Rekam Jejak Pengadilan Kasus Rawa Tripa Aceh

Sumber: http://www.theglobejournal.com/Feature/rekam-jejak-pengadilan-kasus-rawa-tripa-aceh/index.php

Banda Aceh-61.000 hektar rawa gambut tripa yang berada di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya itu kian menganga. Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) terus menggenjot melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di rawa tripa. Bukan saja soal izin yang menyalahi aturan, keselamatan orangutan, terumbu karang dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung hidupnya di rawa tripa itu juga menjadi fokus utama bagi ratusan aktifis lingkungan di Aceh.

Peraturan Presiden RI Nomor 13. Tahun 2012 tentang tata ruang Pulau Sumatera disebutkan didalamnya soal rawa gambut tripa yang merupakan salah satu kawasan lindung selain beberapa kawasan rawa gambut lain yang ada di Pulau Sumatera.

Rawa gambut tripa merupakan salah satu dari tiga kawasan rawa di pesisir barat Aceh yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu rawa tripa, rawa kluet dan rawa singkil.

Kenyataan di lapangan menyimpan “luka”. Kawasan rawa gambut tripa ini masih berstatus Area Penggunaan Lain (APL) dan belum ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung.  Kendatipun survey yang dilakukan menyebutkan kedalaman gambutnya rata-rata tiga meter lebih.

TKPRT mengulas kembali coretan lembaran-lembaran kertas itu. Ternyata status APL ini masih berpeluang izin konversi lahan gambut semakin merajelala diterbitkan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Contoh kasus yang terjadi, pengerokan kanal-kanal oleh perusahaan di kawasan itu ternyata ada yang belum mengantongi izin amdalnya.

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakhiri kepemimpinannya dengan izin terakhir setelah berhasil mencanangkan Moratorium Logging dan memperkenalkan program REDD kepada khalayak ramai di Aceh. Patut diacungkan jempol buat sang mantan pemimpin Aceh itu. Irwandi membawa nama Aceh go-international terhadap proses REDD tersebut.

Namun izin terakhir yang dikeluarkan Irwandi untuk mengkonversi Rawa Gambut Tripa menjadi perkebunan sawit kepada PT. Kallista Alam menjadi “pil pahit” bagi REDD. Alasannya kepada The Globe Journal, Senin 19 Maret 2012, Irwandi mengatakan terpaksa memberikan izin tersebut.

Menurutnya awalnya lahan itu sudah rusak sebelum masuk Kalista Alam, kiri kanan lahan sudah menjadi kebun masyarakat sedangkan lahan itu inklaf aturannya. Sehingga lahan-lahan itu memang sudah botak, kemudian menjadi isu ketika izin keluar.

Tidak ada orangutan disitu, walaupun Walhi Aceh mengekpose seolah-olah sudah habis orangutan di rawa tripa itu. “Itu politik,” katanya.

Saat ditanya kenapa izin dikeluarkan, Irwandi mengatakan intinya satu tahun setengah izinnya saya tahan, awalnya itu bersengketa.

“Namun ketika Polisi mengeluarkan keterangan bahwa ini harus diberikan karena perusahaan tersebut memenuhi segala cara, ada surat dari Polda Aceh, lalu saya harus jawab, kalau saya tidak berikan bagaimana alasannya? kalau saya berikan ada alasannya, orang banyak mengalihkan dengan Pemilukada tapi dan sumpah saya tidak terima sepeserpun dari perusahaan itu,”ungkap Irwandi Yusuf. (baca ; dengarkan petinggi bicara soal rawa tripa)

TKPRT menemukan surat izinnya bernomor, 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, seluas 1.605 hektar di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Surat inilah yang membuat TKPRT melayangkan somasi kepada Irwandi Yusuf saat menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012 terkait perizinan pada tanggal 24 Oktober 2011. “Somasi tersebut tak digubris,” sebut Juru Bicara TKPRT – For Trust, Irsadi Aristora dalam catatan jejak kasus rawa tripa tersebut.

Evaluasi advokasi Rawa Tripa yang dilakukan TKPRT, Rabu (30/5) di Jamboe Geumuloh, Lambaro Skep Banda Aceh, pagi hingga sore tadi mengeksplore rekam jejak kronologis masalah rawa tripa yang terjadi sejak Oktober 2011 hingga Mei 2012. Berikut rekam jejaknya;

Kamis, 6 Oktober 2011, seorang pegawai di Pemerintah Aceh membuka tabir soal perizinan yang diberikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf saat itu terkait izin usaha perkebunan budidaya kepada PT. Kallista Alam seluas 1.605 hektar di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Surat izin itu bernomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Kemudian Selasa, 11 Oktober 2011, rapat persiapan advokasi untuk kasus ini mulai dilakukan hingga mengajak Forum Tata Ruang Sumatera Aceh (For Trust) dan Tim Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan beberapa mitra startegis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh. Keputusan rapat adalah melayangkan somasi kepada Gubernur Aceh saat itu.

Rabu, 19 Oktober 2011, Surat somasi itu disiapkan dan diberikan tembusan kepada 26 instansi termasuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Departemen Kehutanan, Satgas Mafia Hukum, Bank Indonesia, Bank Aceh dan Media. Lima hari kemudian, Senin 24 Oktober 2011 surat somasi itu dikirimkan ke masing-masing instansi.

Satu bulan berselang, Senin, 21-22 November 2011, Tim pengacara dan Divisi Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Aceh (RKK) menyusun draft gugatan ke Tata Usaha Negara (TUN). Pasalnya Gubernur Aceh saat itu tidak menjawab somasi yang pernah dilayangkan tersebut.

Rabu, 23 November 2011, pengacara dan Direktur Walhi Aceh mendaftarkan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh beregistrasi, 19/G/2011/PTUN-BNA. Walhi sebagai penggugat dan Gubernur Aceh saat itu sebagai tergugat.

Lewat beberapa minggu, Rabu, 7 Desember 2011, para pihak mulai dipanggil PTUN dalam rangka pemeriksaan persiapan. Selain penggugat dan tergugat, juga hadir perwakilan PT. Kalista Alam sebagai calon tergugat II intervensi. PT. Kalista Alam dihadirkan karena hakim menilai kepentingan hukum atas objek gugatan.

Rabu, 14 Desember 2011, para pihak dipanggil kembali oleh PTUN dalam rangka persiapan dan melengkapi berkas yang dibutuhkan.  Pada saat itu pengacara dari PT. Kalista Alam juga hadir sehingga menyetujui masuk sebagai calon tergugat II intervensi.

Rabu, 28 Desember 2011, sidang terbuka  pertama dilaksanakan. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Marbawi SH dengan hakim anggota Selvie Ruthyarodh, SH dan Ade Mirza Kurniawan, SH. Agendanya menyampaikan putusan sela yaitu menerima pemeriksaan gugatan Walhi dan menerima PT. Kallista Alam masuk sebagai tergugat II intervensi.

Rabu, 11 Januari 2012 sidang kedua berlangsung, mendengar jawaban tergugat I dan tergugat II intervensi.

Rabu, 25 Januari 2012, sidang ketiga dengan agenda penyampaian replik dari penggugat.

Rabu, 1 Februari 2012, sidang keempat agenda penyampaian duplik dari tergugat I dan tergugat II intervensi.

Rabu, 8 Februari 2012, sidang kelima dengan agenda penyampaian bukti surat para pihak dan duplik tergugat I.

Kemudian 15 Februari 2012 hari Rabu, sidang keenam dengan agenda penyerahan bukti surat dari tergugat I dan tergugat II intervensi.

Rabu 22 Februari 2012, sidang ketujuh dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi.

Rabu, 29 Februari 2012, sidang kedelapan agenda pemeriksaan keterangan saksi dan mendengarkan saksi para ahli.

Rabu, 14 Maret 2012 sidang kesembilan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh para tergugat.

Rabu, 21 Maret 2012 sidang kesepuluh dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak.

Minggu, 1 April 2012, UKP4 dalam hal ini Satgas REDD+ melakukan investigasi tertutup langsung ke rawa gambut tripa.

Selasa, 3 April 2012, sidang kesebelas dengan agenda penyampaian putusan majelis hakim.

Rabu, 4 April 2012, pendaftaran banding dari penggugat ke PTUN Banda Aceh.

Kamis, 26 April 2012 penyerahan memori banding penggugat ke PTUN Banda Aceh.

Selasa, 29 Mei 2012, pemberitahuan kesempatan pemeriksaan berkas banding bagi para pihak dari PTUN Banda Aceh.

Proses kampanye diluar pengadilan terus bergulir. Kendatipun TKPRT berada diposisi “kalah”. Juru Bicara TKPRT, Irsadi Aristora, Rabu (30/5) tadi mengaku sedang mengemas “lalu lintas” baru untuk advokasi masalah rawa tripa pasca kedatangan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, Minggu (6/5).

Kemasan itu menganalisasi kembali dan menyusun jalur baru untuk evaluasi terhadap proses advokasi rawa tripa untuk tahapan yang akan datang. Setidaknya ada ratusan organisasi dan komunitas yang gegap gempita mengayunkan langkah maju membela penyelamatan hutan rawa gambut di Aceh. [003]

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google photo

    You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: