Posts Tagged ‘perubahan iklim Indonesia’

Dimuat di Harian Seputar Indoensia -1 December 2011
MARK CANNING
Duta Besar Inggris untuk Indonesia
PDF Print
Saat ini delegasi dari Pemerintah Indonesia akan berpartisipasi dalam salah satu pertemuan tahunan perubahan iklim paling penting sedunia, Konferensi Ke-17 (COP), di Durban Afrika Selatan.

Kata “konferensi” di sini tidak diartikan sebagai “pertemuan”,tetapi lebih pada sebuah “perkumpulan”,dalam hal ini perkumpulan 194 negara dan Indonesia memainkan peran utama. COP adalah badan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) dengan pertemuan sekali dalam setahun untuk meninjau kemajuan di lapangan. Pertemuan-pertemuan ini terkesan sangat teknis dan membosankan,tetapi pertemuan ini membahas isu yang sangat fundamental bagi kita semua.UNFCCC membangun sebuah kesepakatan perubahan iklim internasional yang menjaga suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius (20C).Jika hal ini tetap terjaga, kita semua akan terselamatkan dari dampak serius peningkatan suhu dunia— bukti-buktinya sudah dapat kita rasakan—yang tentunya akan memengaruhi kehidupan, ekonomi, dan planet bumi. Mengatasi dampak perubahan iklim tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bangsa, tetapi menjadi begitu penting di negara ini.Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau akan merasakan peningkatan air laut bersamaan dengan peningkatan CO2 global. Selain tekanan migrasi di dalam negeri, perubahan iklim akan memperburuk masalah air, makanan, energi, dan lahan. Untuk kasus Indonesia, peningkatan suhu global di atas 30C akan menyebabkan hilangnya sumber daya pertanian dan kehutanan.Kelanjutan Cancun

Dalam pertemuan di Durban, penting untuk mengangkat kembali momentum yang telah dibangun saat pertemuan tahun lalu di Cancun serta membuat kemajuan dalam implementasi kesepakatan- kesepakatan yang telah dicapai.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah membentuk green climate fund (GCF) yang akan menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi pada tahun 2012– 2020. Sebuah keputusan perlu diambil untuk menentukan rancangan GCF agar dana ini dapat segera berfungsi pada tahun 2012. Kesepakatan lainnya yang telah diraih di Cancun adalah berkenaan dengan kehutanan.

Harapannya adalah agar di Durban, kita dapat menyepakati lebih lanjut implementasi dari cara terbaik untuk mengurangi deforestasi melalui REDD+ termasuk sistem pemantauan, pelaporan,dan verifikasi (MRV) dari emisi karbon. Rancangan sistem MRV perlu segera disepakati di Durban dan semua pihak yang menerapkan panduan laporan dua tahunan untuk menunjukkan kemajuan kita kepada PBB.

Arti dari semua ini adalah begitu pentingnya bagi negaranegara untuk merealisasikan apa yang telah mereka sepakati, juga menyadari celah ambisi antara perjanjian saat ini dengan perjanjian sebelumnya yang meminta kita untuk menjaga dalam jangkauan 20C.Di Afrika Selatan, kita perlu mengidentifikasi solusi-solusi yang ada untuk mengisi celah ini.

Dua Isu Utama

Kita juga perlu mewujudkan dua isu politik terpenting. Pertama, perlunya diraih sebuah kesepakatan global baru yang mengikat untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Saya berharap kita bisa menyetujui sebuah komitmen periode kedua setelah Protokol Kyoto (KP2).Namun, jika dukungan yang ada tidak mencukupi, impian untuk mencapai kesepakatan KP2 yang mengikat tersebut hanya akan menjadi wacana.

Tentu saja, kita harus merasa yakin bahwa semua negara penghasil emisi terbesar akan menjadikan komitmen mereka sebagai komitmen internasional dalam jangka panjang. Isu kedua adalah memastikan negara-negara maju, seperti Inggris, untuk menyampaikan komitmen keuangan jangka panjang mereka. Penting bagi negara berkembang untuk menyadari bahwa negara-negara industri maju ikut serta bernegosiasi dengan penuh keyakinan.

Mengerahkan jumlah keuangan iklim internasional yang memadai merupakan hal yang vital jika kita ingin membatasi suhu rata-rata global di bawah 20C. Kita perlu membahasnya lebih lanjut di Durban agar kemajuan yang nyata dapat diraih. Konferensi Durban tentu saja tidak akan menyelesaikan semua isu ini. Namun konferensi ini akan menjadi langkah penting lainnya untuk menuju tujuan utama kita, yaitu membangun rezim perubahan iklim internasional yang memerlukan pembatasan peningkatan rata-rata suhu global.

Indonesia telah memimpin komitmen-komitmen yang ambisius.Kami merasa kagum akan hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan Indonesia dan semua pihak yang memiliki peran penting dalam isu penting ini demi menciptakan sebuah dunia bagi kelangsungan anak dan cucu kita.

Advertisements

Robert S. Eshelman

Commenting on climate change, energy, and the environment.

Back in December, I wrote an article for Mother Jones about Indonesia’s efforts to reduce its levels of deforestation and, by extension, its greenhouse gas emissions, which are the third highest in the world, trailing only the U.S. and China. This endeavor is part of a U.N. scheme called REDD — Reducing Emissions from Deforestation and Degradation — that aims to funnel billions of dollars of rich country aid to developing ones, like Indonesia, Guyana, and Brazil, that cut down millions of acres of trees a year due to logging, oil palm and acacia plantations, and biofuels production. In exchange for aid, these countries ween their economies away from forest resource extraction.

By way of the small town of Sungai Tohor, which is located in Sumatra, I showed how Indonesia is at crossroads. On one hand, it is set to receive billions of dollars from Norway and the U.S., among other countries, in exchange for imposing a moratorium on the issuance of logging permits and setting up a system for monitoring, verifying, and reporting activities in its forestry sector. On the other hand, Indonesia’s government has been inextricably linked for decades to the logging industry and in more recent times palm oil and pulp/paper producers. Corruption is rampant. So, too, is illegal logging (although on the decline). How, I asked, could Indonesia turn all this around and go from being an enabler of forest destruction to a steward of the forests.

Since December, Indonesia has clearly not turned the corner on deforestation. Implementation of its REDD program has lagged, corruption continues to cast a dark shadow over the forestry sector, and communities like Sungai Tohor remain threatened by expanding mono-crop plantations of oil palm and acacia trees, which are used to make paper. In other words, little has changed beyond the government’s public support for reigning in the logging sector and there’s scant evidence that this will change anytime soon.

In exchange for a billion dollars in Norwegian aid, Indonesia was meant to impose a two-year moratorium on the issuance of new logging permits. The moratorium was set to take effect at the beginning of 2011. Yet, nearly five months later there is no moratorium in place and various government agencies are split on how to interpret what types of forests should be protected.

The central hang-up within the Indonesian government is whether or not industrial-scale plantations should be allowed on lands that have been partially degraded. The Indonesia government wants to boost oil palm and acacia production in order to increase GDP while at the same time reducing deforestation of natural rainforests and carbon-rich peat soils. Allowing industrial plantations on degraded land is an important concession to the oil palm and pulp/paper companies who fear a strong moratorium will cut into their profits. But conservation groups point out that even degraded lands provide important habitats and store vast amounts of carbon when developed and should be vigorously preserved.

Meanwhile, Mongabay.com reports that Wandojo Siswanto, a former member of Indonesia’s climate change negotiating team and an advisor at the Ministry of Forests, was found guilty of receiving a $10,000 bribe from a telecommunications company seeking a contract with the ministry. He will serve three years in prison. Corruption within the forestry sector has been rampant. An Ernst and Young audit found that during the 1990s over $5 billion from a national reforestation fund could not be accounted for by the Ministry of Forestry.

A new report by Greenpeace highlights an emerging area of dysfunction within Indonesia’s REDD program. The group documents how the recommendations of international consultancy firm McKinsey Group could lead to Indonesia implementing a REDD program that does little, if anything, to reduce amounts of deforestation. According to Greenpeace, McKinsey is promoting methods that understate the financial impacts of cutting GHG emissions due to smallholder agriculture (like Sungai Tohor’s), while setting extremely high financial costs for clamping down on industrial forestry and agri-business. The firm’s cost curve assumptions bias plantations over smallholder activities, which contradicts the stated goals of the U.N. program — reducing carbon emissions, while also protecting forest communities and biodiversity — that were codified at the U.N.’s latest meeting in Cancun, Mexico this past December.

As if McKinsey’s relationship with Indonesia isn’t enough of a cause for concern, the firm has a near monopoly on providing advise to other REDD-fund eligible countries, like Papua New Guinea, the Democratic Republic of Congo, and Guyana. Greenpeace details McKinsey’s work with these countries as well and shows that, like in Indonesia, it is promoting policies that cut against the aims of U.N. REDD.

This is the clearest evidence yet that the U.N. REDD is skewed by corporate influence and is doing little to change business as usual in the forestry sector and mitigate global GHG emissions. There are billions of dollars at stake in Indonesia’s U.N. REDD program alone. McKinsey is virtually writing the playbook for how the program will be implemented there — and beyond.

And what of Sungai Tohor? Lafcadio Cortesi of the Rainforest Action Network told me after returning from a recent trip to the area that the logging has stopped for now as the community continues to advocate for a government-imposed halt to logging.

But chainsaws rarely sit idle for long in Indonesia.

http://robertseshelman.com/post/4935156086/redd-alert-is-indonesias-program-to-stop

Semarang Metro

06 Maret 2011
  • Abduh Imanulhaq & Aris Mulyawan
WARGA Dukuh Padas, Desa Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Grobogan menghidupkan lagi tambang minyak bumi di dekat kampung mereka. Ikhtiar mencari rezeki dengan memanfaatkan kekayaan alam.

Matahari tepat di atas kepala ketika deru generator kembali terdengar di tengah hutan jati. Suara bising yang keluar dari mesin mobil Dyna-Rino itu menandai bekerjanya kembali para penambang minyak di Lapangan Sumur Tua BAPO.

Jangan bayangkan areal ini lazimnya pertambangan minyak modern yang menggunakan berbagai peralatan berat dengan truk-truk tangki yang hilir-mudik. Hapus pula gambaran mengenai tangki-tangki raksasa dengan pipa-pipa sebesar gajah yang terpasang di atas tanah.

Industri tambang minyak yang terletak di hutan jati milik Perum Perhutani KPH Randublatung ini berskala kecil. Sumur-sumur minyak (well) yang ditambang berukuran kecil. Peralatan, proses, dan teknologi penambangan juga teramat sederhana. Maklum, warga Padas melakukannya secara tradisional.

Guna mengeluarkan minyak mentah dari perut bumi, dipakai semacam timba terbuat dari pipa besi sepanjang lima meter dengan diameter 20 sentimeter. Untuk mengulur dan menariknya dengan tali baja sepanjang puluhan meter, dipakai generator sederhana. Generator itu merupakan mesin mobil bekas yang telah dimodifikasi.

”Mesin Rino itu saya beli dengan harga Rp 16 juta. Generator di sumur lain memakai mesin mobil Thames. Satunya lagi pakai diesel,” kata Winarto ”Tombol”, tokoh pemuda Padas yang mengoperasikan kembali tambang minyak ini.

Isi timba kemudian dimuntahkan ke dalam saluran yang menuju ke sebuah bak berdinding semen. Minyak yang terkumpul di bak masih bercampur dengan air, namun berada di bagian teratas.

Para penambang memisahkan minyak mentah tersebut dengan bantuan kain kasa berukuran 1 meter persegi. Kain dimasukkan ke dalam bak kemudian diperas kuat-kuat.

Sedikit demi sedikit, cairan berwarna cokelat pekat itu dimasukkan ke dalam jerigen.

Di sumur lain, prosesnya lebih sederhana lagi. Minyak mentah yang masih bercampur dengan air diciduk dari danau kecil seluas 600 meter persegi. Cairan itu dituang ke dalam bak kayu yang berisi tanah liat. Para penambang mengaduk-aduknya dengan tangan hingga minyak terangkat ke permukaan bak.

Jika dua kaleng bekas cat telah terisi penuh, penambang memikulnya ke tempat penampungan yang berjarak sekitar 800 meter. Di sini, minyak dituangkan dalam drum-drum bekas tempat aspal yang berkapasitas 210 liter.
Tambang Rakyat Winarto dengan bangga menyebut penambangan yang dikelolanya ini sebagai tambang rakyat. Peralatan sederhana dan dana terbatas membuat produksi minyak bumi dari Lapangan Sumur Tua BAPO ini minim.
Dari tiga sumur yang dioperasikan, setiap hari hanya terkumpul sekitar tiga drum minyak mentah atau sekitar 630 liter. Bagaimanapun, sekitar 60 warga Padas menggantungkan hidup dari hasil penambangan tersebut.
Winarto membagi mereka ke dalam tiga regu penambang. Setiap regu hanya bekerja siang hari selama seminggu. Setelah sepekan menambang, mereka beristirahat hingga dua minggu kemudian.

Bayaran setiap penambang Rp 25.000 per hari. Upah yang sama juga diberikan kepada mereka yang bekerja malam hari khusus menjaga tambang. ”Kami mulai bekerja jam 8.00 pagi. Istirahat jam 11.00, dilanjutkan kembali bada Zuhur,” terang pria bertubuh gempal ini.

Minyak mentah yang telah terkumpul akan langsung disuling. Tempat penyulingan yang terletak tak jauh dari rumah Winarto di Padas juga amat sederhana. Tempat itu terdiri atas sebuah drum di atas tungku pembakaran, dua kolam air, dan pipa sepanjang 10 meter.

Drum yang telah diisi minyak mentah dibakar dengan kayu. Uap minyak kemudian mengalir ke dalam pipa yang melintang di dalam kolam air pendingin sehingga mengembun. Setelah proses destilasi, keluarlah minyak tanah, solar, dan bensin. Sisa proses penyulingan di dalam drum menjadi aspal. ”Minyak mentah delapan jerigen akan menghasilkan minyak tanah empat jerigen dan solar dua jerigen. Setiap jerigen sekitar 35 liter.”

Hasil penyulingan itu tidak dijual kepada Pertamina. Ada pengumpul minyak olahan yang bersedia membelinya. Harganya tentu jauh di bawah harga resmi di pasaran, sekitar Rp 1.800- Rp 2.000 per liter. (71)
Selasa, 19 April 2011
Kejahatan Hutan Pakai Modus Baru
SOEKARNO-HATTA,(GM)-
Pemanfaatan hutan secara ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab masih saja terjadi hingga kini. Modus baru kejahatan hutan adalah penyertifikatan kawasan hutan dengan cara seakan-akan lahan tersebut menjadi objek sengketa terlebih dulu. Kasus terakhir yang saat ini masih dalam proses adalah sertifikasi 400 ha di Bogor dan 300 ha di Indramayu.“Sebenarnya masih ada kasus-kasus yang lain, seperti di Cianjur dan Sukabumi. Namun lahannya tidak terlalu luas, sekitar 15 ha. Rata-rata lahan yang disertifikatkan tersebut tanah subur, bahkan mengandung bahan galian strategis, seperti titanium, emas, dan pasir besi,” ungkap Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Perum Perhutanu Unit III Jabar dan Banten, N.P. Adnyana kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Senin (18/4).

Secara aturan, Perhutani termasuk pemerintah tidak memiliki sertifikasi hutan, sebab hutan tersebut sudah milik negara. Secara administrasi pemerintah hanya memiliki berita acara tata batas (BATB), bukan sertifikat. Namun masalah ini belum diketahui oleh masyarakat, termasuk aparat pemerintahan.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Polda Jabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diselesaikan,” jelasnya.

Ia menyebutkan kasus sertifikat tanah ini sebelumnya juga pernah terjadi di sejumlah wilayah di Jabar, bahkan sampai ke meja hijau. Namun di pengadilan Perhutani selalu dimenangkan. Luas lahan yang dikembalikan ke negara atas kasus sertifikasi lahan hutan mencapai 3.000 ha.

Sementara itu, disinggung mengenai penambangan liar pasir besi di daerah Tasikmlaya, Kepala Perhutani Unit III Jabar dan Banten, Bambang Setiabudhi mengungkapkan, belum lama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk menuntaskan masalah ini. Pihaknya sudah mengambil alih penanganan kasus tersebut yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota.

“Masalah ini harus segera disikapi. Saya yakin ‘pemain’-nya banyak. Makanya, kita (provinsi, red) ambil alih. Luas lahan yang digunakan untuk penambangan tersebut sekitar 400 ha. Namun kita belum mengetahui kerugian atas penambangan tersebut. Yang jelas, sudah banyak pihak yang mendukung kita untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk dari masyarakat. Ya kita akan tutup saja penambangan liar tersebut,” kata Bambang. (B.96)**

S: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110419023459&idkolom=tatarbandung

Lima Langkah Mengembalikan Lingkungan Hutan Indonesia Cetak
Oleh: Ir. Fadmin Prihatin Malau

Tahun 2011 dilaksanakan Moratorium hutan alam di Indonesia. Penulis jadi teringat pada akhir tahun 2010, tepatnya 23 November ketika mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP Kahut Indonesia-SPSI) di Wisma DPR RI Cisarua Bogor,

Jawa Barat betapa serunya diskusi, perdebatan tentang Moratorium Hutan Alam Indonesia.

Diskusi dan perdebatan itu diawali dengan Keynote Speech Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan yang memaparkan tentang program pembangunan hutan Indonesia. Kemudian berlanjut dengan dilaksanakannya Moratorium hutan Indonesia pada tahun 2011 yang terkait dengan Letter of Intent (LoI) Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia.

Para peserta Rakernas ke-5 SP Kahut Indonesia-SPSI adalah para pekerja dari seluruh Indonesia yang bekerja dari sektor kehutanan masih ragu akan hutan alam yang akan dimoratoriumkan pemerintah. Keraguan itu beralasan karena LoI disebutkan moratorium izin baru konvesi hutan alam primer dan gambut. Wajar ragu sebab bila disebutkan hutan alam primer sama artinya hutan alam yang masih perawan (belum dieksploitasi). Beda dengan hutan alam sekunder adalah hutan alam yang telah pernah dieksploitasi atau dikenal dengan Logged Over Area (LOA) atau hutan bekas tebangan.

Penulis dan para peserta Rakernas yang lain waktu itu juga ragu karena sebutan moratorium izin baru. Pengertian izin baru inilah yang membingungkan teman-teman. Namun, dalam keraguan itu penulis menulis bahwa masalah global warming yang kini diributkan manusia di bumi ini merupakan fenomena baru. Deforestasi (menghilangnya lahan hutan) atau kerusakan hutan yang terjadi penyebab utama global warming. Fakta yang ada, secara kasat mata memang kondisi hutan di Indonesia terus berkurang dengan berbagai aktivitas seperti kegiatan industrialisasi, pembukaan lahan dan aktivitas pembangunan lainnya.

Kegiatan ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan yang menyebabkan dahulu nyaris seluruh daratan Indonesia ditumbuhi hutan. Namun, kini hal itu sudah tidak demikian lagi. Kegiatan itu sudah terjadi ketika Indonesia dijajah Belanda, sekitar tahun 1939 di mana ketika itu dilakukan pembukaan perkebunan dalam skala besar yang diperkirakan hutan dieksploitasi mencapai 2,5 juta hektar untuk dijadikan lahan perkebunan. Disamping pembukaan hutan untuk lahan perkebunan skala besar juga terjadi pembukaan hutan untuk lahan perkebunan dalam skala kecil dari tahun ke tahun sampai Indonesia merdekan tahun 1945. Lahan hutan itu berubah menjadi perkebunan atau persawahan dengan alasan utama untuk kepentingan pertanian bagi kehidupan manusia di Indonesia.

Fakta yang ada bahwa hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati cukup bagus yang mana kekayaan hayati itu mencapai 11 persen spesies tumbuhan yang ada di dunia, terdapat 10 persen spesies mamalia dari total binatang mamalia yang ada di dunia dan 16 persen spesies burung yang ada di dunia serta unsure ekologi lainnya di dunia ini.

Perlu Data Kongkrit

Selalu menjadi pertanyaan, jika dahulu daerah Indonesia nyaris semuanya lahan hutan, kini muncul pertanyaan sebenarnya berapa luas hutan yang dimiliki Indonesia sesungguhnya. Hal ini penting karena dari data yang sesungguhnya ini dapat diambil langkah kongkrit dalam menata hutan Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Indonesia pada 1950 menyebutkan sekitar 84

persen luas daratan Indonesia (162. 290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Dalam Peta vegetasi 1950 itu menyebutkan luas hutan per pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40. 700. 000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.050.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar, Jawa seluas 5.070.000 hektar dan terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur seluas 3.400. 000 hektar.

Nah, muncul pertanyaan, apakah angka-angka pada tahun 1950 ini masih tetap ada dan bila sudah tidak begitu lagi sebenarnya angka yang faktual berapa karena ini sangat penting dan menentukan. Hasil survei yang dilakukan pemerintah menyebutkan bahwa tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektar dan bila dibandingkan dengan luas hutan tahun 1950 maka terjadi penurunan sebesar 27 persen dengan perkiraan laju deforestrasi antara 0,6 dan 1,2 juta hektar.

Data-data yang ditampilkan dari hasil survei perlu dievaluasi karena menurut Bank Dunia pada 1999, bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melakukan pemetaan ulang pada areal tutupan hutan berdasarkan survey menyebutkan laju deforestasi rata-rata 1,7 juta hektar dari tahun 1985–1997 dan menyebutkan pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan mengalami deforestrasi terbesar yakni 20 persen dari hutan yang ada.

Sekali lagi data kongkrit yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya hutan Indonesia. Pemerintah jangan lagi menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya. Secara kasat mata memang kondisi hutan Indonesia sudah berbeda dengan dahulu. Tidak perlu jauh-jauh bisa dilihat di Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia yang dahulu hutan kini telah menjadi perkebunan, perkampungan, perkotaan dan lainnya.

Hal ini mulai terjadi ketika era tahun 70-an deforestrasi sangat serius. Hal itu ditandai dengan gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintahan orde baru kala itu, tumbuhnya Industri perkayuan dengan pesat. Pembukaan hutan secara besar-besaran dan

komersial terjadi. Sangat disayangkan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat maka terjadi pengelolaan hutan yang tidak (kurang) baik. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Soeharto) pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) cukup besar, hampir setengah dari luas total hutan Indonesia. Belum lagi banyak pengusaha yang mengajukan permohonan izin Pemanfaatan Kayu (kayu IPK) pada areal hutan alam yang dikonversi. Banyak para pengusaha itu tidak melakukan penanaman kembali dan menjadi terlantar.

LIMA LANGKAH

Persoalan utama kini bagaimana mengembalikan hutan Indonesia kepada kondisi yang baik, sebab bila semakin hancur maka anak-cucu nantinya tidak akan mendapatkan tempat yang baik lagi di bumi Indonesia. Sekarang saja ancaman serius telah di depan mata dengan adanya global warming.

Mengembalikan hutan Indonesia ada lima langkah kongkrit yang harus dilakukan, pertama melakukan pendataan (mapping) kondisi hutan Indonesia yang sebenarnya. Perlu data kongkrit. Hal ini mutlak, apa yang penulis gambarkan pada awal tulisan ini jelas kita (pemerintah Indonesia) belum memiliki data kongkrit tentang hutan Indonesia.

Bila data kongkrit telah dimiliki maka langkah kedua melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan satu sistem dan strategi yang jelas, akurat dan terukur. Penglolaan kawasan hutan harus melibatkan semua unsur dan unsur yang terpenting adalah manusia, karena manusia yang menjadi penentu

Harus diingat dan diakui bahwa kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh manusia. Namun, ada memang kerusakan hutan diakibat alam itu sendiri seperti adanya hutan yang terbakar akibat disambar petir tetapi itu kecil sekali kemungkinan fenomena itu terjadi. Faktor utama kerusakan oleh tangan manusia dan Allah dengan tegas mengatakan bahwa kerusakan di bumi ini sesungguhnya oleh ulah tangan manusia dan Allah menempatkan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi ini.

Bila demikian maka mengembalikan hutan Indonesia kepada kondisi yang lebih baik dari sekarang ini tergantung dari manusia yang ada sekarang ini. Mengembalikan hutan Indonesia sudah jelas tugas dari manusia Indonesia itu sendiri. Manusia Indonesia tidak mungkin berjalan sendiri, harus yang menjadi pemimpinnya adalah pemerintah Indonesia.

Langkah ketiga adalah kebijakan pemerintah bagaimana caranya mengendalikan manusia Indonesia agar tidak merusak hutan, pemerintah menciptakan manusia Indonesia yang tidak merusak hutan, menjadi manusia berjiwa rimbawan, cinta kepada hutan dan lingkungan dimana manusia Indonesia itu berada.

Langkah ketiga ini juga berhasil tidak lepas dari langkah kedua yakni manusia yang mengelola hutan. Undang-Undang tentang kehutanan pada dasarnya sudah baik, tetapi pelaksanaannya yang belum (tidak) baik. Pemerintah harus tegas dalam menjalankan Undang-undang yang ada, jangan tebang pilih dalam menerapkan Undang-undang yang ada. Fakta yang ada selama ini pemerintah acap kali membuka peluang untuk menyalahgunakan Undang-Undang itu demi kepentingan tertentu.

Pada posisi ini Menteri Kehutanan RI dan seluruh jajarannya harus tanggap, tangkas dan jujur melakukannya. Misalnya saja peraturan yang menyangkut Letter of Intent Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia. Jangan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Bila ini yang terjadi maka dari Letter of Intent (LoI) adanya moratorium tidak akan berhasil.

Langkah keempat adalah sikap dari pemerintah dalam mengembalikan lingkungan hutan Indonesia. Berbagai kebijakan harus jelas seperti pemberian izin-izin penebangan hutan alam yang jelas, jangan seperti selama ini selalu muncul masalah tumpang tindih, akibatnya hutan hancur dan tidak ada yang bertanggungjawab.

Langkah kelima adalah komitmen, janji, kesediaan pemerintah benar-benar ingin mengembalikan hutan Indonesia dengan jalan berjanji melaksanakan dari empat langkat di atas dan berkomitmen tidak ada ampun bagi siapa saja yang melanggar peraturan agar hutan Indonesia tidak rusak, punah. Hal yang paling penting tidak ada ampun bagi yang melakukan penebangan liar (illegal logging) dan penebangan yang legal tetapi dalam pelaksanaannya tidak benar juga harus ditindak tegas. Langkah kelima ini berhasil bila tidak hanya sebatas atau sekadar retorika saja, harus dilaksanakan.

Bila lima langkah ini dilaksanakan maka ada peluang untuk mengembalikan lingkungan hutan Indonesia yang kini sudah sangat memprihatinkan dan ingat kondisi yang memprihatinkan ini mengancam kehidupan manusia Indonesia sekarang ini dan menghapus kehidupan manusia mendatang. Semoga tidak terjadi.

(Penulis adalah sarjana pertanian, pemerhati masalah sosial, ekonomi dan budaya serta praktisi kehutanan di Sumatera Utara).

  S: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92618:lima-langkah-mengembalikan-lingkungan-hutan-indonesia&catid=97:lingkungan&Itemid=127

Orang Rimba Minta Taman Nasional Dikelola Adat PDF Cetak Surel
Sabtu, 16 April 2011 01:55

JAKARTA, HALUAN— Ko­­mu­­­nitas adat Orang Rim­ba atau Suku Anak Da­lam di hutan Bukit 12 Provinsi Jambi me­nginginkan agar Taman Na­sional (TN)  Bukit 12 dikelola dengan sistem adat mereka.

“Orang Rimba menerima Taman Nasional, tapi kami ingin dikelola dengan sistem adat,” kata salah satu Orang Rimba, Pengendum Tampung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Jumat.

Orang Rimba saat ini ting­gal di pinggiran Taman Nasional Bukit 12 yang memiliki areal seluas 60.500 hektar. Mereka sudah mendiami kawasan hutan tersebut sejak puluhan tahun.

Ditetapkannnya hutan tem­pat tinggal mereka sebagai Taman Nasional maka Orang Rimba tidak bisa lagi meman­faatkan hasil hutan seperti yang selama ini mereka la­kukan yaitu dengan hukum adat.

Terlebih lagi tekanan dari pembukaan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) semakin membuat Orang Rimba tersisih dari tempat tinggal mereka.

Pengendum mengatakan, komunitasnya menginginkan agar zona-zona di kawasan hutan tersebut direvisi kembali dan diharapkan ada zona tersendiri yang diberikan sebagai tempat tinggal Orang Rimba.

Kehidupan Orang rimba sebagai penjelajah hutan Bukit 12 dan memanfaatkan hasil rimba saat ini semakin terjepit dan terpaksa masuk semakin dalam ke hutan.

Kepala Adat Orang Rim­ba, Ngandun mengatakan, ber­bagai tekanan yang terjadi atas ko­munitas mereka juga telah mengubah sosial budaya mas­ya­­­ra­katnya.

Berbagai adat kebiasaan mereka juga terancam punah karena ekspansi perusahaan sawit yang memaksa mereka untuk berpindah lebih dalam ke hutan Taman Nasional.

Pendamping Komunitas Orang Rimba, Dani dari Per­kumpulan Hijau me­ngatakan saat ini Orang rimba dalam posisi terjepit diantara ke­beradaan perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri dan taman nasional.

“Mereka tidak mungkin hidup dikebun sawit dan HTI karena akan diusir oleh peru­ sahaan, juga tidak mungkin tinggal di taman nasional karena saat ini sedang ge­ncarnya Program Pe­ngu­rangan Emisi dari Ke­rusakan dan Penggundulan (REDD) plus,” katanya.(ant)

S: http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3693:orang-rimba-minta-taman-nasional-dikelola-adat&catid=4:nasional&Itemid=78

Kembangkan Investasi, Samsung Tambah Lahan Kelapa Sawit

Raden Jihad Akbar |

Sabtu, 16/04/2011 02:28 WIB

Jakarta – Perusahaan Asing asal Korea,Samsung C&T siap memperluas investasinya di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut ditunjuKkan dengan rencana penambahan lahan kelapa sawit yang sudah diinvestasikan sebelumnya.

Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perekonomian Amir Sambodo mengungkapkan, Samsung C&T saat ini telah memiliki lahan minyak kelapa sawit (CPO) di wilayah Sumatera dengan luas 250 ribu hektar.

Dan, lanjutnya, Samsung berniat untuk menambah luas lahan hingga 2-3 kali lipat dari yang ada saat ini. “Dia bilang paling nggak double bahkan tiga kali dari yang sekarang,” ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/4/2011).

Samsung menurut Amir, mengincar wilayah Kalimantanuntuk penambahan lahan kelapa sawit tersebut. Pasalnya, ia menyatakan, lahan di Sumatera menyempit sehingga tidak bisa untuk memenuhi permintaan investasi yang bukan hanya di rencanakan untuk industri hulu, tetapi juga hilir.

“Maka dia akan mencari di Kalimantan. Pak Menko tadi mengatakan dia mendukung sekali karena waktu di Koreakanjuga menjanjikan,” ujarnya.

Selain Kelapa sawit, Samsung juga berencana mengembangkan beberapa investasinya, bahkan akan menambah investasi baru di Indonesia. (rdn/lav)

S: http://today.co.id/read/2011/04/16/25324/kembangkan_investasi_samsung_tambah_lahan_kelapa_sawit

Minggu, 30 Mei 2010 | 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, penunjukan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat karena Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar.

“Ternyata bukan karena murni prestasinya Jeng Sri, tapi karena prestasi negara kita yang mau berutang ke Bank Dunia,” kata Koordinator ICW, J Danang Widoyoko, dalam keterangan persnya soal “Tolak Utang Untuk Perubahan Iklim” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

ICW bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan INFID merilis temuannya soal perjanjian penambahan utang sebesar 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,5 triliun yang disepakati pada 25 Mei 2010 untuk biaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Dia menjelaskan, utang Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan terhadap Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, dan Agence Francaise de Development.

Untuk mendanai penanggulangan dampak perubahan iklim itu, sejak tahun 2008, pemerintah sudah berutang Rp 18 triliun.

Danang menilai, keberadaan Sri Mulyani di Bank Dunia tak ubahnya menjadi sapi perahan Bank Dunia. “Keberadaan Sri Mulyani untuk menghidupi kantor Bank Dunia di Indonesia. Bank Dunia di Indonesia bisa berjalan karena utang pemerintah kita ke mereka,” sebut Danang.

Tindakan itu pun dinilai oleh Walhi sebagai bentuk kesetiaan pemerintah kepada bankir-bankir di luar negeri. “Betapa besarnya loyalitas kita kepada World Bank dibanding kepada masyarakatnya sendiri yang telah membayar pajak,” sindir Manager Kampanye Walhi, Teguh Surya. (Samuel Febriyanto)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/05/30/17035049/Sri.ke.AS.Dikaitkan.Utang.Rp.7.5.Triliun-5

Medan (ANTARA News) – Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta pengusaha sawit tidak mencemaskan moratorium karena larangan sementara ekspansi perkebunan hanya untuk tempat tertentu untuk kepentingan menjaga lingkungan.

“Moratorium itu juga bukan karena tekanan asing. Itu perlu dipertegas,” katanya di Medan, Kamis.

Hatta berada di Medan sejak Rabu memberi pengarahan dalam acara penutupan konferensi dan pameran Semarak 100 Tahun Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mulai 28 Maret dan meninjau industri hilir sawit.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 26 persen hingga 2020 dan itu akan tetap dilakukan meski tanpa bantuan asing.

Pemerintah telah menugasi masing-masing instansi untuk mewujudkan komitmen tersebut, sehingga sudah jelas siapa dan apa yang akan dikerjakan untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen itu.

Lebih jauh dia menyebutkan, konsep moratorium hanya untuk hutan-hutan primer dan lahan gambut yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hutan yang bisa dikonversi untuk infrastruktur dan khususnya lahan pangan.

Bagi infrastruktur dan lahan pangan, misalnya, tidak mungkin dikurangi karena jumlah penduduk akan terus bertambah dan Hatta memastikan pembukaan lahan baru ditempat yang tidak melanggar aturan masih diijinkan.

Ketua Umum Gapki Joefly Bahroeny menyebutkan, pengusaha sawit dewasa ini memang takut banyak bicara dan mengambil sikap karena merasa bahwa banyak masalah yang akan menghambat perkembangan usaha sawit itu termsuk di dalamnya soal moratorium.

Alasan itu, kata dia, yang membuat konferensi sawit di Medan tidak muncul banyak perdebatan ketika para pembicara/pembawa makalah menyampaikan berbagai permasalahan sawit itu.

Dia berharap, pemerintah menyadari itu dan bisa bersikap memberikan dorongan kepada pengusaha untuk mempertahankan posisi Indoensia sebagai egara penghasiil sawit terbesar..

“Tetapi dalam dialog dengan Presiden dan Menko Perekonomian, Gapki akhirnya lega karena ditegaskan pemerintah mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai leader dalam semua aspek industri kelapa sawit.Semoga itu memang kenyataannya,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah berjanji melakukan moratorium hutan dengan pemerintah Norwegia dimana Indonesia disebut-sebut akan mendapat bantuan sebesar satu miliar dolar AS.

(ANTARA/S026)

S: http://www.antaratv.com/print/252195/hatta-moratorium-sawit-bukan-tekanan-asing

Indonesia Tetap Moratorium Konversi

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah tetap akan menjalankan komitmen dengan Norwegia, meski parlemen negara Skandinavia itu tidak menjamin dana kompensasi moratorium konversi hutan alam primer dan lahan gambut pasti disetujui dikucurkan.

“Kok dibatalkan? Kita mau sendiri kok, buat apa kita batalkan,” kata Menhut Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, usai MoU penanaman dengan Perum Pegadaian, SOKSI, dan Pengurus Nasional Karang Taruna.

Soal pencairan dana kompensasi yang belum ada kepastian tersebut, Zulkifli juga mengaku tidak berkompeten menjelaskannya. “Kalau soal uang-uang itu bukan di saya, itu tanya ke UKP4,” katanya.

Sebelumnya, sepuluh anggota Komisi IV DPR melakukan lawatan ke parlemen dan pemerintah Norwegia. Dari hasil kunjungan pada 22-26 Maret tersebut, terungkap bahwa parlemen negara tersebut belum tentu memberikan persetujuan pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS.

“Parlemen di sana menyampaikan kepada kami bahwa mereka prinsipnya mendukung (LoI), tapi tidak ada jawaban sepatah kata pun bahwa mereka akan setuju untuk mengalokasikan anggaran. Belum ada kalimat itu,?” kata Wakil Ketua Komisi IV yang juga ketua rombongan kunjungan tersebut, Firman Subagyo.

Firman mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapat dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, pihak parlemen di sana memang tidak terlibat dalam pembahasan LoI tersebut. “Itu resmi pernyataan dari Dubes Indonesia di sana,” katanya.

Dia mengatakan parlemen Norwegia memiliki peran strategis untuk menentukan apakah dana tersebut bisa dicairkan atau tidak, setelah Indonesia menjalankan komitmen dalam LoI yang diteken pada Mei 2010 itu.

Artinya, menurut Firman, dana kompensasi moratorium tebang sebesar 1 miliar dolar tersebut belum tentu bisa disetujui parlemen Norwegia untuk dicarikan.

“Itu yang saya khawatirkan. Itu yang tidak terjawab oleh parlemen. Bahkan ketika kami tanyakan ke parlemen mereka bilang itu domainnya pemerintah. Namun ketika ditanyakan ke pemerintah, mereka bilang itu domain parlemen. Jadi lempar-lemparan,” kata politikus Golkar ini.

Dalam berbagai kesempatan, Menhut Zulkifli Hasan menegaskan tanpa LoI dengan Norwegia, Kementerian Kehutanan sudah tidak lagi memberikan izin baru untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.
(A027/S025)

S: http://www.antaratv.com/print/252769/indonesia-tetap-moratorium-konvers

Kamis, 17 Maret 2011 | 09:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejak 2008 hingga 2010, utang program perubahan iklim Indonesia mencapai US$ 1907 juta, atau sekitar Rp 17 triliun. “Utang itu dijadikan instrumen pengelolaan defisit anggaran oleh pemerintah,” kata Arif Budimanta, anggota DPR dari PDI Perjuangan, Rabu (16/3).

Pernyataan Arif disampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk “Ekonomi dan Ekologi Politik Perubahan Iklim”. Seminar yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, ini diselenggarakan oleh Civil Society Forum for Climate Justice, Institut Hijau Indonesia, dan Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR.

Arif mendapat data itu dari laporan utang pemerintah dengan tagline “Climate Change Program Loan”. Utang itu berasal dari Jepang (melalui JICA), Prancis (AFD), dan Bank Dunia. Dia menengarai masih ada pemerintah dan lembaga internasional lain yang memberi utang ke Indonesia.
Dia sempat menanyakan kepada pemerintah saat rapat kerja alokasi anggarannya. “Jawabannya masih kabur, tidak jelas di kementerian apa uang itu dipakai,” kata dia, yang dibenarkan Lauren Bahang Dama, anggota DPR dari PAN.

Menurut Arif, utang bagi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum memiliki korelasi terhadap perubahan kualitas lingkungan dan penurunan emisi karbon yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun lalu, Presiden memang menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020.

Selain Arif, pembicara lainnya adalah Koordinator Program HuMa, Bernadus Steni, Maemunah (CSF), serta Direktur Kampanye Walhi Teguh Surya. Adapun moderator seminar adalah Lauren Bahang Dama.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat menilai pemerintah Indonesia terjebak pada agenda mitigasi perubahan iklim yang didorong negara maju untuk menjaga hutan. “Akhirnya di dalam negeri kita ribut sendiri gara-gara soal uang dari negara maju yang harusnya paling bertanggung jawab dalam aksi mitigasi,” kata Bernadus Steni.

UNTUNG WIDYANTO

S: http://www.tempointeraktif.com/hg/sains/2011/03/17/brk,20110317-320742,id.html

25 Maret 2011

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Awan gelap menggelantung di atas Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/2). Fenomena cuaca dan iklim ekstrem di seluruh dunia mengakibatkan bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gelombang panas. Semua bencana itu menimbulkan banyak korban jiwa.

Yuni Ikawati

Curah hujan, kecepatan dan arah angin tergolong informasi cuaca dan iklim yang tradisional. Data tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk kemanfaatan yang lebih luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat saat ini.

Jenis informasi iklim di Indonesia masih primitif dan terbatas untuk pertanian serta transportasi. Informasi ini perlu perbaikan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan tiap sektor, demikian dikatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Edvin Aldrian.

Ia memberi contoh, dengan memadukan data cuaca dan data perkembangan penyakit tertentu dapat diketahui kecenderungan atau pola penyebarannya. Penyakit parasit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria, akan dapat berjangkit pada masa peralihan musim.

Sektor kesehatan di Indonesia tergolong yang belum memanfaatkan data iklim. Hal ini, menurut Edvin, perlu mendapat perhatian karena perubahan iklim berdampak langsung pada kondisi kesehatan dan kefatalan pada manusia.

Dalam sambutan pada Hari Meteorologi Sedunia, Rabu (23/3) di Jakarta, Kepala BMKG Sri Woro B Harijono menyinggung masalah itu. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya bencana.

Ia menyatakan, pantauan cuaca dunia menunjukkan, suhu yang tercatat dalam waktu 10 tahun terakhir meningkat hampir 0,5 derajat dibandingkan rata-rata suhu tahun 1961-1990. Kondisi ini telah menyebabkan munculnya fenomena cuaca dan iklim ekstrem di seluruh dunia yang mengakibatkan bencana.

Kecenderungan ini sejalan dengan fakta yang dipublikasikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam Forth Assessment Report (AR4). Gelombang panas di Rusia, misalnya, telah menewaskan 374.000 orang tahun lalu. Korban yang tewas akibat gelombang panas pada musim panas tahun yang sama mencapai 56.000 orang.

Sebaliknya, musim dingin yang ekstrem melanda beberapa negara Eropa. Bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, dialami beberapa negara di Afrika, Amerika Latin, China, dan Pakistan.

Iklim untuk kita

Menyadari penting iklim bagi kehidupan manusia, Badan Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) mengangkat ”Climate for You’’ (”Iklim untuk Kita Semua”) sebagai tema peringatan Hari Meteorologi Sedunia tahun ini.

Iklim memiliki arti strategis bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, masyarakat dunia perlu lebih peduli pada keberadaan iklim, variabilitasnya, hubungan timbal-balik, sebab-akibat dengan manusia dan lingkungannya, serta kaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi atas perubahannya, Sri Woro menguraikan.

Pelayanan informasi iklim merupakan kuncinya, yang difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan menghadapi dampak perubahan iklim. ”Harus diupayakan agar masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi iklim yang tersedia. Kondisi saat ini belum terlihat kebutuhan informasi iklim di masyarakat,” kata Edvin.

Selain itu, perlu membangkitkan minat masyarakat pada informasi iklim bagi kehidupan sehari-hari, mereka perlu berpartisipasi untuk membantu pemantauan cuaca dan iklim di lingkungannya.

Saat ini di Indonesia hanya ada 178 stasiun cuaca. Jumlah ini sangat tidak memadai. Untuk wilayah Indonesia yang sangat luas diperlukan ribuan stasiun cuaca. Partisipasi industri masih terbatas di sektor pertambangan dan perkebunan.

Di masa depan perlu partisipasi swasta dan pemerintah daerah untuk membangun stasiun cuaca.

Di China, iklim digunakan untuk perencanaan wilayah, sebagai dasar untuk memindahkan perkebunan atau pertanian komoditas pangan tertentu untuk mengoptimalkan produksi. Banyak negara telah mengembangkan informasi iklim untuk tujuan yang bersifat strategis dan jangka panjang.

Program BMKG

Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan informasi cuaca dan iklim, dalam tiga tahun mendatang, terutama terkait ketahanan pangan, kata Sri Woro, stasiun BMKG menjalin kerja sama dengan 33 Balai Pertanian Tanaman Pangan (BPTP).

Dalam kesepakatan diinventarisasi kebutuhan BPTP terhadap informasi iklim di daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan hasilnya dijadikan sebagai referensi bagi UPT-BMKG setempat dalam meningkatkan layanannya sehingga lebih mendekati kebutuhan pengguna.

Salah satu tindak lanjut kerja sama itu adalah pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim yang menjembatani informasi yang dihasilkan oleh BMKG agar dapat dipahami dalam konteks waktu kegiatan penanaman.

Melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF), BMKG melakukan sosialisasi tema ketahanan pangan kepada petani dan nelayan, serta kepada masyarakat umum, termasuk kurikulum anak didik pada tingkat SD, SMP, dan SMU/SMK.

Untuk meningkatkan pelayanan informasi iklim kepada masyarakat pesisir, kata Sekretaris Utama BMKG Andi Eka Sakya, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi cuaca kepada petani garam dan nelayan.

Untuk itu, SLI akan diperluas dari sektor pertanian ke sektor perikanan. Informasi iklim akan diberikan kepada nelayan dan petani garam. Mereka perlu informasi yang cepat dan akurat.

Dalam hal ini perlu ada yang menerjemahkan dan menjembatani informasi iklim yang dikeluarkan BMKG sehingga para petani mengerti.

Edvin menambahkan, mengingat luasnya wilayah perairan di Indonesia, BMKG menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran untuk memberikan data cuaca kelautan, antara lain informasi angin dan arus laut.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/03/25/04340441/informasi.iklim.panduan.hidup.masyarakat

Tifa Asrianti, The Jakarta Post, Rome | Mon, 02/21/2011

Former UN secretary general Kofi Annan says agriculture policies must be reformed to end hunger, poverty and social unrest.

Annan, who also heads the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), made his comments at the opening day of governing council meeting of the UN’s International Fund for Agricultural Development (IFAD) in Rome.

Governments should create national rural networks of retailers and agro-businesses to support farmers, Annan said.

Some of his suggestion to improve the agriculture sector included creative thinking, effective partnerships, leadership from governments and supporting the efforts of small-scale farmers. He also emphasized the importance of investment and loans to farmers.

“While increased ODA [official development assistance] is essential to accelerate the improvements now underway, there are also huge opportunities for local commercial banks and other financial markets,” he said.

Technological advancement in agriculture over the last several decades have voided Thomas Malthus’ predictions of global food scarcity.

Extreme weather and massive urbanization in major food-producing countries, however, have brought the world’s food supply to a worrying state over the last few years.

The Food and Agriculture Organization’s (FAO) Food Price Index touched its highest level in January since its launch in 1990.

Indonesia’s annual inflation rose to 7.02 percent from 6.96 percent in January, powered by, among other things, a 16.18 percent spike in food prices.

Surging food prices also fueled the discontent that toppled Tunisia’s president in January — discontent that has spilled over into Egypt, Bahrain, Libya and Yemen. Rising food prices also contributed to the end of Soeharto’s regime in 1998.

The UN’s Messenger of Peace, Princess Haya bint Al Hussein of Jordan, said that there had been more than 60 food riots from 2007 to 2009 from Haiti to Indonesia.

The princess said she was certain there would be continued unrest after the Food Price Index reached its historic high.

“The events in the Middle East have been described as an alarm or wake-up call for the region, but they should be an alarm for the entire world. The Middle East was well-fed when set against the daily suffering in sub-Saharan Africa and South Asia,” she said.

Annan said that the recent climate changes that have led to failed harvests meant rising food prices would likely be temporary.

He saw this as a chance to benefit agricultural workers. National governments should adopt health and environmental standards to increase the value of their produce and ensure they could be sold in any market, he said.

“At the same time, the international community must finally provide effective, efficient and equitable market access policies… so that countries can compete on a level playing field,” he said.

Annan said that the policy should include guarding against knee-jerk protectionist responses to rising prices. Priority must be given to stabilizing international supplies and moderating food commodity speculation so that farmers could get a fair price for their products.

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/21/reforms-need-stop-global-food-crisis-former-un-chief.html