Tambang Liar Batuan Marak

Wednesday, 16 March 2011

TULUNGAGUNG – Sebanyak 70 % dari 40 ribu hektare area luas hutan di Kabupaten Tulungagung rusak parah. Selain pembalakan (illegal logging), kerusakan yang menimpa 28 ribu hektare hutan diakibatkan aktivitas pertambangan liar

Hasil investigasi LSM Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung menemukan kerusakan alam terparah berada di Kecamatan Besuki, Campur darat dan Bandung. Hampir semua aktivitas eksplorasi tambang batu marmer dan andesit yang berjalan bertahun tahun itu tidak memikirkan aktivitas pemulihan alam (reklamasi).

“Jika tidak ada pembenahan, dalam waktu 5 tahun kedepan Tulungagung bagian selatan tinggal menunggu bencana, “ujar Direktur PPLH Mangkubumi Ichwan Mussofa. Berdasarkan status kepemilikannya, lokasi tambang ini berada di kawasan hutan Perhutani. Petak-petak tanaman yang tumbuh dan menguasai permukaan tanah, nyaris gundul. Sementara bebatuan yang berada di bawahnya (bawah tanah) digali dan dikeluarkan. Titik-titik galian di dataran tinggi pegunungan ini bersifat sporadis.Untuk eksplorasi berkelanjutan tersebut,mulai tenaga kasar manual yang melibatkan warga setempat,hingga peralatan mesin dikerahkan. “Mereka biasanya bekerja mulai pagi hingga sore hari, “terangnya.

Batu yang berhasil dikeluarkan dari kedalaman tanah 5-10 meter dipotong, lalu diangkut dengan truk. Setiap harinya rata-rata 50 angkutan truk keluar masuk lokasi. Sejauh data yang berhasil dihimpun PPLH, selain pengusaha besar dari dalam dan luar Tulungagung, pelaku pertambangan yang berjalan sekitar 5 tahun itu juga berasal dari kelompok masyarakat biasa. Menurut Ichwan, tidak ada satupun pelaku usaha pertambangan tersebut yang mengantongi izin eksplorasi.Sementara izin prinsip yang dikeluarkan kepala daerah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menguasai sum-ber daya alam.

“Selain izinnya ke Kementerian Kehutanan yang membutuhkan waktu lama,belum ada aturan hukum yang memperbolehkan wilayah hutan ditambang,“ terangnya. Ichwan menduga mudahnya penambangan liar itu karena kerjasama bawah tangan antara pemilik modal dengan oknum aparat, termasuk Perhutani serta Pemkab Tulungagung yang. Berdasarkan data yang dihimpun,modus pertambangan ilegal ini dengan cara menyewakan lahan. Lokasi tambang yang dulunya petak hutan itu disewakan oleh oknum Perhutani kepada warga setempat.Harga sewa sebesar Rp10 juta-Rp15 juta per petak.Kemudian oleh warga, petak tersebut disewakan lagi kepada pemilik modal dengan nilai hingga Rp25 juta.

Agar tidak ditentang warga setempat, pemilik modal menggunakan trik melibatkan warga setempat sebagai pekerja kasar. Mengingat pengerusakan lingkungan alam bisa dipidanakan, Ichwan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan.“Jangan sampai langkah hukum baru diambil setelah kerusakan semakin parah,“pungkasnya. Kasi Pertambangan Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Pemkab Tulungagung Nurkhodiq membenarkan jika banyak pengusaha tambang ilegal yang beroperasi di Tulungagung. “Jumlahnya mencapai puluhan,termasuk penambang rakyat,“ujarnya.

Para penambang ilegal tersebut di antaranya milik Koperasi Pesantren Al Amin, CV Warna Utama,PT MMI dan PT Sari Hutan. solichan arif

test

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/387555/37/

Advertisements



    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google photo

    You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: