RI Harus Punya Satu Peta untuk Wilayah Hutan

Sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/315502-ri-harus-buat-satu-peta-untuk-wilayah-hutan

Selama ini, pemetaan luas hutan berbeda antarkementerian.

VIVAnews – Satgas REDD+ menyatakan bahwa Indonesia harus mempunyai satu peta untuk memetakan hutan. Selama ini, permasalahan perizinan dan pemakaian lahan di Indonesia salah satunya berasal dari adanya pemetaan yang berbeda di setiap kementerian.

Ketua Satgas REDD+, Kuntoro Mangkusubroto, mencontohkan, ada dua kementerian yang mempunyai kontribusi besar dalam wilayah hutan yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Dia menuturkan, pada 2009, luas hutan primer dan sekunder mencapai sekitar 120,6 juta hektare, jika mengacu data yang diperoleh dari dua kementerian tersebut.

“Tapi, dari 120,6 juta hektare itu, yang sama datanya hanya 92,6 hektare,” kata Kuntoro di kantor UKP4, Jakarta, Senin 21 Mei 2012.

Dari data tersebut, Kuntoro menambahkan, data hutan dari KLH yang belum sinkron sekitar 19,8 juta hektare. Sementara itu, dari Kemenhut delapan juta hektare.

Data luas hutan yang berbeda ini, menurut dia, menyebabkan tumpang tindih perizinan terus terjadi. Belum lagi, adanya masalah pengukuhan tata batas kawasan hutan yang belum juga selesai. Padahal, ada sekitar 33 ribu desa yang berada dalam kawasan itu bergantung dan berhubungan dengan hutan.

Ketua Kelompok Kerja Monitoring Moratorium, Nirarta Samardi Cokorda, menambahkan, sebagai langkah awal untuk menyamakan data luas hutan adalah dengan menyeragamkan definisi-definisi tentang hutan, lahan gambut, rawa, dan sebagainya di antara beberapa kementerian.

“Mudah-mudahan sebulan ini definisi antarkementerian bisa disamakan agar langkah untuk menyatukan pemetaan hutan bisa segera dilakukan,” tuturnya.

Evaluasi
Sementara itu, Satgas REDD+ mengevaluasi setahun pelaksanaan Inpres 10/2011 mengenai penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola pada hutan alam primer serta lahan gambut.

Menurut Kuntoro, secara keseluruhan ada penambahan wilayah sebesar 379 ribu hektare wilayah hutan yang terdata. Wilayah tersebut berasal dari penambahan wilayah seluas 862 ribu hektare dan pengurangan seluas 482 ribu hektare.

“Besaran luas wilayah yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) revisi dua adalah 65.753.810 hektare,” ujarnya.

Penambahan itu, menurut Kuntoro, sebagian besar datang dari laporan masyarakat yang merasa wilayahnya bukan wilayah hutan, tapi tercatat sebagai wilayah hutan atau sebaliknya.

Kuntoro menuturkan, satgas selalu memperbaharui data PIPIB setiap enam bulan sekali. Sejauh ini, satgas telah membuat dua buah revisi terhadap wilayah hutan.

Pada Mei 2011, satgas mencatat data luas hutan di Indonesia adalah 69.144.073 hektare. Angka ini adalah data awal yang diperoleh dari berbagai kementerian terkait seperti Kemenhut dan KLH.

Data ini diperbaharui pada revisi kedua pada November tahun yang sama. Pada November, data luas hutan menjadi 65.374.251 hektare.

Kuntoro mengatakan bahwa jumlah pengurangan yang signifikan ini adalah hasil pelaporan masyarakat yang merasa tanahnya bukanlah termasuk wilayah hutan.

Dari evaluasi pertama menuju evaluasi kedua, ia menambahkan, jumlah luasan hutan sudah mulai stabil. “Mudah-mudahan datanya nanti tidak akan bertambah dan berkurang terlalu banyak, sehingga bisa menemukan jumlah pasti luasan hutan,” tuturnya. (art)

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: