, a senior researcher from the Center for International Forestry Research (CIFOR), said on Monday that Indonesia’s climate change mitigation programs would be futile without conserving the nation’s 3 million hectares of mangrove forests, which comprise 23 percent of the world’s total.

“It is the largest share of mangroves on earth,” he told reporters on the sidelines of a three-day workshop for journalists on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-Plus programs that ended on Monday.

According to Daniel, researchers have shown that mangrove forests could store five or six times the amount of carbon than other tropical forests.

Stephen Crooks, a climate change expert from US-based environmental consulting firm ESA PWA, said drained coastal wetlands or mangroves might account for the release up to 500 million tons of carbon dioxide a year.

“[They] may account 10 percent [of emissions from] all forests that have been cut down around the world. It is equivalent to the amount of [carbon dioxide] released by Mexico or the state of California,” he told The Jakarta Post.

Despite a huge potential to store carbon, the size of mangrove forests continues to decrease as hectare after hectare of mangrove trees are cleared for aquaculture or other economic purposes.

“Right now, we are chopping down a lot of mangrove. The carbon emissions being released will increase over time,” Crooks said.

The rate of deforestation for Indonesia’s mangrove forests has reached about 7 percent per year, according to reports.

The destruction and degradation of mangrove ecosystems may produce up to 10 percent of global emissions from deforestation and forest degradation, although mangrove forests account for only 0.7 percent of all tropical forests.

Kalimantan lost about 8 percent of its mangrove forests a year between 2000 and 2005.

Typically located in highly populated coastal areas, mangrove forests have been threatened by massive land conversions for aquaculture and infrastructure development.

Apart from their potential to store carbon, mangroves also protect coastal areas from abrasion caused by ocean waves.

Climate change may cause sea levels to rise by 18 to 79 centimeters this century – and potentially much higher if melting polar ice accelerates due to global warming.

“It is an important thing to think about due to the fact that coastline in Indonesia reaches 55,000 kilometers, making it the country with the longest coastlines in the world after Canada,” Daniel said, adding coastal areas with mangrove forests suffered less destruction during the 2004 Aceh tsunami than did areas with no mangroves.

According to Daniel, mangrove forests were important for mitigating and adapting to climate change.

“Mangroves should have adequate protection as has been given to tropical peatlands,” said Daniel.

He said President Susilo Bambang Yudhoyono should keep his pledge for Indonesia to change its status from “a net emitter” to “a net sink” for carbon by 2030.

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/12/ri-should-pay-more-attention-mangrove-forests-experts.html

12 April 2011

Denpasar, Kompas – Hutan mangrove memiliki kerapatan empat kali lebih besar dibandingkan hutan tropis pada umumnya. Potensi penyimpanan karbon pun berbanding jauh lebih besar.

Meski demikian, potensi ini belum dilirik sebagai bagian dari usaha pengurangan emisi karbon ke atmosfer. Perusakan terhadap tanaman mangrove terus terjadi dan menyebabkan kerusakan substrat di bawahnya. Lebih lanjut, melepaskan gas nitroksida yang kuantitasnya ratusan kali gas karbon dioksida.

Daniel Murdiyarso, peneliti senior Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Senin (11/4) di Bali, menjelaskan, pembicaraan mengenai peran penting hutan lahan basah tropis dalam perubahan iklim dapat diperlebar untuk menyertakan mangrove. Mangrove atau biasa disebut bakau memiliki kesamaan sifat dengan lahan gambut.

Mangrove dan gambut menghadapi deforestasi dan degradasi yang cukup serius. Karena itu, menurut Daniel, perlindungan terhadap mangrove mutlak dilakukan, seperti instrumen yang telah disusun pada bakau.

Ia mencatat laju kerusakan mangrove di Kalimantan mencapai 7 persen dalam lima tahun terakhir. Perusakan disebabkan penggunaan lahan untuk budidaya perikanan, infrastruktur, dan usaha lain. Di Jawa, dampak perusakan mangrove telah dirasakan, yaitu abrasi tinggi dan kesulitan mencari ikan.

Hasil penelitian CIFOR dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) Bidang Kehutanan yang dirilis pekan lalu memperlihatkan, kepadatan karbon hutan mangrove lebih tinggi empat kali daripada hutan tropis umumnya. Perusakan dan degradasi ekosistem mangrove diperkirakan menghasilkan hingga 10 persen dari emisi deforestasi global. Padahal, luas hutan mangrove hanya 0,7 persen dari hutan tropis. Karbon lebih banyak tersimpan di bawah hutan bakau daripada di atas permukaan tanah dan air. Data terakhir menunjukkan, Indonesia memiliki 3,1 juta hektar mangrove atau 22,6 persen dunia. Mangrove penting untuk melindungi pantai dari abrasi dan terjangan badai sehingga berharga bagi Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 55.000 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada.

Stephen Crooks, Direktur Perubahan Iklim Biro Konsultasi Perlindungan, Peningkatan, dan Perbaikan Ekosistem yang Bergantung pada Air (ESA-PWA), menjelaskan, hutan mangrove, rawa pasang surut, dan padang lamun menghilangkan karbon dari atmosfer serta menguncinya di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun. Tidak seperti hutan daratan umumnya, ekosistem laut secara terus-menerus membangun kantong-kantong karbon dalam jumlah besar di dalam sedimen laut.

Louis Verchot, peneliti senior CIFOR, menjelaskan, lahan basah yang dikeringkan untuk pertanian berpotensi melepaskan gas nitroksida akibat persenyawaan dengan pupuk. Pada satu hektar lahan menghasilkan 4-5 kilogram gas nitroksida. ”Jumlah nitroksida 4-5 kilogram itu setara dengan 1 ton karbon dioksida,” ujarnya. (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/04/12/02523861/perusakan.mangrove.sebabkan..pelepasan.karbon

11 April 2011

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Ombak terus menerjang pantai di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sabtu (9/4). Menurut warga, hujan yang terjadi terus-menerus dalam setahun terakhir telah menyebabkan abrasi hingga 30 meter.

PELAIHARI, KOMPAS – Puluhan rumah di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, terancam roboh oleh abrasi. Abrasi paling besar mencapai 30 meter yang terjadi setahun terakhir akibat perubahan cuaca.

Dari pengamatan Kompas, Sabtu (9/4), jarak antara perumahan warga dan bibir pantai sekitar delapan meter, setahun silam masih 30 meter. Bahkan, ombak sudah menyentuh salah satu bangunan tempat penyimpanan ikan milik warga yang terbuat dari daun nipah.

Pengakuan warga, tahun lalu masih ada dua rumah nelayan di sisi bangunan tempat penyimpanan ikan itu. Namun, kedua rumah tersebut kini tidak ada lagi lantaran roboh diterjang ombak. Begitu pula palang kayu piranti penjemuran ikan banyak yang hilang.

Sementara itu, sekitar 20 meter ke arah laut terdapat bangunan serupa terbuat dari kayu yang tinggal kerangka. Sepertiga badan bangunan sudah terendam ombak. Ombak juga meninggalkan timbunan sampah berupa ranting dan kayu kering di sepanjang garis pantai.

”Beberapa tahun ini memang sudah abrasi, tetapi kecil-kecilan. Abrasi paling parah terjadi pada 2010. Hujan turun terus-menerus, kadang diikuti angin dan ombak besar. Bahkan, sebulan terakhir para nelayan berhenti melaut akibat cuaca buruk,” ujar Ketua RT 5 Desa Kuala Tambangan Rahmani. Akhir Maret lalu terjadi angin puting beliung yang merusak 19 rumah warga.

Kondisi pantai setempat cukup landai, sedangkan pepohonan yang diharapkan bisa menjadi benteng ombak Laut Jawa banyak yang tidak ada lagi. ”Dulu ada pepohonan, seperti kayu galam dan ketapang. Namun, sekarang di beberapa tempat banyak yang habis,” kata Rahmani.

Andalkan beronjong

Kondisi ini sudah ditangani, salah satunya dengan memasang beronjong. Namun, beronjong bantuan provinsi dan kabupaten itu tidak efektif karena panjangnya hanya sekitar 200 meter, dari sekitar 1.000 meter garis pantai yang mengalami abrasi di Desa Kuala Tambangan.

Yugo Heru Ahmat, Camat Takisung, mengatakan, abrasi juga terjadi pada tiga desa lainnya, yakni Tabonio, Takisung, dan Pagatan. Panjang pantai yang terkena abrasi tersebut diperkirakan mencapai ribuan meter.

”Sementara ini penanganan menggunakan beronjong. Diakui, sejauh ini memang belum maksimal, tetapi keberadaan beronjong itu diharapkan terus bertambah. Jadi ada penambahan secara berkala, baik itu dari APBD kabupaten maupun provinsi,” ujar Yugo. (WER)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/04/11/03594675/permukiman.warga.di.kuala.tambangan.terancam.abrasi

11 April 2011

Yogyakarta, Kompas – Rencana PT Pupuk Sriwidjaja—selaku induk perusahaan pupuk badan usaha milik negara—memaksakan penggunaan pupuk majemuk merek Phonska berpotensi mematikan industri pupuk di sentra-sentra produksi pangan. Selain merugikan petani, hal itu juga bertentangan dengan pemerataan pembangunan ekonomi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Minggu (10/4), saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, terlalu menyederhanakan masalah apabila BUMN pupuk menstandardisasi pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium (NPK) atau pupuk majemuk dalam satu komposisi. Hal itu tidak sesuai dengan karakteristik pertanian di Indonesia.

Mustafa mengungkapkan, semangat awal pengembangan dan pembentukan induk perusahaan pupuk BUMN adalah agar industri pupuk mampu menjalankan peran komersialisasi, di samping pelayanan publik melalui pupuk bersubsidi.

Sasarannya adalah sektor perkebunan. Hal itu karena peluang peningkatan penjualan pupuk ke sektor perkebunan besar, seperti tebu dan kelapa sawit, untuk mendukung peningkatan produksi. Apalagi, aspek komersial industri pupuk baru berjalan 51 persen dari potensi yang ada. ”Dengan komersialisasi, industri pupuk BUMN akan berkembang,” katanya.

Mahal

Agus Pakpahan, mantan Deputi Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kementerian BUMN, mengatakan, dengan situasi negara seperti sekarang, pemaksaan standardisasi NPK mengikuti satu standar dan menggunakan teknologi granula, biayanya akan mahal. Kondisi yang tidak mendukung adalah ekonomi tidak pasti, keuangan negara yang terbatas, tuntutan untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang mendesak, partisipasi petani, serta tuntutan perubahan dalam budidaya pertanian.

SElain itu, standarisasi itu bergantung pada teknologi asing, tidak berdampak pada ekonomi regional atau lokal, tidak fleksibel, dan hanya akan menguntungkan segelintir kelompok orang atau pengusaha, tetapi merugikan petani.

Kebijakan PT Pusri itu menunjukkan mereka tidak peka akan kepentingan lokal, kepentingan lingkungan hidup, dan tidak melihat kepentingan masa depan yang menggantungkan bahan baku fosfat dan kalium impor. Padahal, kebutuhan kalium dapat dipenuhi dari bahan baku di dalam negeri.

Agus mengungkapkan, gagasan awal pengalihan penggunaan pupuk tunggal ke NPK atau majemuk untuk menekan penggunaan urea. Apabila terealisasi akan ada penghematan urea 2 juta ton per tahun. (MAS)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/04/11/03271844/..industri.pupuk.skala.kecil.mati

11 April 2011

Perubahan iklim dan kecukupan pangan saat ini menjadi masalah krusial yang dihadapi negeri ini. Perubahan iklim menjadi sorotan dan menjadi bahan diskusi serta lokakarya di berbagai level pertemuan. Sementara pemerintah sibuk berdiskusi, di level rakyat, para petani dan nelayan harus berupaya sendiri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang telah menampakkan wajahnya.

”Pemerintah masih berkutat dengan definisi, tetapi sedikit kebijakan dan tindakan riil. Sementara dari hari ke hari petani, juga petambak dan nelayan terus menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Said Abdullah, yang lebih dikenal dengan nama Ayip dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), pekan lalu saat di Indramayu, Jawa Barat.

Pengamatan di atas yang diungkapkan Ayip tidak keliru. Kondisi seperti itu pula yang tertangkap di sejumlah daerah. Program-program adaptasi yang dibuat pemerintah ibarat kerja membasahi pasir panas. Setidaknya itulah yang terekam ketika Kompas mengikuti perjalanan ke daerah kantong-kantong beras, seperti Karawang, Indramayu, dan ke daerah pesisir di Brebes. Petani saat ini menghadapi ancaman gagal panen akibat semakin tidak menentunya awal musim hujan, ancaman intrusi air laut, dan kasus lama seperti serangan hama yang kini cenderung semakin ganas,

Pemerintah memang telah berupaya mendekatkan isu perubahan iklim kepada para petani dan nelayan serta membuat program adaptasi bagi mereka. Tapi Zaenuddin, petani di Desa Cantigi Kulon, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ”Katanya hujan itu datang dari gunung, lha sekarang hujan datangnya dari laut. Yang dikatakan di sekolah lapang iklim itu tidak cocok.” Rupanya, yang sampai ke petani adalah hanya pengetahuan umum soal perubahan iklim dan ilmu yang didapat tidak cocok untuk diterapkan di daerahnya.

Di sisi lain, pranata mangsa yang selama turun-temurun dipegang petani sudah tidak tepat lagi. Akhirnya, apa yang diajarkan di sekolah lapang banyak yang tidak pas dengan kondisi setempat. Itulah yang diutarakan oleh pemerhati adaptasi iklim khususnya sosiologi pemanfaatan prakiraan, Raja P Siregar. Program adaptasi masih bersifat top down. Kemampuan petani untuk beradaptasi dipandang amat lemah (hanya) karena mereka berpendidikan rendah—80 persen petani berpendidikan maksimal SD (Kompas, 6/4).

Faktanya, setiap daerah memiliki karakter sosial-ekologisnya sendiri. Seperti dikemukakan Dedi Sucahyono dari Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di sela sekolah komunitas di Indramayu, pekan lalu, bahwa wilayah iklim bisa mencapai ratusan.

Masalah utama adalah bahwa pemerintah masih terus terjebak pada kata proyek atau program. Dan, ketika program diterjemahkan, terjemahannya selalu satu nada. Misalnya, petani harus menanam benih tertentu yang telah dipilih. Padahal, seperti kata Ayip, benih tertentu hanya cocok di daerah tertentu. ”Pada desa yang berbatasan saja bisa sangat berbeda hasilnya,” ujarnya.

Dan, Zaenuddin bersama anggota kelompoknya pun mulai mencoba sendiri menanam 15 varietas padi untuk mendapatkan varietas padi yang tahan di lahan sawah yang airnya agak asin. Upaya serupa dilakukan di desa tetangga dan sudah berhasil.

Dari semua catatan di atas, hal yang mesti diingat adalah negeri ini adalah negeri keberagaman. Bukan hanya dalam hal agama dan suku. Bahkan, kondisi fisik dan alamnya pun beragam. Maka, dalam konteks adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim, paradigma ”membangun dalam keberagaman” harus dipegang. Dan, nilai-nilai lokalitas: mulai dari sumber daya manusianya maupun sumber daya ekosistemnya harus dihargai dan dijadikan titik pijak. Yang dibutuhkan para petani sebenarnya hanya pendampingan, teman berpikir, dan fasilitator. Bukan ”guru” yang merasa tahu segalanya….(Brigitta Isworo Laksmi)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/04/11/03255667/program.adaptasi.yang.tidak.pas


(KPL) German International Cooperation Agency (GIZ) has granted 45 billion kip (4 million euros) for the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) in the Lao PDR.

The signing ceremony of the REDD held at the Ministry of Agriculture and Forestry, on 1 April.

Signatories to the document were Director of Forestry Department, Mr. Silavanh Savadvong, representing the Lao government and Country Representative of the GIZ to Laos, Ms. Petra Mutlu in the witnesses of Minister of Agriculture and Forestry, Mr. Sitaheng Rasphol and Ambassador of Germany to Laos, Mr. Peter Wienand and relevant officials.

The purpose of the project is to implement the Lao Government’s strategy on climate change prevention by avoiding of deforestation and the protection of national forests of Nampui, Nam Aed and Phouleuy.

This project is designed at reducing carbon emission in the forms of participation of sector concerned into the protection campaign of national forests, the establishment of measures, report, inspection of quantity of air pollution and helping to increase the forest coverage by 70 per cent in 2020.

Source: KPL Lao News Agency

Sumber: http://laovoices.com/2011/04/06/germany-grants-4-million-euros-for-reducing-emission-from-deforestation-in-laos/

Michael Simire, 10 April 2011

Indications have emerged that a viable prospect lurks for the Nigerian sustainable development sector, which was last week grouped among major international players. However, indigenous financial industry practitioners seem indifferent to the venture.

Within two years of participation and with four operational Clean Development Mechanism (CDM) projects, the West African country has been ranked ninth in anticipated global certified emissions reduction (CER) projects.

Statistics released last week by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) reveals that Nigeria has an expected average annual CER of 4,693,552 units, which is the highest in Africa and forms 1.03 percent of the world’s total.

A major component of the Kyoto Protocol (KP), the CDM allows emission-reduction projects in developing countries to earn CER credits, each equivalent to one tonne of CO2. These CERs can be traded and sold, and used by industrialised countries to a meet a part of their emission reduction targets under the KP. According to the UNFCCC, the mechanism stimulates sustainable development and emission reductions, while giving industrialised countries some flexibility in how they meet their emission reduction limitation targets.

According to the UNFCCC log, Nigeria is behind China (288,734,742 units, 63.26 percent), India (50,374,234 units, 11.04 percent), Brazil (22,108,040 units, 4.84 percent), Republic of Korea (17,195,547 units, 3.77 percent), Mexico (9,823,776 units, 2.15 percent), Indonesia (6,365,869 units, 1.39 percent), Malaysia (5,338,105 units, 1.17 percent), Chile (5,017,481 units, 1.10 percent) and Argentina (4,789,047 units, 1.05 percent).

In the continent, Nigeria is ranked above South Africa (3,247,426 units), Egypt (2,606,471 units), Tunisia (687,573 units), Kenya (456,823 units), Morocco (287,447 units), Senegal (225,668 units), Tanzania (202,271 units) as well as Mali and Mauritania (both with 188,282 units each).

However, in terms of CERs so far issued, Nigeria, with a paltry 1,867 units, trails Egypt (6,035,874 units), South Africa (1,877,195 units), Morocco (330,099 units) and Tanzania (13,587) in Africa. China remains the global leader with a staggering 321,194,584 units, representing 55.10 percent of the total. A couple of months ago, Nigeria was yet to earn a single unit.

Nigeria has acquired its present status via four registered CDM activities, which are listed to include the Kwale Recovery of Associated Gas Project, Ovade-Ogharefe Gas Capture and Processing Project, Save 80 Fuel Wood Stoves and Asuoku/Umutu Gas Recovery and Marketing Facility.

CDM expert and former Designated National Authority (DNA) in Nigeria, Victor Fodeke, submitted last week in Lagos that the future for the sector in the country was bright, in the light of the fact that seven new projects under consideration for approval by the UNFCCC had passed through the monitoring stage. The proposals entail two bio-fuel projects, an energy efficient bulb initiative, two variants of the energy-efficient cooking stove, a gas-gathering venture and a gas plant-to-heat-and-power scheme.

He said, “There is an urgent need to double efforts with REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), integrated forest management, reforestation, revegetation and aforestation as well as renewable projects. This is very good news for local council chairmen and bankers.”

According to him, no fewer than two “bankable” CDM project opportunities exist in every local government area in the country. He added that, contrary to a World Bank study that identified 750 CDM project opportunities nationwide, about 1,500 existed.

“One out of the two is in the area of reforestation and revegetation. Other areas of potential are renewable energy/energy efficiency, biomass/waste-to-energy and hydro electric generation,” he added.

Following a collaborative initiative involving the United Nations Development Programme (UNDP), Federal Government and the Cross River State Government, Nigeria a couple of months ago completed a Draft National REDD Readiness Programme (DNRRP), which is expected to be endorsed at the seventh Policy Board Meeting of the UN-REDD Programme scheduled for October this year in Berlin, Germany. Officials of the Nigerian National REDD Programme are fine-tuning arrangements to hold a scoping mission at Taraba, the second REDD Pilot Site/State after Cross River.

A climate expert who pleaded anonymity lamented that Nigerian banks were lagging behind in the potentially beneficial renewable energy sector and needed to urgently brace up.

“Banks need to see the opportunity for investment in CDM and related initiatives, what with UN disclosures that the country has a high potential here,” he said.

He went on, “The banks really do need to be part of this venture which is being dominated by expatriate firms, some of who would buy these credits (CERs) at a cheap rate only to later resell at exorbitant price.”

Another source urged national climate officials to wake up and live up to their responsibilities.

He said, “It is quite commendable that within two years Nigeria has assumed the number nine position in the world in terms of expected yearly CER. But government officials should not rest on their oars and ensure that the CDM projects under consideration scale through the verification stage and eventually get approval. They should work hard to make sure the money comes in.”

To earn a CER, a CDM project undergoes a nine-stage circle that entails obtaining an initial feasibility assessment along with the development of a Project Design Document (PDD); host country approval; validation of the project design document; registration/formal acceptance of the CDM project activity; financial structuring; implementation and operation; monitoring, verification; certification; and, issuance of CERs. The first four stages can span between six and 12 months.

The CDM is the main source of income for the UNFCCC Adaptation Fund, which was established to finance adaptation projects and programmes in developing country Parties to the KP that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. The Adaptation Fund is financed by a two percent levy on CERs issued by the CDM.

The KP’s central feature is its requirement that countries limit or reduce their greenhouse gas emissions. By setting such targets, emission reductions took on economic value. To help countries meet their emission targets, and to encourage the private sector and developing countries to contribute to emission reduction efforts, negotiators of the Protocol included three market-based mechanisms – Emissions Trading, the CDM and Joint Implementation.

The World Bank study stated that if all the 750 identified CDM project opportunities in Nigeria were implemented, slightly over 100 million tonnes of CERs could be generated yearly. At a current international carbon rate of 14.65 Euros for a tonne, this translates to about 1.4 billion Euros.

In the week spanning March 14 to 20, 47 CDM projects were submitted for registration, believed to be the highest so far this year. The projects, with the potential to generate over six million CERs per annum, were submitted from 14 countries.

China dominated the list with over four million CERs. The largest project submission was from China – methane power generation project generating over 1.1 million CERs per year.

There were two projects from Pakistan including a cogeneration and a waste heat recovery and utilisation project. There was a biomass project from the Dominican Republic.

Sumber: http://allafrica.com/stories/201104110672.html

 

By Michael Reaney, COHA Research Associate
Council on Hemispheric Affairs (COHA)
Sunday, Apr 10, 2011

Editor’s Note: Axis of Logic has always been known as a “reader’s site” so we make no apology for the length of this excellent research article on the Peruvian Amazon by Michael Reaney for the Council on Hemispheric Affairs. In terms of its importance, it resides easily alongside reports flooding the media in these times on the uprisings in Northern Africa and the Middle East, the US wars and occupations of Afghanistan, Iraq, Pakistan and Palestine and Climate Change & Global Warming. It concerns all of us and is best understood in the context ofGlobal Corporate Empire.

We have added 25 photos at the bottom of the COHA report in an attempt to hint at the incredible biodiversity within the Peruvian Amazon that has been for years under attack by the corporate thieves that place monetary wealth above their and our very own existance. But our tiny sampling of the biodiversity cannot begin to manifest the plants and animals that exist without number in the Peruvian Amazon.

We encourage readers to revisit our article published on June 9, 2009, revealing the article and photo essay: Peru: 60 dead as Garcia Regime sends police to attack indigenous road blockade which serves as an example of how the US/Alan Garcia gang forced and continue to force the exploitation of the Peruvian Amazon.

– Les Blough in Venezuela

Peru’s Less-Than-Benign Environmental Policy
Michael Reaney
Council on Hemispheric Affairs (COHA)
April 8, 2011

“[Alan] García’s campaign to eradicate the rainforest is creatively being transferred to a legacy, where it seems he wishes to spring from if he is re-elected in 2016. Interestingly, the presidential race that will determine his successor does not have global warming on its agenda, even though loss of resources from the Amazon and the Andean glaciers will be an evident issue to be addressed during the next president’s five-year term.”

The enormous segment of Amazonian rainforest that covers over half of the country has always been an issue of contention for Peru due to the number of indigenous tribes that inhabit it. As early as the 16th century, the Peruvian Amazon has been linked to the world market, providing such products as timber, rubber, and quinine to an increasing global market. Ever since the region first became an attractive venue for resource extraction, the government’s economic ambitions have wantonly grown in spite of the ecological importance of preserving the Amazonian rainforest for Peru, its neighbors, and the international community.

The Peruvian segment of the Amazon is the setting for a wide variety of rare plant and animal species. The Peruvian rainforest is home to 25,000 species of plants, totaling ten percent of the world’s inventory. Peru boasts the world’s second largest population of birds and is among the top five countries for providing a habitat for thousands of mammals and reptiles. Of Peru’s 2,937 known species of amphibians, birds, mammals, and reptiles, 16 percent are endemic to the region and every year scientists are discovering new species. In 2010, scientists found a new species of leech and a new type of mosquito.1 Sadly, most of these discoveries depend upon, mining, logging and oil companies that have been granted exploratory rights to Amazonian lands.

Peru’s Ministry of the Environment boasts that 15 percent of Peruvian territory is under a protected status, “…and we’re aiming for 30 percent,” said Environment Minister Antonio Brack.2 However, such statements fail to acknowledge the prodigious amounts of ongoing illegal extraction that is occurring in these allegedly government-protected areas. These government-labeled ‘protected areas’ are actually nothing more than forest regions without any special oversight by Peruvian officials.3 Furthermore, information regarding illegal extraction is provided mainly by the indigenous people, not by trained government authorities with professional responsibilities.

Development

Former President Alejandro Toledo’s administration (2001-2006), to a shocking degree, granted large energy concessions often in ecologically sensitive areas. Current President Alan García was not hesitant to pick up where Toledo left off. Presently, oil and gas settlements cover 41 percent of the Peruvian Amazon.4

Over the past three decades, mining and oil extraction have resulted in serious deforestation and widespread degradation of the country’s virgin woodlands. The machinery used by Peruvian miners to expose potential gold-yielding gravel deposits has led to mercury contamination in rivers and increased sedimentation in fragile environments within the rainforest. Furthermore, companies extracting resources from the Amazon have lowered worker transportation costs by constructing make-shift residences for employees in on-site locations.5 These settlements inevitably pollute the surrounding rainforest due to the consumption and later disposition of subsistence materials used by the workers.

Peru exports a large amount of timber, especially mahogany, overseas. According to Jose Alvarez, from the Research Institute of the Peruvian Amazon (IIAP), 95 percent of mahogany logged from the Amazon rainforest is felled illegally.6 Yet, this essentially illegal yield has gone almost completely unpunished.7 Peru promised to enforce its forestry surveillance obligations and increase the monitoring and regulation of illegal logging with the provisions of the U.S.-Peru Free Trade Agreement (FTA) of 2006, but has failed to follow through on this commitment.8 This ineptitude on Lima’s part has placed Peru under worldwide scrutiny from governments and environmental organizations because of its ineffective handling of the illegal cutting of prime forest by local loggers. The Peruvian government has signed many agreements as well as having pledged to honor its obligations under its environmental protection policies. Unfortunately, as long as there are companies that continue to profit from the exploitation of the rainforest, the government is likely to continue to turn a blind eye toward routinely doctored export reports.

Despite the ongoing illegal extraction within the Amazon region, the government does provide legitimate plans, however limited, for positive economic development with these regards to the rainforests. However, serious concerns over the well-being of the Amazon persist, especially as the government continues to distribute more contracts. On June 16, 2010, then Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva signed an energy agreement with President García outlining the construction of six hydroelectric power plants. The plants would be located in the Peruvian Amazon, but would supply Brazil with more than 6000 MW of power. On both sides of the border-split Amazon, ecologically minded citizens and indigenous populations have voiced their concern about the agreement, but found that their pleas fall on deaf ears.

Other projects currently underway include the transoceanic highway in the Southeast, meant to connect ports in Peru with those in Brazil. Amazon conservationists worry that the planned roads will spur excessive human settlements and more deforestation. This process repeatedly has transpired with similar road projects conducted within the Brazilian Amazon.9

Indigenous Response

Indigenous people account for approximately 40 percent of Peru’s population, with an estimated 60 uncontacted indigenous groups being scattered across the Peruvian terrain. According to the 1993 constitution, Peru considers itself to be a diverse and multicultural nation, ensures “the right to cultural identity”, and “upholds customary law and special jurisdiction (indigenous and peasant justice), alongside with other rights for peasant and native communities.”10 The authors of the Peruvian Constitution issued by the earlier Fuijimori administration, ostensibly recognized the importance of addressing indigenous rights to strengthen the Peruvian state, but this was as much a matter of style as substance.

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the United Nations General Assembly on September 13, 2007. Article 10 of that declaration states that indigenous peoples are entitled to their land and must be consulted in regard to anything affecting their territorial claims. This is not a legally binding document; however, it does reflect the members’ commitment to their indigenous rights.11 In addition, the Peruvian government signed the International Labor Organization’s (ILO) Convention NO. 169, the American Convention on Human Rights, and Decision No. 5427-2009-PC/TC (paragraphs 68 and 69) of the Constitutional Court of Peru. All of these articles emphasize, in accordance with the constitution, the process and methodology behind a “free, prior, and informed consultation”12that is needed in order to enact any measure affecting the indigenous territory in the Amazon.13 On December 13, 2010, a group of organizations and networks from the U.S., Belgium, and England questioned the alleged consultation process of Peru’s Forestry Act and asked Lima officials to respect obligations mandated by their constitution.14

Free Trade With Peru

The U.S. Congress approved the U.S.-Peru FTA on December 4, 2007. It was met with robust opposition within Peru and abroad due to its ambiguous section regarding the protection of the nation’s forest reserves. Under Article: 18.1: Levels of Protection,

“Recognizing the sovereign right of each Party to establish its own levels of domestic environmental protection and environmental development priorities, and to adopt or modify accordingly its environmental laws and policies (italicized for emphasis), each Party shall strive to ensure that those laws and policies provide for and encourage high levels of environmental protection and shall strive to continue to improve its respective levels of environmental protection.”15

Unfortunately, protecting the world’s shrinking lungs is dependent upon the frangible honor code of President García and his administration.

By signing the FTA, the Peruvian government was able to significantly sidestep the legislature and indigenous people by adopting a series of contracts with corporations, while emphasizing the rights given to it by Article 18 of the FTA. The FTA also hindered the government’s authority in the Amazon due to rights allocated to corporations who now may sue the government if Lima’s enforcement of environmental laws results in lost profit.16 Public Citizen writers and researchers Travis McArthur and Todd Tucker reported that less than a month after former President George W. Bush signed the agreement with Peru, García’s administration pushed the measure Law Number 29157 through legislation allowing new powers to the García administration in order to implement any FTA-related measure without legislative approval for a period of six months. With this new authority, García was able to restructure land rights through dozens of decrees which decimated environmental regulations, destroyed arable land in preparation for livestock grazing, and permitted previously allocated land for indigenous populations as production reserves to be siphoned off and sold to foreign oil and mining companies.17

Reportedly, the Bush administration was directly involved with the formulation of the Peruvian decrees. According to Inside U.S. Trade, two teams of U.S. officials traveled to Peru to finalize at least 35 of the new Peruvian laws with the García administration.18 The administration claimed that the anti-environment foreign-investor-land-use decrees were necessary to implement the FTA, but this statement sparked hostility among environmental activists. After President Barack Obama entered the White House, several U.S. environmental groups that had worked with the U.S. Trade Representative (USTR) on the FTA’s forestry index (environment section) voiced their issues with its use. They advocated for the repudiation of the García administration’s claim—that the anti-environment foreign-investor-land-use decrees were necessary in order to implement the Peru FTA—the USTR (main composer of the Peru FTA) refused to show that these decrees were both not necessary nor supportive by the Peru FTA.19 In response, Amazon conservationists and indigenous peoples organized protests against García’s issued decrees, which led up to the Bagua Massacre.

On June 5, 2009, Peruvian indigenous groups, the Awajun and Wami, gathered in a peaceful protest outside of Bagua to voice their discontent regarding rainforest degradation in the area. Reportedly, 600 Peruvian police along with several helicopters attacked the protesters, killing 125 and injuring 150. Police are said to have fired tear gas and live ammunition into the crowd. After the protest had been staged, Peruvian authorities reported that 22 police officers had been killed and that two were missing. The government-controlled media claimed that the indigenous groups had been the instigators, and the police were the victims. Indigenous advocates such as the National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru (AIDSEP), believe that the government prevented the media from reporting the event in any way sympathetic to the indigenous population of the Northern Peruvian Amazon.20

On the night of the Bagua massacre, President García admonished, “When one thinks of the final moments of those officers who were disarmed, tied up and then had their throats slit like animals, one understands the barbarity and savageness….There is a conspiracy aimed at stopping us from using our natural resources for the good, growth and quality of life of our people.”21 Even though this opinion is widely supported, indigenous groups have repeatedly maintained that they do not wish to hinder the nation’s economic progress. They are merely defending the ownership rights guaranteed by the 1989 United Nations International Labour Convention 169 (held by the ILO), which require indigenous consultation on development projects. The Peruvian government bypasses these rights through a political loophole of the FTA mentioned earlier, which allows them to pass laws that undermine Convention 169.22 García has argued that Peru cannot reject the commitment made through the FTA; however, the FTA should not take priority over constitutional and international obligations.

García is not only sanctioning the ransacking of the rainforest, but he is also disregarding human beings who reside there. Speaking to the Council on Hemispheric Affairs about the uncontacted indigenous groups in Peru (groups of indigenous people that voluntarily live in isolation from other civilizations of the world) Christina Chauvenet, a Survival International Press Officer says, “There are threats from illegal logging and poaching gangs which the Peruvian government has not done anything to restrain….President Alan García himself refuses to acknowledge that they even exist.” Ultimately, logging and prospecting crews could do irreparable harm to these indigenous tribes’ by contaminating food and water supplies in addition to other natural resources necessary for their survival. The large number of workers needed for these construction projects very often facilitate the bringing of new diseases to the tribes, against which they have no biological resistance, resulting in the contraction of grave illness and even death. The illegal loggers are known to use violence toward the Amazonian inhabitants obstructing their operations. This combination could result in the complete decimation of these tribes. According to Survival International, “More than 50% of the previously uncontacted Nahua tribe were wiped out following oil exploration on their land in the early 1980s, and the same tragedy engulfed the Murunahua in the mid-1990s, after it was forcibly contacted by illegal mahogany loggers.”23Due to the recent exploration boom under García’s administration, an expected 70 percent of the Peruvian Amazon will be leased to oil and gas companies, making regulation vital.24

Peru’s foreign ministry announced on February 2, 2011 that it will work with Brazil’s world renowned National Indian Foundation (FUNAI) to protect the rights of Amazonian tribes, in order to preserve uncontacted indigenous and their lands. This was in reaction to photos released January 31 showing uncontacted tribes on the border of the Peruvian Amazon. Christina Chauvenet says this is “a huge step in the right direction,” but her organization will be closely monitoring the Peruvian government to ensure they follow through on their statement in the coming months. Following this, the government has begun to put pressure towards on-going illegal extraction, like having the air force destroy illegal dredgers, but questions and resentment still rise amongst citizens. Protests against the Tia Maria project in Peru’s Southern Copper mines were able to suspend the owner, Southern Copper Corp. (SCCO), from further progress for 180 days. However, it took a martyr, fighting for his right to protect potential damage to his water supply and environment, for Peru’s Mining and Energy Ministry to shed light on the event by paralyzing the project for half a year. In a statement, the Ministry acknowledged that they halted the project in order to keep “social peace.”25 As commodity prices rise, such as copper, investors will look to Peru’s investment-led economy for their resources.

García ascended to the presidency hoping to improve Peru’s economic growth and has succeeded. As reported by the Economist, Peru had experienced a GDP growth rate of 9.8 percent in 2008, but the consequence is that the Peruvian Amazon is paying the bill; despite economic growth, social development remains stagnant.26 Now, thanks to the efforts of organizations fighting to preserve the rainforests, the Peruvian government is beginning to realize that indeed, these uncontacted tribes do exist and indigenous rights need to be respected.

State of the Amazon

The section of the planet that is most vulnerable to human emissions are the Andes. Peru is home to 70 percent of the world’s tropical ice glaciers, which are of critical importance to the drinking water, irrigation, and electricity of the region. Scientists are reporting that the glaciers are disappearing faster than they previously anticipated. According to a World Bank report, Environmental and Climate Change in Latin America and the Caribbean-Policy Brief, in 2009, “The Peruvian White Mountain Range… [h]as already lost 26% of glacier mass and this loss is accelerating.” The report continues, “[i]t is estimated that by 2050, glaciers in the sub-region will only exist above 6,000 meters of altitude, and it is probable that small glaciers would have completely disappeared by 2025.”27 Glacial melting will have enormous impacts on water availability and electricity generation for the Andean countries, which rely on glaciers for more than 70 percent of their electricity. By 2020, 40 million people could be affected by deficiencies in hydro energy, irrigation capacity, and clean drinking water. These forthcoming consequences led the World Bank to call upon Andean governments to “[d]raw up an Andean Strategy on Climate Change…to cope with and mitigate climate change-related effects.”28 However, no tangible developments have been enacted by the Peruvian government to date, as the glaciers rapidly recede into non-existence.

A year after the plea from the World Bank, the Amazon finds itself reeling from the worst drought ever recorded. On February 2, 2011, a joint commission of British and Brazilian scientists reported that the drought in 2010 (covering over 1.16 million square-miles) was worse than the drought in 2005 (covering 734,000 square miles), which was thought to be a once-in-a-century phenomenon.29 During the 2005 drought, the Amazon released a combined 5 billion tons of heat-trapping gases into the atmosphere. Writing for Climate Change, Nick Sundt exclaimed that the Amazon absorbs 2 billion tons of atmospheric carbon dioxide a year. The British and Brazilian team found that the 2010 drought may soon exceed the 5 billion tons of carbon dioxide reportedly released in 2005.30 The Rio Negro was reported to be at its lowest point on record, 13 feet below its dry-season average, during the 2010 drought.31

The burning of forests releases about 22 percent of anthropogenic CO2 emissions, which are emissions of carbon dioxide caused by humans. This does not include the other harmful greenhouse gases that are released during deforestation such as, nitrous oxide, methane, and other nitrogen oxides. This immense deforestation is dismantling a vital machine that creates the very air we breathe and cannot be replaced once it is destroyed. Scientists are reporting that if deforestation continues at the same pace, then the natural environment will be unable to recuperate and regenerate.32 Peruvian officials need to start developing better conservation strategies before their country becomes a case study of how climate change can bring a nation to its knees.

Brazilian Policy

Peru could learn conservation methods merely by looking over the Amazonian treetops to its eastern neighbor, Brazil. In that country, deforestation rates dropped 45.7 percent from August 2008 to July 200933 and reportedly another 14 percent from August 2009 to July 2010.34 Credit is given largely to Brazil’s Action Plan for Deforestation Control and Prevention in the Amazon; a set of intra-governmental policies and measures that were launched in 2004. The plan still aims to improve monitoring, strengthen enforcement of legal logging, define conservation areas, and aid sustainable activities in the area.35Through the use of satellite surveillance to prevent illegal logging, Chauvenet asserts that Brazil has developed, “one of the best policies regarding these isolated groups in the world.”

However, Brazil has not made a complete turnaround in protecting the Amazon and its inhabitants. At the end of January 2011, the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) issued a ‘partial’ license for the commencement of construction for the Belo Monte Dam, which would be the third largest in the world, and provide Brazilians with thousands of MW of electricity. If the dam is built, construction would destroy a large area of the forest and harm fish reserves, which are crucial to the indigenous residing in the area. Survival International announced on February 2, 2011 that “Brazil’s Public Prosecutor’s Office has called for the immediate suspension of the license, which was issued illegally as the majority of conditions required for an installation license to be granted—conditions set by IBAMA itself—have not been met.” Public Prosecutor Felicio Pontes Jr. said, “Following decisions like this one, we can call IBAMA the biggest environmental violator of the Amazon.”36 If President Dilma Rousseff wishes to maintain Brazil’s world-renowned conservationist reputation, she may want to revise her aspirations of 70 large dams to be built within the next two decades.

Recommendations

The Amazon significantly contributes to lessening the amount of carbon emissions in the atmosphere; it is in the interest of Peru and the planet as a whole to conserve what is left of the largest rainforest on Earth. The Peruvian government should oversee an investigation of the Ministry of the Environment and determine if their best interests indeed do lie in the environment and those that inhabit its rainforests.

The National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru (AIDESEP), in a letter to the Minister of the Environment Mr. Antonio Brack Egg, responded critically to the Readiness Preparation Proposal of Peru (R-PP), a document that Latin American countries have composed in order to be recognized as a contributor to forest conservation by the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). AIDESEP addressed some issues they had with the document, for example, the Minister did not address the root causes affecting the Amazon such as resource extraction.37 Peru, in order to be acknowledged by the FCPF as an active member in reducing forest degradation had to pass this R-PP document. The languorously inclined Minister of the Environment should commission an investigation allowing him to expose core problems when dealing with the indigenous groups. Minister Egg should work towards reducing degradation rather than using his best efforts to achieve a non-effective R-PP label for archly political reasons.

In this same letter, The National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru AIDESEP asked the Energy Ministry to properly clarify if they sought consultation from local inhabitants before awarding fourteen more contracts for oil and gas explorations. As AIDESEP points out, the government shyly mentions that they consulted with the tribes and representative organizations, but provide no proof of this. As AIDESEP expressed in their letter, “…[t]he competent public authorities are ignoring as many as 300 communities that have ancestral titles and therefore should be taken into consideration.”38 The government should create enforcement mechanisms for their forestry laws and the international regulations that give the indigenous people their rights.

Alternatively, more environmentally-friendly solutions for increasing the economic output of the Amazon are readily available. Investing in agro-forestry, which is currently practiced by indigenous groups and organizations in the Amazon, would be a sustainable way to profit from the rainforest in an eco-friendly manner. The Amazon boasts a vast array of profitable goods, such as Brazil nuts, coca, tropical fruits, and sacha inchi (a vine with a nut that is sold for its value in omega 6 and 9), not to mention the thousands of plant species used in medicines, and those that have yet to be discovered. As Rainer W. Bussmann and Douglas Sharon emphasize in their journal on Peruvian medicine, “everyone has an interest in preserving rainforests because they might contain compounds that could cure cancer, HIV-AIDS, and other diseases.”39 If the current practice of slash and burn exploration continues, then many of these plants and potential miracle medicines will never survive to be discovered. In a recent interview speaking to the Council on Hemispheric Affairs, Megan MacDowell, Amazon Conservation Association’s D.C. Office Director, stated that “agro-forestry is the most sustainable way to gain an income from a standing forest…but only if there is a healthy forest there to supply the industry.” In other words, with responsible investment, there is great potential for a sustainable agriculture industry to flourish within the Amazon.

The Peruvian government and licensed companies should provide compensation for those inhabitants of the Amazon whom are negatively affected by collateral operations. The government should consider creating a compensation process for those that can prove that they have been afflicted by extractive practices, including ongoing and postoperative-effects of operations. Such an act should enable the formulation of a body similar to the structure of the Brazilian FUNAI, instead of the ill structured Ministry of Environment.

Many environmentally hazardous incidents occur due to faulty practices or ill-engineered equipment used by corporations. Thus, it should be more difficult for companies to acquire licenses for projects that could leave scars on the rainforest. The Peruvian government should closely investigate the histories of corporations who plan to invest in the Amazon and their previous legacies in environmentally sensitive areas. Since most of the environmental damage is caused by leaks of old or degraded equipment. Peruvian authorities should monitor the types of materials and tools used to ensure companies are following regulations.

Looking Towards the Future

Peruvians should look closely to the upcoming April 10 elections for a candidate who will rid the Amazon of severely harmful extraction techniques, both legal and illegal. However, until the July inauguration (and maybe his own in 2016), García should contemplate the cost and benefits when signing concessions with international corporations that have little to no interest in the ultimate effect their practices have on Peru or the Amazon.

With these upcoming elections, all eyes are focused on the presidency and the future of economic growth following the García administration. Reportedly, President García has taken the opportunity to promote himself while attempting to tie-up some loose ends. The Latin News reported that García was attempting to distract citizens from the emergency decrees by giving them a tax break he announced on February 9, 2011.40 Skeptics suggest that he was merely anticipating the 2016 election, since he must wait until then to run again. Former president Alejandro Toledo, and outspoken critic of the García administration, argued this was “smoke and mirrors,” designed to distract citizens from the recent Urgent Decrees shoved through congress.41 Living in Peru reported that on February 7, 2011, two emergency decrees were quickly passed through congress with García’s backing. These decrees allow accelerated bidding on 33 investment projects by easing environmental regulations, which article 5.3 now declares, “[a]re no longer required to obtain administrative authorizations for these projects, and for any project in the near future.”42

García’s campaign to eradicate the rainforest is creatively being transferred to a legacy, where it seems he wishes to spring from if he is re-elected in 2016. Interestingly, the presidential race that will determine his successor does not have global warming on its agenda, even though loss of resources from the Amazon and the Andean glaciers will be an evident issue to be addressed during the next president’s five-year term.

References

  1. Roberto Cortijo, “New species abound in Peru, but so do threats,” physorg.com, December 28, 2010, (accessed January 27, 2011).
  2. Roberto Cortijo, “New species abound in Peru, but so do threats,” Physorg.com, December 28, 2010, (accessed January 27, 2011).
  3. Roberto Cortijo, “New species abound in Peru, but so do threats,” Physorg.com, December 28, 2010, (accessed January 27, 2011).
  4. Under Siege: Oil and Gas Concessions cover 41 Percent of the Peruvian Amazon,” Mongbay.com,  (accessed March 29, 2011).
  5. Peru,” Mongbay.com, February 6, 2006,  (accessed January 28, 2011).
  6. 95% of mahogany from Peru is illegally logged says scientist,” Mongabay.com, October 6,2005, (accessed January 27, 2011).
  7. 95% of mahogany from Peru is illegally logged says scientist,” mongabay.com, October 6,2005, (accessed January 27, 2011).
  8. Pervaze A. Sheikh, Congressional Research Service on Illegal Logging: Background and Issues, Order Code:RL33932.  (accessed January 27, 2011).
  9. Outrage Over Peru-Brazil Energy Agreement,” International Rivers, June 17, 2010. (accessed January 27, 2011).
  10. Indigenous and Tribal Peoples: Peru,” International Labour Organization,  (accessed February 8, 2011).
  11. United Nations General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, September 13, 2007, .
  12. Declaration about the Consultation Process in Peru around the Forestry Law,” December 13, 2010,  (accessed February 8, 2011).
  13. Declaration about the Consultation Process in Peru around the Forestry Law,” December 13, 2010, (accessed February 8, 2011).
  14. “International: “Consultation process concerning the Forestry Act in Peru is questioned,” Servicios en Comunicacion Intercultural Servindi, December 14, 2010, (accessed February 8, 2011).
  15. Office of the United States Trade Representative, Peru trade Promotion Agreement, April 12, 2006, (accessed January 28,2011).
  16. Raw Deal for Animals and the Environment: Statement in Opposition to the Revised Peru Free Trade Agreement,” (accessed April 8, 2011).
  17. Travis McArthur and Todd Tucker, “A year after Implementation of Peru Free Trade Agreement, U.S. and Peru Left with Broken Promises and No New Trade Model,” Public Citizen, February 1, 2010,  (accessed February 9, 2011).
  18. Erik Wasson, “New Peru FTA Decrees Anger Civil Society Over Labor, Environment,” Inside U.S. Trade, July 4,2008.
  19. Travis McArthur and Todd Tucker, “A year after Implementation of Peru Free Trade Agreement, U.S. and Peru Left with Broken Promises and No New Trade Model,” Public Citizen, February 1, 2010,  (accessed February 9, 2011).
  20. Peruvian Police Accused of Massacring Indegenous Protestors in Amazon Jungle” Democracy Now! The War and Peace Report, June 08, 2008, (accessed January 28, 2011).
  21. Carlos A. Quiroz, “Alan García Must Resign: criminal poised to continue indigenous slaughter and disintegrate Peru,” Intercontinental Cry, June 8, 2009, (accessed January 28, 2011)
  22. “Peruvian Police Accused of Massacring Indegenous Protestors in Amazon Jungle” Democracy Now! The War and Peace Report, June 08, 2008,
  23. Uncontacted Tribes: the threats,” Survival International,  (accessed February 3, 2011).
  24. Under Siege: Oil and Gas Concessions cover 41 Percent of the Peruvian Amazon,” Mongbay.com,  (accessed March 29, 2011).
  25. Kevany, Sophie. “Peru Government Suspends All Work on Key Southern Copper Mine Study,” Dow Jones, April 6, 2011, .
  26. Recession Proof,” The Economist, May 5, 2009,  (accessed February 8, 2011).
  27. University of Gothenburg: School Of Buisness, Economics, and Law, “Environmental and Climate Change in Latin America and the Caribbean-Policy Brief,” 3rd Draft May 12, 2009, 17-18 (accessed February 1, 2011).
  28. University of Gothenburg: School Of Buisness, Economics, and Law, “Environmental and Climate Change in Latin America and the Caribbean-Policy Brief,” 3rd Draft May 12, 2009, 18 (accessed February 1, 2011).
  29. Grudgings, Stuart. “Amazon Drought Caused Huge Carbon Emissions,” PlantetArk.org, February 4, 2011, (accessed April 7, 2011).
  30. Nick Sundt, “Another Extreme Drought hits the Amazon, Raising Climate Change Concerns,” Cimate Progress, November 26, 2010,  (accessed February 10, 2011).
  31. Erik German and Solana Pyne, “Rivers Run Dry as Drought Hits Amazon,” GlobalPost, (accessed February 10, 2011).
  32. Rhett A. Butler, “Atmospheric Role of Forests,” Mongabay.com: A Place Out of Time: Tropical Rainforests and the Perils They Face, January 9 2006, (accessed January 31, 2011).
  33. David Braun, “Amazon Deforestation Slows as Brazil Tightens Prevention,” National Geographic, November 13, 2009,  (acessed January 31, 2011).
  34. Brazil: Amazon Deforestation Falls to New Low,” BBC.co.uk, December 1, 2010, (accessed January 31, 2011).
  35. David Braun, “Amazon Deforestation Slows as Brazil Tightens Prevention,” National Geographic, November 13, 2009,  (acessed January 31, 2011).
  36. Outrage as Construction of Belo Monte Dam Illegally Approved,” Survival International: The Movement for Tribal Peoples, February 2, 2011, (accessed February 2, 2011).
  37. AIDESEP to Antonio Brack Egg, Lima, September, 9,2010, Opinion of the second draft of the Readiness Proposal (RPP) of Peru for the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Pres. Segundo Alberto Pizango Chota ,  (accessed January 31, 2011).
  38. AIDESEP to Antonio Brack Egg, Lima, September, 9,2010, Opinion of the second draft of the Readiness Proposal (RPP) of Peru for the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Pres. Segundo Alberto Pizango Chota ,  (accessed January 31, 2011).
  39. Rainner W. Bussmann & Douglas Sharon, “Traditional medicinal plant use in Northern Peru: tracking two thousand years of healing culture“, November 7, 2006, (accessed February 8).
  40. García Cuts Taxes to Boost Popularity,” Latin News, February 10, 2011,  (accessed February 10, 2011).
  41. García Cuts Taxes to Boost Popularity,” Latin News, February 10, 2011,  (accessed February 10, 2011).
  42. Peru Approves 33 Projects Without Environmental Assessments,” Living in Peru, February 7, 2011, (accessed February 10, 2011).

A Tiny Sampling of The Peruvian Amazon
(compiled by Axis of Logic from various sources)

 

 

 

Sumber: http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_62740.shtml