Negara Berkembang Akhirnya Menyerah

Sumber: Kompas, Desember 2011

Negara Berkembang Akhirnya Menyerah

Durban, Kompas – Diwarnai frustrasi dan kemarahan beberapa negara berkembang, Konferensi Para Pihak Ke-17 Konferensi Perubahan Iklim PBB ditutup Minggu (11/12) pukul 05.30 waktu setempat, mundur dua hari dari jadwal, Jumat. Negara-negara berkembang akhirnya menyerah dan menerima untuk dilibatkan menurunkan emisi gas rumah kaca mulai 2020. Itu antara lain isi Platform Durban, salah satu bagian Paket Durban.

Seperti dilaporkan wartawan Kompas Brigitta Isworo Laksmi, Protokol Kyoto disepakati dilanjutkan ke tahap kedua mulai 1 Januari 2013. Namun, belum diputuskan berlaku lima tahun sampai 2017 atau delapan tahun sampai 2020. ”Kalau lima tahun akan ada gap tiga tahun sebelum tahun 2020. Banyak negara tak menghendaki itu,” kata Komisioner Uni Eropa Connie Hedegaard, Minggu. Para pihak juga menegaskan lagi Catatan Kopenhagen untuk menekan kenaikan suhu atmosfer bumi tak melebihi dua derajat celsius dibandingkan suhu 100 tahun lalu.

Presiden Konferensi Para Pihak ke-17 (COP-17) Maite Nkoana-Mashabane menyatakan, ”Kami mengambil langkah krusial untuk kebaikan bersama. Apa yang kami capai di Durban memainkan peran sentral menyelamatkan hari esok sekarang.”

Sidang pleno jadi puncak rangkaian pengumpulan pendapat mulai Sabtu pukul 18.30 dan pleno informal Minggu pukul 00.30. Seluruh proses berlangsung 11 jam di sela 1 jam istirahat. Gedung International Convention Centre dipenuhi wajah kelelahan. Orang-orang tidur di sejumlah ruang.

”Saya menghargai semua pihak yang mengesampingkan kepentingannya demi tujuan bersama, menemukan solusi jangka panjang perubahan iklim,” kata Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres.

Pada Platform Durban yang merupakan peta jalan untuk rezim pasca-Protokol Kyoto, prinsip sama, tetapi beda tanggung jawab ditambah prinsip respective capabilities yang berarti ”sesuai dengan kemampuan masing-masing”.

Platform Durban akan mengatur komitmen global yang dibahas mulai COP-18 (tahun 2012) sampai tahun 2015. ”Semua sepakat, rezim pasca-Protokol Kyoto harus berkekuatan hukum. Sesuai Rencana Aksi Bali, negara berkembang hanya sukarela. Sekarang beda. Janji bisa berbeda, tetapi sama-sama mengikat secara hukum,” kata Connie.

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: