372.386 Ha Lahan Sumbar Kritis

June 4, 2012 in XYZ Arsip Berita Iklim

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=29472

Limapuluh Kota Terluas, Pariaman Nihil

Padang, Padek—Ancaman pe­ru­bahan iklim di Sumbar bukan isapan jempol. Ini ditandai ma­kin masifnya kerusakan eko­sis­tem di sejumlah daerah. Saat ini, lahan kritis di Sumbar seluas 372.386 hektare, dengan rincian 333.439 hektare kategori kritis dan 38.947 hektare sangat kritis.

 

Berdasarkan data Balai Pe­ngelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan, Ba­tang­hari dan Inrok tahun 2012, lahan kritis terluas terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota, disusul Sijunjung dan Pasaman. Sedangkan daerah yang paling sedikit lahan kritisnya  adalah Pariaman, Bukittinggi dan Pa­saman Barat.

 

Mengatasi itu, Gubernur Sum­bar  Irwan Prayitno me­nyata­kan tengah menyiapkan skema pengelolaan  hutan ber­basis  masyarakat sebagai pe­nerima manfaat utama pen­danaan karbon dan mendukung target  penurunan emisi rumah kaca (GPK) di Indonesia

 

Rincian lahan  kritis; di Kabu­paten Mentawai nihil, Agam seluas 6.182 ha, Limapuluh Kota 105.591 ha, Padangpariaman 2.539 ha, Pasaman  59.078 ha, Sijunjung 73.923 ha, Solok  28.719 ha, Tanahdatar 27.210 ha, Pesisir Selatan 8.169 ha, Solok Selatan 174 ha, Pasaman Barat 162 ha, Dharmasraya  1.589 ha, Padang 2.292 ha, Bukittinggi 104 ha, Payakumbuh 586 ha, Kota Pariaman nihil, Padangpanjang 326 ha, Sawahlunto 14. 966 ha  dan Solok 1.829  ha.

 

Sedangkan rincian lahan sa­ngat  kritis Mentawai nihil, Agam 1.064 ha, Lima­puluh Kota 6. 508 ha, Pa­dang­pariaman nihil, Pasa­man  10.567 ha, Sijunjung 1.230 ha, Solok 8.898 ha, Tanahdatar 5.943 ha, Pesisir Selatan 3 ha, Payakumbuh 854 ha, Pa­dang­panjang 31 ha, Sawah­lunto 3.320 ha  dan Solok 529 ha.

 

“Delapan dae­rah tidak me­­miliki lahan sangat kritis yaitu Mentawai, Padangpariaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, Padang, Bukit­tinggi dan Pariaman,” ujar Gu­bernur kepada Padang Ekspresakhir pekan lalu.

 

Sejak 5 tahun terakhir, Sum­bar telah melakukan gerakan rehabilitasi lahan (gerhan) be­rupa reboisasi, hutan rakyat, Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA), turus jalan, green belt, budidaya rotan, budidaya sutera alam, budidaya gaharu, tanaman ung­gulan lokal, agroforesty, hutan mangrove, hutan kota dan kebun bibit. Sedangkan bangunan kon­servasi dilakukan dalam bentuk dam pengendali, dam penahan, gully plug (bangunan pengendali jurang), sumur resapan dan embung.

 

Tahun 2007, reboisasi dila­kukan seluas 820 ha, tahun  2008 tidak dilakukan reboisasi, tahun 2009 dilakukan reboisasi  seluas 4.965 ha, 2010 reboisasi seluas 6.045 ha, tahun 20011 reboisasi seluas 2.521 ha. Totalnya 14.351 ha.  Sedangkan hutan rakyat yang direhabilitasi sejak tahun 2007  hingga 2011 seluas 5.566 ha.

 

Sedangkan turus jalan (pe­nanaman tanaman di sepanjang jalan)  yang telah direhabilitasi sejak tahun 2007-2011 seluas 120 ha. Budidaya rotan seluas 55 ha pada tahun 2007 dan 2009, budidaya sutera seluas 8 ha pada 2008-2009, bu­di­daya gaharu pada tahun 2008 seluas 10 ha, 2009 seluas 20 ha, 2010 seluas 10 ha dan 2011 se­luas 20 ha. Untuk tana­man ung­gulan lokal seluas 50 ha un­tuk tahun 2007 sampai 2009. Agroforesty seluas 25 ha pada tahun 2007 dan tahun 2010 seluas  10 ha. Hutan mang­rove seluas 10 ha pada tahun 2007 dan  113 ha tahun 2011.

 

Sebagian besar kawasan hu­tan Sumbar berfungsi se­bagai konservasi dan lindung (66,64 persen) dari luas  hutan. “Ke­bi­jakan strategis Pemprov Sumbar ada­lah  pengelolaan SDA  ber­basis  nagari  dengan dukungan kearifan lokal ma­sya­rakat, pe­ngem­bangan eko­nomi hijau (ba­ngau) dengan  mengedepankan penggunaaan teknologi ramah lingkungan bagi peningkatan ke­se­jah­teraan masyarakat, pena­ta­gunaan lahan berbasis  DAS, re­habilitasi dan mitigasi  ben­cana .

 

Fasilitasi percepatan pe­ngembangan hutan nagari, hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan tanaman rakyat (HTR), mendorong  peran  nagari dalam  perlindungan dan pengamanan hutan serta mendorong gerakan pem­ber­dayaan masyarakat. Lalu, pe­ngembangan  pertanian or­ganik, peningkatan kese­jah­teraan petani dengan men­dorong agroforesty (me­na­nam pepohonan di lahan per­tanian), silvofisheries (model campuran antara perikanan dengan tanaman kayu), agro­sil­­vopastural (menanam po­hon di areal  pertanian), opti­ma­lisasi  penggunaan  energi  ra­mah lingkungan seperti ma­ta­hari, air, panas bumi, biogas dll.

 

Untuk upaya pena­tag­u­na­an lahan berbasis DAS (Tahan) adalah penyusunan RTRW  berbasiskan DAS, men­gen­da­likan pemanfaatan  ruang sesuai  daya  dukung minimal 30 persen  bervegetasi hutan, mendorong  pembangunan  kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai bagian  resolusi  konflik  dengan memegang  prinsip-prinsip  keseimbangan ekologi sosial dan ekonomi.

 

Sedangkan upaya reha­bilitasi dan mitigasi bencana berupa penyuluhan dan sosia­lisasi  pelestarain lingkungan hidup, mempercepat reha­bi­li­tasi hutan dan lahan kri­tis,me­ngem­bangkan  kon­servasi sumber daya alam, me­ngen­dalikan pencemaran dan pe­rusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari illegal logging serta meningkat kesiapsiagaan terhadap ben­cana dan upaya  mitigasi.

 

“Itu kebijkan dan strategi Sumbar dalam perluasan ske­ma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka me­nurunkan deforestasi dan de­gra­dasi serta  peningkatan  ke­sejahteraan masyarakat,” ujar­nya.(*)

Advertisements