Posts Tagged ‘Climate Change’

Dimuat di Harian Seputar Indoensia -1 December 2011
MARK CANNING
Duta Besar Inggris untuk Indonesia
PDF Print
Saat ini delegasi dari Pemerintah Indonesia akan berpartisipasi dalam salah satu pertemuan tahunan perubahan iklim paling penting sedunia, Konferensi Ke-17 (COP), di Durban Afrika Selatan.

Kata “konferensi” di sini tidak diartikan sebagai “pertemuan”,tetapi lebih pada sebuah “perkumpulan”,dalam hal ini perkumpulan 194 negara dan Indonesia memainkan peran utama. COP adalah badan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) dengan pertemuan sekali dalam setahun untuk meninjau kemajuan di lapangan. Pertemuan-pertemuan ini terkesan sangat teknis dan membosankan,tetapi pertemuan ini membahas isu yang sangat fundamental bagi kita semua.UNFCCC membangun sebuah kesepakatan perubahan iklim internasional yang menjaga suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius (20C).Jika hal ini tetap terjaga, kita semua akan terselamatkan dari dampak serius peningkatan suhu dunia— bukti-buktinya sudah dapat kita rasakan—yang tentunya akan memengaruhi kehidupan, ekonomi, dan planet bumi. Mengatasi dampak perubahan iklim tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bangsa, tetapi menjadi begitu penting di negara ini.Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau akan merasakan peningkatan air laut bersamaan dengan peningkatan CO2 global. Selain tekanan migrasi di dalam negeri, perubahan iklim akan memperburuk masalah air, makanan, energi, dan lahan. Untuk kasus Indonesia, peningkatan suhu global di atas 30C akan menyebabkan hilangnya sumber daya pertanian dan kehutanan.Kelanjutan Cancun

Dalam pertemuan di Durban, penting untuk mengangkat kembali momentum yang telah dibangun saat pertemuan tahun lalu di Cancun serta membuat kemajuan dalam implementasi kesepakatan- kesepakatan yang telah dicapai.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah membentuk green climate fund (GCF) yang akan menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi pada tahun 2012– 2020. Sebuah keputusan perlu diambil untuk menentukan rancangan GCF agar dana ini dapat segera berfungsi pada tahun 2012. Kesepakatan lainnya yang telah diraih di Cancun adalah berkenaan dengan kehutanan.

Harapannya adalah agar di Durban, kita dapat menyepakati lebih lanjut implementasi dari cara terbaik untuk mengurangi deforestasi melalui REDD+ termasuk sistem pemantauan, pelaporan,dan verifikasi (MRV) dari emisi karbon. Rancangan sistem MRV perlu segera disepakati di Durban dan semua pihak yang menerapkan panduan laporan dua tahunan untuk menunjukkan kemajuan kita kepada PBB.

Arti dari semua ini adalah begitu pentingnya bagi negaranegara untuk merealisasikan apa yang telah mereka sepakati, juga menyadari celah ambisi antara perjanjian saat ini dengan perjanjian sebelumnya yang meminta kita untuk menjaga dalam jangkauan 20C.Di Afrika Selatan, kita perlu mengidentifikasi solusi-solusi yang ada untuk mengisi celah ini.

Dua Isu Utama

Kita juga perlu mewujudkan dua isu politik terpenting. Pertama, perlunya diraih sebuah kesepakatan global baru yang mengikat untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Saya berharap kita bisa menyetujui sebuah komitmen periode kedua setelah Protokol Kyoto (KP2).Namun, jika dukungan yang ada tidak mencukupi, impian untuk mencapai kesepakatan KP2 yang mengikat tersebut hanya akan menjadi wacana.

Tentu saja, kita harus merasa yakin bahwa semua negara penghasil emisi terbesar akan menjadikan komitmen mereka sebagai komitmen internasional dalam jangka panjang. Isu kedua adalah memastikan negara-negara maju, seperti Inggris, untuk menyampaikan komitmen keuangan jangka panjang mereka. Penting bagi negara berkembang untuk menyadari bahwa negara-negara industri maju ikut serta bernegosiasi dengan penuh keyakinan.

Mengerahkan jumlah keuangan iklim internasional yang memadai merupakan hal yang vital jika kita ingin membatasi suhu rata-rata global di bawah 20C. Kita perlu membahasnya lebih lanjut di Durban agar kemajuan yang nyata dapat diraih. Konferensi Durban tentu saja tidak akan menyelesaikan semua isu ini. Namun konferensi ini akan menjadi langkah penting lainnya untuk menuju tujuan utama kita, yaitu membangun rezim perubahan iklim internasional yang memerlukan pembatasan peningkatan rata-rata suhu global.

Indonesia telah memimpin komitmen-komitmen yang ambisius.Kami merasa kagum akan hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan Indonesia dan semua pihak yang memiliki peran penting dalam isu penting ini demi menciptakan sebuah dunia bagi kelangsungan anak dan cucu kita.

Advertisements

Business ‘Vital’ in Climate Change Fight: SBY
S.K. Zainuddin | April 28, 2011

9:04pm Apr 28, 2011

Here’s some out of the box thinking. Take serious action against illegal logging, rampant forestry destruction by Palm oil plantations, illegal mining and a variety of government ignored illegal vast operations going on nation wide destroying the environment.

Stop the illegal pirate fishing fleets from Taiwan and Japan from devastating the Indonesian fishing resources.

Once you have your own house in order challenge the business sector.

This is the third time he has got up and stated publicly that the provate sector has to make up for his governments appalling performance at providing a legal structure and enforcement that works.

Indonesia sits at the epicenter of global climate change and as such is central to the solutions that will determine the future, President Susilo Bambang Yudhoyono said on Thursday.

In his keynote address on the opening day of the Business for the Environment (B4E) Global Summit 2011 in Jakarta, Yudhoyono challenged participants to come up with solutions that could propel the country and the global community toward a green economy.

“Indonesia is a hot spot for climate diplomacy,” he said.

“It is time for us to think outside the box. It is time for us to think of solutions for the monumental tasks ahead.”

He said these tasks included feeding a fast-growing population, finding new sources of energy and dealing with climate change-induced natural disasters.

He also said that with governments failing to come up with an agreement on tackling climate change, businesses should step into the breach.

“We have come a long way in the climate negotiations, but despite enormous efforts by the international community, a global climate treaty is still elusive,” Yudhoyono said.

“This is why your meeting here is so important to show that the climate issue is very much alive and that, despite tough economic challenges and problems in the Middle East, we continue to press on to find common solutions to global problems.”

The president praised the conference’s theme this year :“Leading by Nature: Delivering Transformative Solutions for Our Planet,” as clever and “right on the mark.”

“It is time for us to think anew of imaginative ways to resolve the monumental challenges that we face today and tomorrow,” he said.
Suryo Bambang Sulisto, chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) noted that green technology, green investments and sustainable growth would drive economic development going forward.

The private sector, Suryo noted, would play a key part in finding the solutions.

“Indonesia is at the center of this debate because through deforestation and forest fires, it is a major contributor to greenhouse gas emissions,” Suryo said.

“Kadin recognizes that biodiversity is a key 21st-century asset and Indonesia’s natural assets offer many investment opportunities, not just in forestry or fisheries but also manufacturing.”

The B4E is a global annual summit focused on business-driven action for the environment and the Berita Satu Media Holdings of which the Jakarta Globe is part, is a media partner.

Many of the speakers, such as Andrew Steer, special envoy for climate change at the World Bank, and Helen Clarke, administrator at the United Nations Development Program, insisted that business must be part of the solution in balancing environmental protection and economic development.

“Led by private business, developing countries are now at the center of green innovation, especially in clean energy,” Steer said.

“More and more countries are introducing market-based solutions to climate change.”

The challenge before both government and business is to mainstream solutions, the speakers said, noting that change was not happening fast enough.

“While we see climate change unfold, our common future is uncertain,” Suryo said.

http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/business-vital-in-climate-change-fight-sby/437953

Robert S. Eshelman

Commenting on climate change, energy, and the environment.

Back in December, I wrote an article for Mother Jones about Indonesia’s efforts to reduce its levels of deforestation and, by extension, its greenhouse gas emissions, which are the third highest in the world, trailing only the U.S. and China. This endeavor is part of a U.N. scheme called REDD — Reducing Emissions from Deforestation and Degradation — that aims to funnel billions of dollars of rich country aid to developing ones, like Indonesia, Guyana, and Brazil, that cut down millions of acres of trees a year due to logging, oil palm and acacia plantations, and biofuels production. In exchange for aid, these countries ween their economies away from forest resource extraction.

By way of the small town of Sungai Tohor, which is located in Sumatra, I showed how Indonesia is at crossroads. On one hand, it is set to receive billions of dollars from Norway and the U.S., among other countries, in exchange for imposing a moratorium on the issuance of logging permits and setting up a system for monitoring, verifying, and reporting activities in its forestry sector. On the other hand, Indonesia’s government has been inextricably linked for decades to the logging industry and in more recent times palm oil and pulp/paper producers. Corruption is rampant. So, too, is illegal logging (although on the decline). How, I asked, could Indonesia turn all this around and go from being an enabler of forest destruction to a steward of the forests.

Since December, Indonesia has clearly not turned the corner on deforestation. Implementation of its REDD program has lagged, corruption continues to cast a dark shadow over the forestry sector, and communities like Sungai Tohor remain threatened by expanding mono-crop plantations of oil palm and acacia trees, which are used to make paper. In other words, little has changed beyond the government’s public support for reigning in the logging sector and there’s scant evidence that this will change anytime soon.

In exchange for a billion dollars in Norwegian aid, Indonesia was meant to impose a two-year moratorium on the issuance of new logging permits. The moratorium was set to take effect at the beginning of 2011. Yet, nearly five months later there is no moratorium in place and various government agencies are split on how to interpret what types of forests should be protected.

The central hang-up within the Indonesian government is whether or not industrial-scale plantations should be allowed on lands that have been partially degraded. The Indonesia government wants to boost oil palm and acacia production in order to increase GDP while at the same time reducing deforestation of natural rainforests and carbon-rich peat soils. Allowing industrial plantations on degraded land is an important concession to the oil palm and pulp/paper companies who fear a strong moratorium will cut into their profits. But conservation groups point out that even degraded lands provide important habitats and store vast amounts of carbon when developed and should be vigorously preserved.

Meanwhile, Mongabay.com reports that Wandojo Siswanto, a former member of Indonesia’s climate change negotiating team and an advisor at the Ministry of Forests, was found guilty of receiving a $10,000 bribe from a telecommunications company seeking a contract with the ministry. He will serve three years in prison. Corruption within the forestry sector has been rampant. An Ernst and Young audit found that during the 1990s over $5 billion from a national reforestation fund could not be accounted for by the Ministry of Forestry.

A new report by Greenpeace highlights an emerging area of dysfunction within Indonesia’s REDD program. The group documents how the recommendations of international consultancy firm McKinsey Group could lead to Indonesia implementing a REDD program that does little, if anything, to reduce amounts of deforestation. According to Greenpeace, McKinsey is promoting methods that understate the financial impacts of cutting GHG emissions due to smallholder agriculture (like Sungai Tohor’s), while setting extremely high financial costs for clamping down on industrial forestry and agri-business. The firm’s cost curve assumptions bias plantations over smallholder activities, which contradicts the stated goals of the U.N. program — reducing carbon emissions, while also protecting forest communities and biodiversity — that were codified at the U.N.’s latest meeting in Cancun, Mexico this past December.

As if McKinsey’s relationship with Indonesia isn’t enough of a cause for concern, the firm has a near monopoly on providing advise to other REDD-fund eligible countries, like Papua New Guinea, the Democratic Republic of Congo, and Guyana. Greenpeace details McKinsey’s work with these countries as well and shows that, like in Indonesia, it is promoting policies that cut against the aims of U.N. REDD.

This is the clearest evidence yet that the U.N. REDD is skewed by corporate influence and is doing little to change business as usual in the forestry sector and mitigate global GHG emissions. There are billions of dollars at stake in Indonesia’s U.N. REDD program alone. McKinsey is virtually writing the playbook for how the program will be implemented there — and beyond.

And what of Sungai Tohor? Lafcadio Cortesi of the Rainforest Action Network told me after returning from a recent trip to the area that the logging has stopped for now as the community continues to advocate for a government-imposed halt to logging.

But chainsaws rarely sit idle for long in Indonesia.

http://robertseshelman.com/post/4935156086/redd-alert-is-indonesias-program-to-stop

Kalimantan
Diduga Rusak Hutan Bakau, Tambang Timah Diprotes Warga
Penulis : Rendy
Selasa, 19 April 2011 18:16 WIB

BANGKA–MICOM: Sejumlah warga di Lingkungan Kampung Pasir Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, mendatangi pertambangan timah skala kecil milik mitra PT Timah (Persero) Tbk. Penambangan itu diduga telah merusak keberadaan hutan bakau lingkungan mereka.

Syarifudin, salah seorang warga Lingkungan Kampung Pasir menyebutkan, kegiatan penambangan timah skala kecil tersebut telah merusak keberadaan hutan bakau. Apalagi pihak perusahaan terus memperluas areal pertambangannya dengan menggunakan alat berat (PC). Warga tak habis pikir kenapa PT Timah memberikan perizinan kepada mitranya itu, CV Putra Tjendra Mandiri, untuk menambang kawasan hutan bakau.

“Kami resah dengan aktivitas TI yang ada di sisni. Soalnya hutan bakau yang ada di kawasan ini habis dibabat oleh alat berat untuk kepentingan tambang,” kata pria yang kerap disapa Udin itu.

Ia mengatakan, aliran sungai yang ada di kawasan hutan bakau tersebut merupakan alur sungai tempat warga mencari ikan. Namun seiring dengan telah dibukanya penambangan itu, saluran air sedikit demi sedikit tertutup limbah dan tailing tambang.

Ironisnya, tapal batas yang dipasang warga ingkungan Kampung Pasir Sungailiat antara hutan bakau dengan kawasan tambang untuk menyelamatkan areal lindung itu, sudah hilang dikeruk alat berat perusahaan.

Kini warga tidak diketahui lagi mana batas antara kapling pertambangan dengan hutan bakau tersebut, karena perusahaan tambang terus menerus melakukan penggalian dan pengerukan tanah di sekitar hutan bakau. Celakanya lagi, tanah galian alat berat itu malah ditimbun ke hutan bakau juga.

Ditambahkan Udin, karena prihatin terhadap keberadaan hutan bakau tersebutlah akhirnya sejumlah warga sekitar mendatangi lokasi tambang untuk menghentikan kegiatan pertambangan.

Warga mensinyalir, penambangan itu telah merusak kawasan hutan bakau Lingkungan Kampung Pasir.

Edwin Effendi, penangung jawab tambang dari CV Putra Tjendra Mandiri berdalih kegiatan pertambangan di sekitar Lingkungan
Kampung Pasir Sungailiat itu resmi dan legal, karena beroperasi di kawasan Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah Tbk.

Demikian juga kawasan hutan bakau tersebut termasuk dalam KP PT Timah, sehingga kegiatan pertambangan meski harus merusak bakau dianggap tidak menjadi persoalan karena pihaknya mengantongi perizinan dari PT Timah Tbk.

“Dalam hal penambangan ini kami memiliki izin yang sah dari pihak PT Timah. Dan dalam hal ini juga kami telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan sebesar 7000 per kilo (pasir timah),” katanya.

Meski beralasan seperti itu, warga terus mendesak perusahaan untuk berhenti menambang karena ingin menyelamatkan hutan bakau kampungnya. (RF/OL-3)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/19/219307/127/101/-Diduga-Rusak-Hutan-Bakau-Tambang-Timah-Diprotes-Warga

25 Maret 2011

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Awan gelap menggelantung di atas Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/2). Fenomena cuaca dan iklim ekstrem di seluruh dunia mengakibatkan bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gelombang panas. Semua bencana itu menimbulkan banyak korban jiwa.

Yuni Ikawati

Curah hujan, kecepatan dan arah angin tergolong informasi cuaca dan iklim yang tradisional. Data tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk kemanfaatan yang lebih luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat saat ini.

Jenis informasi iklim di Indonesia masih primitif dan terbatas untuk pertanian serta transportasi. Informasi ini perlu perbaikan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan tiap sektor, demikian dikatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Edvin Aldrian.

Ia memberi contoh, dengan memadukan data cuaca dan data perkembangan penyakit tertentu dapat diketahui kecenderungan atau pola penyebarannya. Penyakit parasit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria, akan dapat berjangkit pada masa peralihan musim.

Sektor kesehatan di Indonesia tergolong yang belum memanfaatkan data iklim. Hal ini, menurut Edvin, perlu mendapat perhatian karena perubahan iklim berdampak langsung pada kondisi kesehatan dan kefatalan pada manusia.

Dalam sambutan pada Hari Meteorologi Sedunia, Rabu (23/3) di Jakarta, Kepala BMKG Sri Woro B Harijono menyinggung masalah itu. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya bencana.

Ia menyatakan, pantauan cuaca dunia menunjukkan, suhu yang tercatat dalam waktu 10 tahun terakhir meningkat hampir 0,5 derajat dibandingkan rata-rata suhu tahun 1961-1990. Kondisi ini telah menyebabkan munculnya fenomena cuaca dan iklim ekstrem di seluruh dunia yang mengakibatkan bencana.

Kecenderungan ini sejalan dengan fakta yang dipublikasikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam Forth Assessment Report (AR4). Gelombang panas di Rusia, misalnya, telah menewaskan 374.000 orang tahun lalu. Korban yang tewas akibat gelombang panas pada musim panas tahun yang sama mencapai 56.000 orang.

Sebaliknya, musim dingin yang ekstrem melanda beberapa negara Eropa. Bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, dialami beberapa negara di Afrika, Amerika Latin, China, dan Pakistan.

Iklim untuk kita

Menyadari penting iklim bagi kehidupan manusia, Badan Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) mengangkat ”Climate for You’’ (”Iklim untuk Kita Semua”) sebagai tema peringatan Hari Meteorologi Sedunia tahun ini.

Iklim memiliki arti strategis bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, masyarakat dunia perlu lebih peduli pada keberadaan iklim, variabilitasnya, hubungan timbal-balik, sebab-akibat dengan manusia dan lingkungannya, serta kaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi atas perubahannya, Sri Woro menguraikan.

Pelayanan informasi iklim merupakan kuncinya, yang difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan menghadapi dampak perubahan iklim. ”Harus diupayakan agar masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi iklim yang tersedia. Kondisi saat ini belum terlihat kebutuhan informasi iklim di masyarakat,” kata Edvin.

Selain itu, perlu membangkitkan minat masyarakat pada informasi iklim bagi kehidupan sehari-hari, mereka perlu berpartisipasi untuk membantu pemantauan cuaca dan iklim di lingkungannya.

Saat ini di Indonesia hanya ada 178 stasiun cuaca. Jumlah ini sangat tidak memadai. Untuk wilayah Indonesia yang sangat luas diperlukan ribuan stasiun cuaca. Partisipasi industri masih terbatas di sektor pertambangan dan perkebunan.

Di masa depan perlu partisipasi swasta dan pemerintah daerah untuk membangun stasiun cuaca.

Di China, iklim digunakan untuk perencanaan wilayah, sebagai dasar untuk memindahkan perkebunan atau pertanian komoditas pangan tertentu untuk mengoptimalkan produksi. Banyak negara telah mengembangkan informasi iklim untuk tujuan yang bersifat strategis dan jangka panjang.

Program BMKG

Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan informasi cuaca dan iklim, dalam tiga tahun mendatang, terutama terkait ketahanan pangan, kata Sri Woro, stasiun BMKG menjalin kerja sama dengan 33 Balai Pertanian Tanaman Pangan (BPTP).

Dalam kesepakatan diinventarisasi kebutuhan BPTP terhadap informasi iklim di daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan hasilnya dijadikan sebagai referensi bagi UPT-BMKG setempat dalam meningkatkan layanannya sehingga lebih mendekati kebutuhan pengguna.

Salah satu tindak lanjut kerja sama itu adalah pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim yang menjembatani informasi yang dihasilkan oleh BMKG agar dapat dipahami dalam konteks waktu kegiatan penanaman.

Melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF), BMKG melakukan sosialisasi tema ketahanan pangan kepada petani dan nelayan, serta kepada masyarakat umum, termasuk kurikulum anak didik pada tingkat SD, SMP, dan SMU/SMK.

Untuk meningkatkan pelayanan informasi iklim kepada masyarakat pesisir, kata Sekretaris Utama BMKG Andi Eka Sakya, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi cuaca kepada petani garam dan nelayan.

Untuk itu, SLI akan diperluas dari sektor pertanian ke sektor perikanan. Informasi iklim akan diberikan kepada nelayan dan petani garam. Mereka perlu informasi yang cepat dan akurat.

Dalam hal ini perlu ada yang menerjemahkan dan menjembatani informasi iklim yang dikeluarkan BMKG sehingga para petani mengerti.

Edvin menambahkan, mengingat luasnya wilayah perairan di Indonesia, BMKG menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran untuk memberikan data cuaca kelautan, antara lain informasi angin dan arus laut.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/03/25/04340441/informasi.iklim.panduan.hidup.masyarakat