Kedaulatan Masyarakat Adat Menyikapi Perubahan Iklim

 

Diposting oleh: admin pada 17 Feb 11:53 PM |

 

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu CO2, CH4, N2O, SF6, HFC dan PFC akibat aktifitas manusia menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Hal ini menjadi fenomena pamanasan global yang dilematis. Suhu permukaan bumi meningkatkan panas secara global.

Pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan, dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia. Pemanasan global dan perubahan iklim terutama terjadi akibat aktifitas manusia seperti pemanfaatan bahan bakar fosil, kegiatan pertanian dan peternakan, atau dikarenakan konversi lahan yang tidak terkendali.

Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK, atau Green House Gas-GHG) di atmosfir, pada taraf yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Negara-negara yang telah merativikasi konvensi harus berupaya menekan laju peningkatan emisi GRK di dalam negerinya. Namun, pada konvensi ini dikenal adanya prinsip “common but differentiated responsibilities”. Setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi dengan peran yang berbeda-beda.

Protokol Kyoto yang lahir tahun 1997 pada periode komitmen pertama I (2008-2012) menyebutkan bahwa negara-negara maju (dalam Konvensi disebut Annex-I countries, negara yang mengkontribusikan GRK dalam jumlah yang signifikan) diwajibkan untuk menurunkan emisinya. Hal ini tidak berlaku bagi negara-negara berkembang (Negara Non-Annex-I).

tuhoe 14 geulanggang cut 2010-09-27_14-43 CG7 13

Sarasehan yang membahas tentang isu REDD dan lingkungan hidup saat Kongres III JKMA Aceh, 27 September 2010 di Gampông Ie Meulee, Sabang. (Dok. JKMA Aceh)

 

MASYARAKAT ADAT

Perubahan iklim merupakan konsekwensi besar dari paradigma pembangunan yang tidak berkelanjutan. Masyakarat adat termasuk di antara mereka yang paling menderita akibat dampak negatif perubahan iklim. Terdapat hubungan yang erat antara masyarakat adat dan ekosistem tempat mereka hidup dan berkembang selama ribuan tahun. Masyarakat adat bergantung pada ekosistem yang beragam ini bagi keberadaan mereka dari sisi nutrisi, ekonomi, budaya, sosial dan spiritual.

Parahnya dampak perubahan iklim dan proses mitigasi terhadap masyarakat adat dan proses negosiasi yang kompleks seputar perubahan iklim memaksa kita untuk memiliki pemahaman dasar tentang perubahan iklim serta kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanganinya. Kita, masyarakat adat, sejak lama telah mengamati dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dalam komunitas kita selama puluhan tahun.

Berkat gaya hidup berkelanjutan kita dan perjuangan kita melawan deforestasi dan melawan ekstraksi minyak dan gas, kita secara signifikan telah berkontribusi dalam mempertahankan ber-gigaton karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya agar tetap di dalam tanah dan dalam pepohonan. Walau demikian, cakupan dan besarnya perubahan iklim saat ini betul-betul menantang kapasitas kita untuk mengatasi dan beradaptasi.

Banyak tantangan lingkungan yang kita hadapi, apakah itu perubahan iklim, polusi, degradasi lingkungan, dan lain-lain, disebabkan bukan oleh tindakan-tindakan kita sendiri, tapi sebagian besar oleh masyarakat-masyarakat dominan yang secara gencar mengejar arah pembangunan yang berdasarkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Perubahan iklim merupakan bukti terbesar bahwa model pembangunan dominan ini tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu diubah. Kerja sama dan solidaritas internasional untuk mendukung inisiatif-inisiatif adaptasi dan untuk memperkuat kontribusi-kontribusi kita terhadap mitigasi perubahan iklim adalah penting.

Dengan melihat kondisi di atas, Kongres III JKMA Aceh yang berlangsung di Kota Sabang mengadakan sarasehan yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok yang membahas tentang REDD menghadirkan pembicara dari tingkat nasional dan daerah, di antaranya Angki dari yayasan Pusaka, Dewa Gumay dari Task Force REDD Aceh, Sanusi M. Syarif dari Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI). Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat adat Aceh, seperti Muhibuddin, Syarifuddin, dan Nasruddin.

Sarasehan dengan tema mirip adalah “Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat”. Pada kelompok ini menghadirkan pembicara dari Walhi Nasional. Untuk tema “REDD apakah bisa menjawab persolaan Iklim Global” dibahas oleh Goerge Budi Indarto dari CSF Jakarta dan Pang Yuriun dari JKMA Aceh.

Hasil diskusi yang dilakukan menunjukkan bahwa ada dua skema besar yang didiskusikan di PBB (internasional) dalam menghadapi perubahan iklim, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah skema yang mencegah terjadinya perubahan iklim (skema sebelum terjadi) dan adaptasi adalah skema yang berusaha menyesuaikan diri dari dampak perubahan iklim (skema sesudah terjadi), REDD muncul sebagai salah satu bagian dari skema mitigasi atau skema mencegah perubahan iklim di negara berkembang yang punya hutan.

REDD mulai muncul pada tahun 2005, tepatnya pada pertemuan PBB mengenai Perubahan Iklim di Montreal. Usulan dari Papua Nugini dan Kosta Rika untuk membayar orang yang tidak menebang hutan sehingga polusi dari hutan berkurang dan tidak mencemari bumi. Usulan ini didukung oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

tuhoe 14 geulanggang cut peta ulu masen

Peta Kawasan Ulu Masen (Dok. FFI)

DI ACEH

Proyek REDD di Aceh mengalami beberapa tantangan dan acaman, terutama dalam upaya mengurangi emisi karbon. Tantangan utama bisa dilihat dari beberapa aspek nyata yang terjadi di Aceh hari ini, misalnya laju kerusakan hutan; tata ruang yang tidak jelas; institusi pemerintah dan NGO yang diberi kewenangan mengurusi hutan tumpang tindih antara satu dengan lainnya; tingkat pemahaman pemerintah dan masyarakat di sekitar wilayah Ulu Masen.

Pemerintah Aceh melaporkan pada tahun 2007 kerusakan hutan di Aceh terus berlanjut hingga 21.000 hektar per tahun. Selain disebabkan oleh pembukaan hutan untuk perkebunan, kerusakan hutan di Aceh dipicu oleh pertambangan dan pembangunan infrasturuktur jalan, kebakaran lahan gambut, dan aktivitas illegal logging.

Untuk itu, kesadaran, pemahaman, dan kapasitas kelembagaan di sini menjadi penting. Seperti juga tantangan di Indonesia, tantangan yang paling umum ditemukan di Aceh dalam proyek REDD ada beberapa hal. Kesadaran komunitas dan pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan, karena REDD dan keterkaitannya dengan kepentingan pembangunan nasional. Sebagian besar pemerintah menganggap bahwa REDD adalah sesuatu yang dapat mendatangkan uang besar hanya dengan menunjukkan yang memiliki stok karbon tertentu.

Kongres III JKMA Aceh telah melahirkan rekomendasi mengenai bagaimana masyarakat adat mendapatkan informasi mengenai isu REDD. Para peserta berharap agar pemimpin baru JKMA Aceh yang terpilih dalam kongres ini dapat menjalankan mandat hasil-hasil Kongres III JKMA Aceh sehingga nantinya tercapai kedaulatan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam. [Zul Arma]

 

http://www.jkma-aceh.org/haba/?p=2045

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: