GUBERNUR HARAPKAN JAJARAN PEMERINTAH MEMPERHATIKAN SAD

JAMBI-Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) mengharapkan seluruh jajaran pemerintah memperhatikan keberadaan Orang Romba dan Suku Anak Dalam (SAD), hal ini disampaikan Gubernur, Kamis (26/1/2012) seusai membuka Workshop dan Dialog Nasional Orang Rimba dan SAD, yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) Jambi, yang   dilaksanakan di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Jambi.

“Kita harapkan seluruh jajaran pemerintah, baik itu Pemerintah  Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ditingkat Kecamatan dan Desa memperhatikan dan mengamanakan, Saudara-saudara kita, masyarakat SAD, terutama dalam mengamanakan mata pencarian mereka, sebagaimana yang diharapkan oleh salah seorang Temenggung dari SAD, yakni Tumenggung Tarip yang ikut hadir pada kesempatan ini, mereka mengharapkan tetap terpeliharanya hutan sebagai tempat mereka mencari kehidupan, (makan), baik berupa hewan buruan maupun umbi-umbian, sekaligus sebagai tempat tinggalnya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur, kebutuhan akan hutan bagi masyarakat SAD, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, Provinsi Jambi yang memiliki Wilayah Taman Nasional yang cukup luas, seperti, Taman Nasional Bukit 30, Bukit 12, dan Taman Nasional Berbak, disamping adanya hutan-hutan adat yang harus diselamatkan keberadaannya, disamping menyelamatkan hutan-hutan pengaman, yang kesemuanya harus mendapat perhatian khusus, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk kepentingan keberadaan Masyarakat SAD, ujar Gubernur.

  Dalam hal ini tegas Gubernur, bukan berarti membiarkan masyarakat SAD selalu hidup dalam kondisi seadanya, hidup di hutan-hutan selama-lamanya, tetapi pemerintah juga tidak bisa memaksa masyarakat SAD untuk kembali pada kehidupan sebagaimana masyarakat umumnya, karena meraka sudah merasa senang dengan keberadaanya sebagaimana saat ini. Jangan dianggap mereka tidak bahagia dengan cara hidup yang dijalaninya. Bagaimanapun pemerintah membuatkan rumah dan membuatkan pemukiman untuk masyarakat SAD disekitar desa, tetapi kenyataannya masyarakat ini tidak mau menetap dan tinggal di tempat yang disediakan, jadi kebahagian itu sifatnya relatif, bahagia bagi masyarakat umum belum tentu bahagia bagi masyarakat SAD, tegasnya.

Untuk itu sudah seharusnya diamankan apa yang membuat masyarakat ini merasa bahagia, sambil secara pelan-pelan mereka diarahkan untuk kembali hidup sebagai layaknya masyarakat pada umumnya. Disamping tentunya memberikan pendidikan bagi anak-anaknya bagi yang sudah bersedia menetap di pemukiman yang disediakan pemerintah.

Disamping itu saat menyampaikan sambutannya Gubernur juga menyampaikan, melalui workshop dan dialog ini diharapkan dapat menginspirasi dan menambah kepedulian untuk bersama-sama menjaga kelestarian budaya dari SAD dan Orang Rimba. Sebagaimana diketahui, jelas Gubernur, bahwa SAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia, yang memililki hak untuk hidup dan berkembang, meneruskan adat istiadat dan budayanya yang unik, dapat dijadikan sebagai khasanah baru untuk memperkaya aneka ragam budaya masyarakat Provinsi Jambi.

Selain itu bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan harus mengacu kepada strategis pembangunan nasional, yaitu pro poor, po job, pro growth, dan pro environment. Berbicara tentang kelestarian lingkungan, maka selayaknya harus menghargai komunitas SAD dan Orang Rimba, mengingat komunitas ini telah menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya alam dapat mendukung keberlanjutan kehidupan untuk generasi sekarang dan akan datang.

Intensitas antara komunitas adat terpencil  dengan masyarakat umum, hendaknya dapat berjalan secara harmonis, hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakukan dan perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususnanya”. Selain itu masyarakat hukum adat harus diperhatikan oleh hukum, masyarakat dan pemerintah, identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi se;aras dengan perkembangan zaman, jelas Gubernur.

   Sedangkan Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan yang hadir pada kesempatan ini dalam sambutannya menyaampaikan, bahwa selama 13 tahun gerakan masyarakat adat dibangun bersama-sama, banyak hal yang telah diraih. Sesungguhnya konstitusi   UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah pondasi bangsa ini. Jadi berbicara masalah masyarakat adat, adalah berbicara tentang kebangsaan, ujarnya. Apa yang terjadi sekarang, saat ini AMAN tela berhasil meminta perhatian DPR RI untuk memasukkan pembahasan Rancangan UU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat masuk prioritas pada tahun 2012 ini.

Menurut Abdon Nababan, pertemuan ini dinilai sangat penting, karena ini menjadi satu tonggak sejarah bagi AMAN, karena selama ini AMAN selalu melakukan pembahasan tentang masyarakat adapt secara umum, tetapi pertemuan kali ini dilaksanakan lebih khusus membicarakan masalah orang rimba dan SAD. Untuk pertemuan ini diharapkan akan dapat memberikan usulan-usulan kongkrit yang tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada AMAN dan LSM-LSM lain yang selalu mendamping masyarakat adapt, harapnya. (Sunarto / fotografer Novriansah).

Sumber : Biro Humas dan Protokol ( 26/01)

 

http://www.jambiprov.go.id/?show=berita&id=2295&kategori=berita&title=Gubernur%20harapkan%20jajaran%20pemerintah%20memperhatikan%20SAD

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google photo

    You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: