Posts Tagged ‘Delegasi Gemuk Indonesia di Durban’

Sumber: Banjarmasin Post tanggal 22 Desember 2011

Versi Original Tanpa Editan

Oleh: Handa S. Abidin, S.H., LL.M.

(Peneliti Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Ph.D. dari Edinburgh Law School, UK)

Beberapa hari lalu sebuah koran Indonesia berbahasa Inggris menurunkan opini berjudul “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?” (18 Desember 2011). Dalam opini tersebut, para penulis (ditulis oleh dua orang) mengkritik banyaknya jumlah delegasi Indonesia pada negosiasi perubahan iklim yang diadakan di Durban, Afrika Selatan (28 November – 11 Desember 2011).

Jumlah Delegasi

Terdapat dua jenis dokumen berbeda dalam pemberian keterangan mengenai jumlah delegasi. Dokumen pertama memuat daftar sementara dari para delegasi negara-negara di dunia dalam rangka pertemuan Konferensi Para Pihak ke-17 (COP-17) yang diselenggarakan di Durban. Dokumen tersebut dipublikasikan pada tanggal 28 November 2011 oleh Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Sedangkan dokumen kedua merupakan daftar final dari para delegasi negara-negara di dunia yang dipublikasikan pada tanggal 8 Desember 2011.

Dalam dokumen pertama (daftar sementara) dapat diketahui Indonesia telah memiliki sekitar 229 delegasi yang tercantum dalam daftar sementara. Dalam lingkungan negara G-20, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dalam pengiriman delegasi dan hanya tertinggal dari Afrika Selatan yang mengirimkan sekitar 390 delegasi dan Brasil dengan sekitar 289 delegasi. Dalam lingkungan ASEAN, Indonesia memiliki daftar sementara delegasi terbesar – bahkan apabila semua delegasi negara di ASEAN digabung, jumlah delegasi Indonesia hampir menyamai jumlah seluruh delegasi negara di ASEAN. Dalam dokumen kedua (daftar final) daftar delegasi dari Indonesia berkurang secara drastis dari sekitar 229 delegasi menjadi hanya sekitar 83 delegasi. Peringkat jumlah delegasi Indonesia pun berkurang di dalam lingkungan G-20 dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedelapan – kalah dari Afrika Selatan, Brasil, Cina, Jepang, Perancis, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun demikian, tetap saja jumlah delegasi Indonesia masih tergolong gemuk apabila dibandingkan dengan ratusan negara lainnya yang juga hadir di Durban.

Tranparan dan Tolak Ukur

Perbedaan jumlah delegasi pada daftar sementara dan daftar final menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah delegasi yang tidak dimasukan dalam daftar final memang betul tidak jadi datang ke Durban? Kedua, jika ternyata ratusan delegasi tersebut tetap datang, maka siapa yang diwakili dan darimana biayanya. Apakah dari dana APBN, APBD, sumbangan atau utang dari pihak ketiga? Pemerintah Indonesia perlu terbuka mengenai sumber dana Durban. Perlu diingat pendanaan melalui APBN dan APBD adalah uang rakyat dan idealnya masyarakat perlu mengetahui untuk apa penggunaan uang tersebut. Selain itu sikap transparan akan menghindari dari praktek-praktek greenwashing dari perusahaan hitam yang ingin dipuji sebagai perusahaan hijau.

Dalam artikel “Is the Huge Delegation to the UNFCCC Necessary?”, para penulis menghitung secara kasar biaya dari mengirim 230 delegasi (ditulis 230 bukan 229) ke Durban adalah sekitar 800 ribu dolar AS. Para penulis artikel tersebut menganjurkan lebih baik uang tersebut digunakan untuk program perlindungan lingkungan yang nyata. Asumsi biaya 800 ribu dolar AS ini tentunya akan berkurang apabila kita menghitung delegasi Indonesia berdasarkan daftar final yang “hanya” berjumlah sekitar 83 orang. Biaya perjalanan jelas merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Kita tentu tidak mau uang rakyat digunakan sebagai dana plesir oleh para delegasi yang sebetulnya tidak perlu dikirim ke Durban. Namun demikian, sebetulnya hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan dana 800 ribu tersebut Indonesia dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal dan menguntungkan bagi Indonesia.

Angka 800 ribu dolar sebetulnya relatif kecil dalam konteks diplomasi iklim di negosiasi perubahan iklim tingkat global. Ambil contoh, misalnya jika Indonesia dapat mendapatkan hibah 1 miliar dolar AS dari pertemuan Durban, tentu ini merupakan suatu prestasi. Dengan modal sekitar 7 miliar rupiah, Indonesia berhasil mendapatkan triliunan rupiah. Apabila ini terjadi, tentu ini sangat menguntungkan dan patut diapresiasi.

Angka 800 ribu dolar menjadi besar apabila proses diplomasi dilakukan secara tidak tepat dan tidak efektif. Misalnya, jika pemerintah Indonesia hanya mau mendapatkan uang dengan cara berhutang. Apabila demikian caranya, maka lebih baik jangan mengirim delegasi dalam jumlah besar. Hanya dengan sejumlah kecil delegasi, utang perubahan iklim logikanya mudah didapat – apalagi jika dibumbui oleh bunga dan persyaratan lain yang memberatkan pemerintah Indonesia, tentu negara maju dan organisasi internasional akan dengan senang hati “membantu” Indonesia.

Negara maju telah memberikan komitmen membantu negara berkembang dalam hal penangan perubahan iklim melalui Dana Iklim Hijau. Pada periode 2010-2012 dijanjikan pemberian dana sebesar 30 miliar dolar AS dan selanjutnya dijanjikan dana sebesar 100 miliar dolar AS sampai dengan tahun 2020. Pemberian dana periode pertama (2010-2012) dapat dikatakan cukup nyata. Dalam pernyataannya di Durban, Jepang menyatakan telah mengimplementasikan lebih dari 12,5 miliar dolar AS, Kanada menjanjikan sekitar 1,2 miliar dolar AS, Britania Raya mengklaim telah mengalokasi dana sebesar sekitar 1 miliar dolar AS, dan jerman telah menginvestasikan sebesar 1,25 miliar euro untuk mendukung Dana Iklim Hijau komitmen pertama. Yang menjadi permasalahannya adalah dana-dana tersebut tidak murni berbentuk hibah, banyak juga yang berbentuk utang. Inilah yang perlu diperjuangkan oleh para delegasi Indonesia. Hilangkan gaya diplomasi utang dan tingkatkan kebijakan diplomasi hibah di dalam negosiasi perubahan iklim tingkat global.

Advertisements