Perlindungan Hak Ulayat Lemah

Erwin Edhi Prasetyo | Agus Mulyadi | Kamis, 8 Desember 2011 | 23:12 WIB
 Kompas/Eddy Hasby Lukas Leptumun warga Serapuh, Merauke bersama rusa peliharaannya, Jumat (8/4/2011).

MERAUKE, KOMPAS.com – Perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat Marind di Merauke sangat lemah. Akibatnya, masyarakat adat selalu kalah dan dirugikan, saat berhadapan dengan para pemilik modal dalam pengelolaan tanah-tanah ulayat maupun sumber daya alam lainnya.

Untuk itu, diperlukan aturan hukum yang melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat tanpa merugikan pihak lain.

Demikian mengemuka dalam acara sambung rasa bertema Penangguhan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat yang digelar oleh RRI Merauke di Merauke, Papua, Kamis (8/12/2011).

Jago Bukit, Kepala Badan Pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antonius Merauke, mengungkapkan, masyarakat adat seringkali tidak berdaya saat menghadapi investor yang hendak mengelola tanah ulayat mereka. Hal itu terjadi karena lemahnya perlindungan hukum dan penghargaan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat.

“Diperlukan adanya aturan hukum formal supaya hak-hak ulayat masyarakat adat itu benar-benar dilindungi dan dihargai,” katanya.

Menurut Jago, ketiadaan aturan hukum yang mengatur pengelolaan tanah ulayat dan sumber daya alam lain, membuat setiap investor menerapkan perlakuan yang berbeda kepada masyarakat adat, misalnya dalam pemberian ganti rugi tanah ulayat.

Untuk itu, diperlukan peraturan daerah (perda) yang mengatur perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat dan mengatur bentuk-bentuk penghargaan, yang harus diberikan kepada masyarakat adat bila ingin mengelola tanah ulayat maupun sumber daya alam lainnya milik adat.

Wakil Ketua DPRD Merauke, Matheus Liem ,Gebze mengatakan, DPRD Merauke segera membahas lagi Raperda Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat yang sempat ditangguhkan.

Menurut dia, lahirnya perda itu mendesak karena banyaknya konflik lahan di Merauke. Apalagi semakin banyak investor perkebunan yang masuk ke Merauke.

Menurut Matheus, tidak adanya perda perlindungan dan pengelolaan hak-hak ulayat, membuat masyarakat adat selalu dirugikan saat berhadapan dengan para investor, misalnya pemberian ganti rugi tanah ulayat yang sangat rendah.

“Kami akan buat aturan dengan melibatkan semua pihak supaya jangan merugikan salah satu pihak, baik masyarakat adat, investor, maupun saudara-saudara yang lain,” ujarnya.

Wakil Ketua I Lembaga Masyarat Adat Marind Anim, AG Moyuend, berharap segera dilahirkan perda yang mengatur hak ulayat, untuk memberi kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Sebab, selama ini hukum adat seringkali dikalahkan hukum formal. Pihaknya juga meminta pemerintah melakukan inventarisasi tanah-tanah ulayat, guna menghindari konflik kepemilikan lahan. ” Harus dibuat perlindungan hukum segera terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: